Marsinah, Pejuang Buruh Era Orde Baru

Oleh: Satrio Arismunandar

Perempuan itu bukan aktivis top, bukan tokoh politik, apalagi tokoh ekonomi. Namun, namanya dikenal oleh para artivis buruh, yang berjuang menegakkan hak-hak buruh di era Orde Baru yang represif. Nama perempuan itu sederhana dan singkat, sesingkat kehidupannya: Marsinah.

Lahir di Desa Nglundo, Sukomoro, pada 10 April 1969, Marsinah adalah buruh pabrik arloji PT. Catur Putra Surya (CPS) Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Ketidakmampuan ekonomi tidak menyurutkan dirinya untuk terus belajar dan menimba ilmu. Meski terpaksa mengubur cita-citanya untuk berkuliah di IKIP (sekarang UPI), sebagai buruh pabrik, Marsinah tetap rajin membaca.

Selain senang membaca, Marsinah membekali diri dengan mengikuti kursus komputer dan bahasa Inggris. Ia percaya, pengetahuan dapat mengubah kehidupan seseorang. Marsinah juga rajin mengkliping koran yang menjadi koleksinya tersendiri. Marsinah punya sifat pemberani dan setia kawan. Hal itu ditunjukkan dengan selalu membela buruh lain yang diperlakukan tidak adil oleh majikan.

Aktivitas Marsinah sebagai pejuang buruh dilatarbelakangi keluarnya Surat Edaran No. 50/Th. 1992 dari Gubernur Jawa Timur. Surat itu mengimbau pengusaha agar menaikkan kesejahteraan buruhnya, dengan menaikkan gaji sebesar 20% dari gaji pokok. Imbauan itu disambut gembira oleh buruh, namun tak disukai pengusaha karena menambah pengeluaran perusahaan.

Pada pertengahan April 1993, buruh PT. CPS rapat dan membahas Surat Edaran tersebut. Mereka memutuskan untuk berunjuk rasa pada 3 dan 4 Mei 1993. Pada 3 Mei, para buruh mencegah teman-temannya bekerja. Komando Rayon Militer (Koramil) setempat waktu itu dikerahkan untuk mencegah aksi buruh.

Pada zaman Orde Baru, gerakan buruh mengalami intimidasi yang cukup kuat. Organisasi buruh yang ada dibatasi hanya pada satu payung, yaitu SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). Penyelesaian kasus perburuhan pada masa Orde Baru dianggap tidak adil dan dengan mengandalkan kekuatan militer. Bahkan militer terlibat langsung dan menjadi bagian dari Pola Penyelesaian Hubungan Industrial. Mereka diberi wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang cenderung represif, guna menghentikan perlawanan gerakan buruh.

Pada 4 Mei, para buruh mogok total. Mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk perusahaan harus menaikkan upah pokok dari Rp 1.700 per hari menjadi Rp 2.250. Tunjangan tetap Rp 550 per hari mereka perjuangkan dan bisa diterima, termasuk oleh buruh yang absen. Sampai 5 Mei, Marsinah masih aktif bersama rekan-rekannya dalam unjuk rasa dan perundingan. Marsinah menjadi salah satu dari 15 perwakilan karyawan yang berunding dengan pihak perusahaan.

Namun, pada 5 Mei siang, tanpa Marsinah, 13 buruh yang dituding menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer (Kodim) Sidoarjo. Di tempat itu mereka dipaksa mengundurkan diri dari CPS. Mereka dituduh menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja. Marsinah marah mendengar kabar itu dan mengancam akan melapor ke pengadilan. Ia sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya, yang sebelumnya dipanggil pihak Kodim.

Namun setelah itu, sekitar pukul 22.00, Marsinah lenyap. Pada 6-7 Mei, keberadaan Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya. Pada 8 Mei, Marsinah ditemukan di hutan Dusun Jegong, Desa Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur, telah menjadi mayat. Saat tewas, usianya baru 24 tahun. Pada jenazahnya terdapat tanda-tanda bekas penyiksaan berat. Dua orang yang terlibat dalam otopsi pertama dan kedua jenazah Marsinah, Haryono (pegawai kamar jenazah RSUD Nganjuk) dan Prof. Dr. Haroen Atmodirono (Kepala Bagian Forensik RSUD Dr. Soetomo, Surabaya), menyimpulkan, Marsinah tewas akibat penganiayaan berat. Tulang leher dan panggul Marsinah remuk.

Pada 30 September 1993, dibentuk Tim Terpadu Bakorstanasda Jatim untuk menyelidiki dan menyidik kasus pembunuhan Marsinah. Delapan petinggi PT. CPS ditangkap secara diam-diam dan tanpa prosedur resmi, termasuk Mutiari, Kepala Personalia. Mutiari, satu-satunya perempuan yang ditangkap, mengalami siksaan fisik maupun mental selama diinterogasi di sebuah tempat, yang kemudian diketahui sebagai Kodam V /Brawijaya.

Setiap yang diinterogasi dipaksa mengaku telah membuat skenario dan menggelar rapat untuk membunuh Marsinah. Pemilik PT. CPS, Yudi Susanto, termasuk yang ditangkap. Baru 18 hari kemudian, diketahui mereka sudah mendekam di tahanan Polda Jatim dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsinah. Pengacara Yudi Susanto, Trimoelja D. Soerjadi, mengungkap adanya rekayasa oknum aparat Kodim untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsinah.

Pada 1993, oleh 10 lembaga nonpemerintah, dibentuk Komite Solidaritas Untuk Marsinah (KSUM), yang khusus mengadvokasi dan menginvestigasi pembunuhan Marsinah oleh aparat militer. KSUM melakukan berbagai aktivitas untuk mendorong perubahan dan menghentikan intervensi militer dalam penyelesaian perselisihan perburuhan.Tokoh HAM Munir adalah salah satu pengacara buruh PT. CPS, dalam menghadapi Kodam V/Brawijaya, Depnaker Sidoarjo, dan PT. CPS.

Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain dihukum empat hingga 12 tahun penjara. Mereka naik banding ke Pengadilan Tinggi dan Yudi dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya di tingkat kasasi, Mahkamah Agung membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan (bebas murni). Putusan ini menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak, sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini sudah "direkayasa."

Atas perjuangan dan pengorbanannya untuk membela hak-hak buruh, Marsinah memperoleh Penghargaan Yap Thiam Hien. Kasus ini menjadi catatan Organisasi Buruh Internasional (ILO), dan dikenal sebagai kasus 1773. Pembunuhan Marsinah menjadi contoh kasus pelanggaran HAM yang tak tuntas diselesaikan. Sampai saat ini, siapa sebenarnya yang menyiksa dan membunuh Marsinah, tidak pernah terungkap.

Kisah Marsinah pernah diangkat ke film oleh Slamet Rahardjo, dengan judul "Marsinah (Cry Justice).” Film berbiaya sekitar Rp 4 miliar itu sempat menimbulkan kontroversi. Salah satu penyebabnya adalah munculnya permintaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea, yang meminta pemutaran film itu ditunda. Ada juga pementasan drama monolog “Marsinah” oleh Ratna Sarumpaet, yang sempat dilarang oleh Kepolisian Malang, meski sukses dipentaskan di tujuh kota lain.

Seniman Surabaya dengan koordinasi penyanyi keroncong senior Mus Mulyadi juga pernah meluncurkan album musik dengan judul “Marsinah.” Lagu ini diciptakan oleh komponis Mas Gat untuk mengenang jasa-jasa Marsinah. Sebuah band beraliran anarko-punk yang berasal dari Jakarta, bernama Marjinal, menciptakan lagu berjudul “Marsinah.” Lagu itu didedikasikan khusus untuk perjuangan Marsinah. Marsinah mungkin berumur pendek, namun semangat perjuangannya tetap hidup sampai sekarang.

Jakarta, 24 September 2015

Diolah dari berbagai sumber untuk Rubrik Penerobos di www.Aktual.com

Presiden RI Sebagai “Salesman”

Oleh: Satrio Arismunandar

Berita paling heboh di Tanah Air dalam seminggu terakhir ini adalah soal insiden robohnya mesin derek (crane) di Masjidil Haram, Makkah, yang menewaskan dan mencederai sejumlah jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah di sana. Berita ini membayangi, untuk tidak dikatakan mengecilkan, berita lain tentang lawatan resmi Presiden RI Joko Widodo ke Timur Tengah.

Tujuan kunjungan kenegaraan itu ke Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Qatar adalah untuk mendorong para investor dari ketiga negara tersebut untuk berinvestasi langsung di Indonesia, khususnya di bidang infrastruktur, maritim, dan energi. Menteri Kabinet Kerja yang mendampingi yakni, Menteri ESDM Sudirman Said, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah Alwi Shihab.

Sebelum keberangkatannya pada Jumat (11 September 2015), Presiden menjelaskan, Arab Saudi merupakan mitra dagang terbesar RI di kawasan Timur Tengah. Uni Emirat Arab adalah tujuan utama ekspor Indonesia ke Timur Tengah. Sedangkan Qatar merupakan penyumbang investasi terbesar, termasuk investasi portofolio, dari negara Timur Tengah ke Indonesia secara kumulatif.

"Kunjungan kenegaraan ini bertujuan mempererat hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah, terutama di bidang kerjasama ekonomi, ketahanan energi, perlindungan WNI, dan kerjasama di bidang industri strategis," kata Presiden. Jokowi berharap dapat membuka akses yang lebih besar bagi produk Indonesia di pasar Timur Tengah, termasuk untuk produk halal.

Presiden melakukan pertemuan bilateral dengan Raja Salman bin Abdulazis di Jeddah, Arab Saudi; dengan Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Putra Mahkota UEA, di Abu Dhabi, UEA; dan dengan Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, Emir Negara Qatar, di Doha, Qatar.

Lewat lawatan ini, Jokowi sekali lagi menunjukkan contoh apa yang telah dicanangkannya kepada para calon duta besar RI, yang akan diposkan di berbagai negara. DPR-RI pertengahan September 2015 ini telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada 33 calon dubes yang dipilih Presiden Jokowi. Para dubes diharapkan memiliki visi ekonomi dan mampu memberi kontribusi konkret, berupa meningkatnya ekspor produk-produk RI ke negara-negara bersangkutan. Atau, bisa juga, mendorong investasi dari negara-negara bersangkutan ke Indonesia.

Singkatnya, para dubes harus bisa menjadi “salesman” yang baik bagi produk-produk RI di luar negeri. Kepada mereka diberikan target pencapaian yang bervariasi, tergantung pada potensi ekonomi dari negara-negara bersangkutan tempat mereka ditempatkan. Nah, jika para dubes juga dituntut jadi “salesman,” hal serupa juga berlaku bagi Presiden RI. Presiden RI harus sanggup menjadi “salesman” yang baik demi kepentingan nasional, dalam cakupan yang lebih luas.

Dalam upaya meraup investasi, saat ini Indonesia fokus pada pembangunan infrastruktur, terutama di bidang perhubungan dan juga terkait pertanian. Pembangunan infrastruktur yang dicanangkan itu berupa 24 pelabuhan laut, 15 airport baru, jalan tol 1.000 km, jalan antar provinsi 2.600 km, 49 dam, dan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW. “Juga kita kembangkan transportasi massal di 23 kota besar. Tentu, anggaran belanja negara kita tidak cukupi bangun ini. Karena itu kita undang investor terutama dari saudara kami Saudi Arabia," kata Jokowi ketika di Arab Saudi.

Ketua Kadin Suryo Bambang Sulisto, yang ikut dalam rombongan Presiden, mengatakan, kerja sama perdagangan RI-Saudi masih dapat dikembangkan. "Nilai perdagangan kedua negara mencapai 3 miliar dolar AS, Saudi Arabia surplus 700 juta dolar AS," kata Suryo.

Selain soal ekonomi, Presiden ternyata juga harus menjadi “marketer” bidang lain, seperti memasarkan konsep keislaman yang damai, sejuk, dan moderat, ala Indonesia. Ini adalah dimensi lain dalam hubungan internasional. Sebagai negara demokrasi dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak ingin menjadi sekadar “konsumen” terhadap wacana dan gagasan keislaman dari luar negeri, khususnya dari Timur Tengah. Sebaliknya, Indonesia juga ingin memberi sumbangsih bagi Dunia Islam, dengan menawarkan konsep Islam rahmatan lil ‘alamin.

Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Iyad Madani telah mendukung gagasan Indonesia, yang ingin menyebarkan ajaran Islam rahmatan lil 'alamin. Dukungan itu disampaikan Iyad saat bertemu Presiden di Jeddah, 12 September 2015. "Dan di situlah Presiden mengusulkan berdirinya satu contact group dalam OKI yang menyuarakan Islam sebagai rahmatan lil 'alamin," ucap Menteri Luar Negeri Retno LP Marsoedi yang mendampingi saat pertemuan.

Usulan Indonesia mendapat respons positif dari perwakilan negara-negara OKI yang datang. Mereka sepakat, negara-negara anggota OKI harus bisa memunculkan wajah Islam yang rahmatan lil 'alamin. Sekjen OKI sangat mendukung upaya yang digagas Indonesia ini. Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada OKI atas dukungannya.

Ukuran keberhasilan Presiden sebagai “salesman” di bidang non-ekonomi tentu berbeda dengan ekonomi, yang lebih mudah diukur. Dalam bidang ekonomi, perusahaan perminyakan asal Arab Saudi, yaki Saudi Aramco, sudah memastikan akan menanamkan investasi di Indonesia. Yakni, dalam proyek pembangunan kilang pengolahan minyak dan tempat penyimpanan minyak. Nilai investasi total sebesar 10 miliar dollar AS.

Kepastian investasi itu ditegaskan oleh pemimpin Aramco Mohamed bin Salman Abdul Azis al-Saud kepada Presiden Jokowi saat bertemu di Istana Raja Faisal, Jeddah, 13 September 2019 waktu Indonesia. Kita berharap, di masa mendatang para calon duta besar yang akan diangkat sumpahnya, serta berbagai perwakilan RI lainnya di luar negeri, akan semakin giat menjadi “salesman” untuk kepentingan nasional Indonesia. Khususnya, di saat ancaman krisis ekonomi yang membayang saat ini. Semoga!

Jakarta, 19 September 2015

Ditulis untuk Aktual Review di www.Aktual.com

Provokasi Baru Israel ke Al-Aqsa

Oleh: Satrio Arismunandar

Rezim Zionis Israel membuat provokasi baru, dengan membiarkan warga Yahudi masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Jerusalem. Warga Palestina cemas, kelompok ultranasionalis Yahudi makin diberi akses untk menguasai tempat suci itu.

Ini adalah peristiwa yang tidak biasa di lingkungan Masjid Al-Aqsa, Jerusalem. Jam baru menunjukkan pukul 7.30 pagi, ketika polisi Israel dengan bersenjatakan gas air mata, peluru karet, dan granat kejut, menyerbu masuk ke tempat suci Muslim itu. Kejadian yang memicu bentrokan polisi Israel dengan warga Palestina, 15 September 2015, itu menandai babak baru pelanggaran Israel terhadap hak-hak asasi rakyat Palestina.

Juru bicara polisi Israel, Luba Samri, beralasan bahwa polisi masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa untuk membubarkan warga Palestina yang menggelar protes di sana, dan para pemuda itu sudah berada di dalam masjid sejak malam hari. Samri mengklaim, pengunjuk rasa melempari polisi dengan batu, kembang api, bata beton, serta sebuah bom molotov. Dua warga Palestina ditahan, sedangkan 26 warga Palestina dan lima polisi Israel cedera ringan dalam bentrokan itu.

Bentrokan itu sempat menimbulkan percikan api di dalam masjid, serta membakar karpet dan tumpukan kayu yang ada di dalamnya. Api dapat dipadamkan, dan kondisi kembali tenang. Namun, fakta bahwa polisi Israel masuk hingga ke dalam masjid itu dianggap sebagai “perkembangan yang sangat berbahaya.” Hal itu dikatakan Direktur Waqf, Azzam Khatib. Waqf adalah yayasan Islam, yang ikut bertugas mengelola kompleks Masjid Al-Aqsa.

Bentrokan ini adalah lanjutan dari bentrokan sebelumnya pada 13-14 September 2015, ketika polisi Israel melindungi warga Yahudi yang ingin masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Direktur Masjid Al-Aqsa Omar Kaswani menyatakan, 80 pemukim Yahudi yang dilindungi polisi Israel menyerang masjid, saat dihadang oleh para relawan Palestina. Menurut media Israel, Menteri Pertanian Israel dari sayap kanan, Uri Ariel, berada di antara rombongan umat Yahudi yang masuk ke kompleks Al-Aqsa.

Reaksi Raja Abdullah II

Reaksi marah pun bermunculan. Raja Abdullah II dari Jordania secara tegas menyebut tindakan polisi Israel itu bersifat provokasi dan bisa berdampak pada hubungan kedua negara. Pemegang tahta dari Dinasti Hasyimiyah di Jordania ini adalah salah satu pemegang mandat atas Masjid Al-Aqsa, yang merupakan tempat suci ketiga bagi umat Islam setelah Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Jordania menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel pada 1994.

“Kalau ini terus terjadi...Tak ada pilihan lain, Jordania harus mengambil tindakan,” kata Raja Abdullah, tanpa menjelaskan lebih jauh. Saat terjadi bentrokan di Masjid Al-Aqsa, November 2014, Jordania sempat menarik duta besarnya dari Israel. Mesir pada insiden terakhir juga mengecam langkah Israel.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah berdiskusi lewat telepon dengan Raja Abdullah II, kata juru bicara Kepresidenan Palestina. Mahmoud Abbas mengecam keras serbuan polisi Israel ke Masjid Al-Aqsa. Abas menegaskan, tempat seperti Masjid Al-Aqsa merupakan “garis merah.” Katanya, “Kami tidak akan membiarkan serangan pada tempat-tempat suci kami!”

Bentrokan kekerasan ini terjadi setelah kekalahan telak Israel dalam diplomasi internasional. Pertama, pihak Palestina telah berhasil menggalang dukungan mayoritas 119 negara, yang mengizinkan bendera Palestina bisa dikibarkan di markas PBB, New York, pada Sidang Majelis Umum. Resolusi ini tak terbendung, meskipun Israel dan Amerika Serikat menolak resolusi tersebut. Secara simbolis ini adalah kemenangan diplomasi Palestina, dalam meraih apa yang memang sudah menjadi haknya.

Kekalahan kedua adalah kegagalan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dalam menghalangi terwujudnya kesepakatan nuklir antara Iran, musuh yang menjadi momok bagi Israel, dengan Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat lain di Eropa. Israel mengklaim, kesepakatan nuklir itu akan memperkuat posisi Iran di Timur Tengah dan mengancam keamanan Israel. Usaha Israel untuk memanfaatkan kubu Partai Republik di Kongres Amerika, untuk membatalkan kesepakatan nuklir itu, juga kandas.

Mau Menggusur Masjid Al-Aqsa

Dengan latar belakang seperti itulah, terjadi serangkaian bentrokan di Masjid Al-Aqsa. Bentrokan ini hanyalah salah satu letupan dari masalah yang lebih krusial dan secara serius mengancam keberadaan Masjid Al-Aqsa, sebagai tempat suci umat Islam. Israel membagi-bagi kompleks Al-Aqsa dalam beberapa wilayah. Sebagian lokasi itu untuk Muslim dan sebagian lain untuk Yahudi. Muslim menyebut kompleks Masjid Al-Aqsa itu sebagai Baitul Maqdis, sedangkan umat Yahudi menyebutnya sebagai Temple Mount.

Kelompok ultranasionalis Yahudi sudah lama ingin “menggusur” Masjid Al-Aqsa dengan dalih masjid itu didirikan di atas bekas Kuil Sulaiman. Mereka ingin membangun lagi kuil itu di kompleks Masjid Al-Aqsa. Otoritas Israel juga telah beberapa lama melakukan “penggalian arkeologis” di bawah kompleks Masjid Al-Aqsa, yang berisiko terhadap kelangsungan keberadaan masjid itu.

Sejak merebut Jerusalem dalam perang 1967, otoritas Israel melarang warga Yahudi berdoa di teras Masjid Al-Aqsa, yang terletak di atas Tembok Barat atau Tembok Ratapan (Wailing Wall), tempat suci umat Yahudi. Namun, kelompok ultranasionalis Yahudi justru mengadvokasi warga Yahudi agar berdoa di teras masjid. Mereka menuntut akses yang lebih luas ke kompleks Masjid Al-Aqsa.

Warga Muslim Palestina mencurigai, Israel sedang berusaha mengubah peraturan di tempat suci itu. Oleh polisi Israel, orang Yahudi diperbolehkan mengunjungi tempat suci di teras Masjid Al-Aqsa pada waktu-waktu tertentu. Namun mereka dilarang berdoa di sana karena berpotensi memicu ketegangan dengan warga Muslim Palestina. Warga Palestina merasa was-was, bahwa umat Yahudi secara bertahap akan semakin diberi akses meluas ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Para pemuda Palestina berusaha mencegah hal itu.

Ancaman Langkah Represif

Datangnya lebih dari seribu turis dan umat Yahudi untuk merayakan Tahun Baru Yahudi (Rosh Hashanah), yang dimulai sejak 13 September 2015, semakin membuat khawatir warga Palestina dan otoritas Muslim. Mereka khawatir, Israel akan menghapus peraturan akses dan pengelolaan yang berlaku saat ini, dan menggantinya dengan peraturan baru yang memungkinkan pembagian penggunaan tempat suci itu. Warga Yahudi diberi kesempatan mengunjungi saat pagi hari, dan Muslim pada waktu sesudahnya.

Untuk meredam perlawanan Palestina, seperti biasa PM Netanyahu langsung mengancam dengan langkah-langkah represif. Dalam awal rapat darurat dengan para menteri dan aparat keamanan, Netanyahu mengatakan, akan ada “denda yang signifikan” bagi anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran, dengan terlibat pada aksi protes anti-Israel, dan bagi orangtua anak itu. Sudah diputuskan untuk melakukan langkah-langkah keras, dan dibahas perubahan sejumlah peraturan, termasuk hukuman minimum bagi yang melempar batu.

Netanyahu menegaskan, ia tidak akan membiarkan para pembuat keonaran mengganggu orang Yahudi lagi. Namun ditambahkannya bahwa status quo di Masjid Al-Aqsa harus dijaga. Umat Islam dapat mengunjunginya ketika mereka mau menggunakan tempat ibadah itu. “Israel bertekad mempertahankan status quo di tempat itu,” ujarnya.

Netanyahu mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa pada 16 September 2015. Kunjungan berlangsung ketika tentara dan pemukim Israel menyerang Muslim yang berada di dalam kompleks masjid. Bentrokan hari keempat tak terhindarkan. Kedatangan Netanyahu mengakibatkan bentrokan lebih keras.

Enam warga Palestina diculik tentara Israel, beberapa jam sebelum kunjungan Netanyahu. Selama kunjungan, Netanyahu mengatakan, Israel berencana memperluas mandat pasukan, menyusul bentrokan dengan warga Palestina di sekitar Masjid Al-Aqsa.

Di Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan mendesak PBB bertindak untuk menghentikan agresi Israel di Masjid Al-Aqsa. Desakan itu ditanggapi Nikolay Mladenov, koordinator khusus PBB untuk Proses Perdamaian di Timur Tengah, yang menyatakan keprihatinan serius atas kekerasan di Masjid Al-Aqsa. ***

Jakarta, 21 September 2015

Ditulis untuk Majalah AKTUAL

Beruang Merah Turun Gunung di Suriah

Oleh: Satrio Arismunandar

Merasa Presiden Suriah Bashar Assad terancam jatuh, Rusia akhirnya mengerahkan militernya untuk mendukung Assad, sekaligus mengamankan batu pijakan Rusia sendiri di Timur Tengah.

Angin perang bertiup makin kencang di Timur Tengah, setelah Rusia –sekutu lama Suriah sejak zaman Uni Soviet—mengirimkan bantuan militer komplit. Keterlibatan aktif militer Rusia ini semakin memperumit konflik dan perang saudara di Suriah, yang sudah memakan korban sekitar 300 ribu jiwa dan menyebabkan arus ratusan jutaan pengungsi ke negara-negara tetangga dan Eropa.

Awalnya, kehadiran Rusia disebutkan hanya berupa bantuan kemanusiaan, penasihat militer, sejumlah tank T-90 dan kendaraan lapis baja BTR-82A, artileri, rudal, dan sedikit pesawat tempur. Namun dua pejabat Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengatakan, Rusia terus menambah jumlah jet tempur mereka di Suriah. Sejauh ini, Rusia setidaknya sudah mengerahkan 28 pesawat tempur dan pembom.

Pesawat-pesawat itu ditempatkan di sebuah lapangan udara di provinsi Latakia, bagian Barat Suriah, kata sumber yang dilansir Times of Israel, 22 September 2015. Jenis pesawat yang ditempatkan di pangkalan udara itu adalah Sukhoi Su-24 dan Su-25, dan ada juga beberapa pesawat jenis Su-27 Flanker.

Helikopter Pengangkut dan Tempur

Organisasi Pemantau Hak Asasi Manusia Suriah (SOHR) yang berbasis di Inggris menyatakan, Rusia tengah membangun landasan udara. Diduga, pengembangan kapasitas bandar udara Hamdiyeh di Tartus, basis Assad di Latakia selatan, terkait dengan penguatan fasilitas Angkatan Laut Rusia di Pelabuhan Tartus.

Sumber lain di pemerintah Rusia mengungkapkan, Rusia telah mengirimkan tentara ke Suriah, dan jumlah yang sudah dikirim hampir 2.000 orang. Mereka terdiri dari tentara, pilot jet tempur, penasihat militer, dan beberapa insinyur militer. Rusia juga telah mengirimkan helikopter pengangkut atau tempur. Menurut pejabat AS, setidaknya ada 20 helikopter Rusia yang berada di Suriah, dan ditempatkan di pangkalan yang sama dengan 28 jet tempur.

Alasan resmi Rusia untuk semua kehadiran militer ini adalah mendukung pemerintah Suriah yang sah di bawah Presiden Bashar Assad, dalam melawan terorisme. Seperti, kelompok ISIS (Negara Islam di Irak dan Suriah), yang kini telah menguasai sebagian besar wilayah Suriah. Peralatan militer yang dipasok juga dikatakan sebagai bagian dari kesepakatan penjualan yang sudah lama ada.

Selain ISIS, ada sejumlah kelompok oposisi lokal yang juga berperang melawan militer Suriah. Target mereka adalah menumbangkan Assad dari kekuasaan. Kelompok oposisi ini didukung oleh Amerika dan Barat, Turki, dan Arab Saudi. Sedangkan pemerintah Suriah didukung oleh Iran dan kelompok Hizbullah Lebanon. Meski kubu oposisi mendapat pasokan dana dan persenjataan, sejauh ini mereka belum berhasil menumbangkan Assad. Perang pun jadi berlarut-larut selama 4,5 tahun, dengan korban yang terus berjatuhan.

Presiden Assad Terpojok

Meski masih bertahan, Assad dalam posisi lemah dan terpojok. Hal ini memaksa Rusia untuk turun tangan langsung. Suriah adalah batu pijakan satu-satunya yang tersisa bagi militer Rusia di Timur Tengah, dan batu pijakan itu terancam lenyap jika Assad sampai terguling.

Langkah Rusia ini memberi komplikasi baru pada rencana AS dan sejumlah negara tetangga Suriah untuk menggusur Assad. Menteri Luar negeri AS John Kerry meminta Assad untuk mundur, meski kapan persisnya Assad mundur itu bisa diputuskan melalui negosiasi. Kerry meminta Rusia dan Iran untuk mengggunakan pengaruh mereka pada Assad, untuk meyakinkannya agar mau melakukan negosiasi transaksi politik.

Sedangkan dalam sudut pandang Rusia, Damascus harus menjadi bagian dari upaya internasional dalam memerangi ISIS. Maka Rusia mencoba menggalang tiga negara Arab – Mesir, Jordania, dan Uni Emirat Arab-- untuk membangun kerjasama dengan Assad dalam perang melawan teroris, khususnya ISIS. Soal dipertahankannya Assad inilah yang terus menjadi titik sengketa antara Rusia dan AS. ***

Depok, 23 September 2015

Ditulis untuk Majalah AKTUAL

Abbott, Turnbull dan Islamofobia di Australia

Oleh: Satrio Arismunandar

Perdana Menteri Australia yang baru, Malcom Turnbull, diharapkan lebih progresif dan ramah terhadap komunitas Muslim Australia. Salah satu batu ujiannya adalah melawan rasisme dan Islamofobia di Australia.

Bagi komunitas Muslim di Australia, tidak ada yang perlu ditangisi dari kekalahan Tony Abbott dalam pertarungan kekuasaan di dalam Partai Liberal yang berkuasa, yang akhirnya menggeser Abbott dan menaikkan Malcolm Turnbull ke posisi Perdana Menteri. Selama dua tahun di bawah Abbott sebagai PM Australia, komunitas Muslim merasa tidak nyaman dengan apa yang mereka rasakan sebagai meningkatnya Islamofobia di Australia.

Menteri Komunikasi Malcolm Turnbull terpilih memimpin Partai Liberal menggantikan Abbott pada 14 September 2015, dengan perbandingan suara 54 lawan 44. Dalam pertarungan politik itu, Julie Bishop yang semula menjabat Menteri Luar Negeri di kabinet Abbott terpilih menjadi Wakil Perdana Menteri Australia.

Turnbull, yang mantan bankir, terpilih menjadi PM Australia ke-29. Berbeda dengan Abbott yang konservatif, Turnbull dipandang sebagai sosok yang lebih revolusioner. Ia mendukung pernikahan sejenis dan berniat menggantikan sistem kepemimpinan monarki Inggris di Australia dengan Presiden Australia.

Dalam konteks Islam, Abbott sering dikritik oleh para tokoh Muslim karena komentar-komentarnya terhadap Islam. Dalam pidatonya tentang keamanan nasional pada Februari 2015, Abbot, misalnya, mengatakan bahwa komunitas Muslim belum berbuat cukup banyak untuk memerangi penyebaran ekstremisme Islam.

Muslim Jadi Kambing Hitam

“Saya sering mendengar para pemimpin Barat menjabarkan Islam sebagai sebuah agama yang damai. Saya berharap lebih banyak pemimpin Muslim mengatakan hal itu dengan lebih sering dan betul-betul serius dengan pernyataannya itu,” kata Abbott saat itu. Komentar Abbott ini jelas kurang mengenakkan bagi tokoh-tokoh Islam di Australia. Salah satu organisasi Muslim internasional menuduh Abbott menggunakan Muslim Australia sebagai kambing hitam untuk menaikkan popularitasnya.

Juru bicara Dewan Islam Victoria, Kuranda Seyit, pada 16 September 2015 mengatakan, Abbott tidak pernah secara terbuka menentang Islamofobia. "Dia justru dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok rasis di bawah bendera kebebasan berbicara," ujar Seyit.

Menurut Seyit, Abbott berfokus pada keamanan nasional sebagai salah satu proyek besar. Namun, hal tersebut seharusnya tidak mengorbankan komunitas Muslim. Ia berharap, Malcolm Turnbull bisa bersikap lebih baik, meski mungkin hal itu tidak terjadi dalam waktu cepat.

Seyit menyatakan, walaupun organisasinya menyambut baik kenaikan Turnbull menjadi PM Australia sebagai “awal yang segar,” titik ujian bagi pemimpin Liberal yang baru itu adalah bagaimana ia menanggapi rasisme dan Islamofobia di Australia. “Kami mengantisipasi bahwa ia akan mengecam keras aktivitas rasis dan mengirim pesan pada Australia bahwa sikap fanatik, tidak toleran, dan prasangka, tak punya tempat di masyarakat kita.”

Mampu Memulihkan Hubungan

Para tokoh Muslim Australia optimistis, Turnbull akan mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif, untuk memerangi Islamofobia di negeri itu. Jamal Rifi, intelektual Muslim berpengaruh di Sydney, mengatakan, Turnbull akan mampu memulihkan hubungan antara Muslim dan masyarakat besar Australia, yang dirusak oleh pemerintah Abbott. "Turnbull melihat Muslim Australia sebagai mitra, ketika menangani masalah radikalisasi. Turnbull juga melihat Muslim Australia bukan sebagai ancaman, tapi garis pertahanan pertama,” ujar Rifi.

Sedangkan Silma Ihram dari Asosiasi Perempuan Muslim Australia mengatakan, hubungan pemerintah Abbott dengan organisasi Muslim tidak terlalu banyak. Ia berharap, Turnbull akan lebih baik dari Abbott karena berbeda dari sisi kecerdasan dan kemampuan berbicara pada banyak orang. Ihram mengaku telah menyusun surat untukTurnbull, dan memintanya sebagai PM Australia yang baru untuk meninjau kembali undang-undang antiterorisme, yang dirasa merugikan warga Muslim.

Depok, 22 September 2015

Ditulis untuk Majalah AKTUAL

Berusaha Bahagia di Tengah Krisis - (Rubrik Oase)

Oleh: Satrio Arismunandar

Semua orang ingin hidup bahagia. Tetapi kita hidup di dunia dalam konteks ruang, waktu, dan situasi tertentu. Dan konteks itu adalah kita ingin bahagia sebagai warga negara Indonesia di tahun 2015, ketika kondisi sosial-ekonomi sedang terpuruk.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana kita bisa merasa bahagia, ketika secara faktual kita hidup di tengah krisis ekonomi? Bagaimana kiat untuk merasa bahagia, meski harga kebutuhan pokok terus naik, sementara nilai rupiah dan taraf kehidupan rasanya justru merosot?

Saya tidak berpretensi untuk memberi rumus kebahagiaan. Namun, saya ingin menyitir sebuah kisah, yang pernah saya baca di majalah anak-anak “Si Kuncung,” ketika saya masih siswa di Sekolah Dasar. Begini kisahnya:

Dahulu kala ada sebuah kerajaan yang besar. Kerajaan itu cukup aman, damai, dan makmur. Sang raja berusaha memerintah negerinya dengan adil. Ia juga memiliki permaisuri yang cantik, dan juga memiliki dua orang anak yang lucu-lucu.

Namun, meski sudah hidup berkecukupan, sang raja selalu mengeluh. Ia merasa lelah mengurus kerajaan. Tetapi rakyat sepertinya tidak tahu terimakasih dan tidak selalu mudah diatur. Ada saja masalah yang timbul, meski raja sudah berusaha bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Singkatnya, raja merasa tidak bahagia.

Akhirnya, sang raja memanggil salah seorang menterinya. Menteri itu diberi sebuah tugas khusus, yaitu mencari satu orang warga kerajaan yang betul-betul 100 persen merasa bahagia. Jika orang itu sudah diketemukan, si menteri disuruh membeli baju orang itu, berapapun harganya. Sang raja ingin mengenakan baju orang yang bahagia itu, supaya ia ikut tertular merasakan kebahagiaan.

Maka si menteri pun melakukan perjalanan jauh ke seantero kerajaan, untuk menemukan orang yang 100 persen bahagia. Namun, mencari orang yang betul-betul 100 persen bahagia, ternyata tidak mudah. Sudah hampir setahun si menteri berkelana ke seluruh penjuru kerajaan, tetapi belum juga berhasil bertemu seseorang yang betul-betul 100 persen merasa bahagia.

Ada beberapa orang yang merasa hidupnya cukup senang, tetapi selalu ada saja kekurangannya. “Ya, kehidupan saya lumayan baik, tetapi….” Begitulah. Selalu ada satu dan lain alasan, yang membuat seseorang tidak pernah 100 persen bahagia. Entah karena kurang harta, belum bertemu jodoh, belum naik pangkat, dan sebagainya.

Si menteri nyaris putus asa. Nah, di ujung keputus-asaan itu, sampailah dia di pinggiran pantai dan melihat sebuah gubuk kecil dan kumuh. Waktu itu, sudah agak malam. Si menteri mendengar, suara laki-laki di dalam gubuk itu berkata; “Wah, semua pekerjaanku hari ini sudah selesai. Tidak ada lagi beban. Sekarang tinggal tidur dan beristirahat. Aduuh, betapa bahagianya diriku!”

Mendengar ucapan itu, hati si menteri tersentak. “Ini dia yang kucari selama ini,” pikirnya. “Orang yang betul-betul 100 persen merasa bahagia, tanpa syarat atau keluhan apapun.”

Si menteri pun mengetuk pintu gubuk itu, dan bertemu dengan orang bersangkutan. Dia bertanya, “Kawan, saya dengar tadi kau bilang bahwa kau sangat bahagia. Benarkah kau sepenuhnya 100 persen merasa bahagia? Tidak ada keluhan atau ganjalan sedikit pun?”

“Betul sekali. Aku sepenuhnya 100 persen merasa bahagia. Tidak ada keluhan atau ganjalan sedikit pun. Memangnya kenapa?” kata pria yang tinggal di gubuk itu.

Si menteri pun menjelaskan tugas yang diembannya dari sang raja. “Jadi, sekarang aku ingin membeli bajumu. Berapa pun harga yang kau sebutkan, tak usah khawatir, pasti aku akan membayarnya!” kata si menteri.

Mendengar ucapan menteri itu, wajah si penghuni gubuk malah berubah sedih. Ia menjawab: “Aduh, sayang sekali, kawan. Aku sebenarnya sangat ingin membantumu dan membahagiakan raja kita. Tetapi masalahnya, aku tidak punya baju satu potong pun!”

Lantas apa hikmah dari kisah ini? Kebahagiaan itu sebenarnya lebih disebabkan oleh faktor internal dari dalam hatimu sendiri, ketimbang faktor eksternal. Kebahagiaan itu harus dicari di dalam, bukan dari hal-hal eksternal. Kita mungkin tak bisa menghindar dari krisis ekonomi, bencana alam, dan lain-lain, tapi insyaAllah kebahagiaanmu tidak ditentukan oleh hal-hal itu.

Depok, 23 September 2015

Ditulis untuk Rubrik OASE, Majalah AKTUAL

Analisis: Resep untuk Menggairahkan Lagi Ekonomi

Di tengah melesunya ekonomi, pemerintah perlu segera melakukan langkah-langkah untuk menghidupkan lagi kehidupan ekonomi. Salah satunya adalah dengan insentif di bidang investasi bisnis, perpajakan, dan deregulasi di sektor-sektor kunci manufaktur.

Kondisi ekonomi Indonesia dengan pertumbuhan yang melemah saat ini, penurunan nilai rupiah, dengan dampak melesunya dunia usaha serta terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), menuntut pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah penyelamatan. Langkah-langkah itu tentunya bukan sembarangan dan asal cepat saja, tetapi harus dipertimbangkan secara matang dan cermat, untuk bisa mencapai hasil yang diharapkan.

Untuk itu, perspektif pandangannya terhadap masalah ini harus disepakati lebih dulu. Pemerintah Pro-Bisnis adalah pemerintah Pro-Rakyat, manakala pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan memberi manfaat bagi rakyat Indonesia. Untuk mencapai hasil yang cepat sekarang, adalah penting bahwa Pemerintah Indonesia menginspirasikan rasa kepercayaan, dengan menggeser fokusnya pada ekonomi dan tugas mendorong investasi bisnis.

Fokus dini Pemerintah pada infrastruktur –khususnya dalam bidang energi dan transportasi—akan memberi layanan yang baik bagi negeri ini di masa depan. Namun, sayangnya penuntasan proyek-proyek penting semacam itu butuh waktu. Bahaya stagflasi –inflasi yang tinggi dan rendahnya atau tidak adanya pertumbuhan—saat ini haruslah dihindarkan.

Secara historis, pemberi kontribusi besar bagi periode-periode pertumbuhan yang tinggi dan berkesinambungan di Indonesia selama ini adalah investasi dari kalangan bisnis. Periode-periode pertumbuhan semacam itu telah mengangkat nasib jutaan rakyat Indonesia, hingga keluar dari kemiskinan. Belanja pemerintah di Indonesia sayangnya jarang menjadi pendorong pertumbuhan yang utama, dan hanya memberi kontribusi 9 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) selama 5 tahun terakhir. Ini berarti kurang dari sepertiga dari apa yang telah disumbangkan oleh investasi kalangan bisnis.

Insentif-insentif yang Menggiurkan

Presiden, Kantor Presiden, dan Kementerian-kementerian Pemerintah dan kantor-kantor mereka harus menyebarkan mantra pertumbuhan pro-ekonomi, yang menyarankan pembelanjaan investasi dan bisnis. Hal ini akan memenuhi tuntutan permintaan yang sudah ada dan mengarahkan atau mendorong ekonomi ke arah yang diharapkan secara paling efisien dan efektif. Aturan-aturan yang menyediakan insentif-insentif yang menggiurkan untuk berinvestasi harus seketika dikeluarkan, serta disosialisasikan dan dipromosikan besar-besaran.

Insentif-insentif itu harus dalam bentuk ketentuan pajak yang disukai, serta deregulasi yang ditujukan ke sektor-sektor kunci manufaktur. Khususnya, manufaktur yang bersifat padat karya dan memiliki potensi ekspor. Juga, pada sektor jasa, khususnya jasa di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dan yang juga penting, pada sektor-sektor dengan efek pelipatan atau berantai yang tinggi pada ekonomi, seperti pada sektor properti dan retail.

Sementara ada dorongan sejak dini untuk meningkatkan pendapatan pajak guna mendukung pembelanjaan Pemerintah, bukti-bukti empiris secara global tidak mendukung anggapan bahwa peningkatan rasio pajak terhadap PDB akan meningkatkan kemakmuran. Pergeseran fokus ini ke lingkungan pajak yang disukai bagi investasi tentulah akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi bangsa.

Dari uraian umum di atas, ada beberapa catatan tambahan. Titik krusial bagi pemerintah Indonesia sekarang adalah fokus pada ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemulihan pertumbuhan ekonomi adalah kebutuhan mutlak sekarang, karena selain meningkatkan kesejahteraan rakyat, ia juga memberi ruang bagi penanganan isu-isu nasional –seperti pemberantasan korupsi dan keadilan—pada waktu yang tepat.

Mengurangi Warga Miskin

Jika kita melihat data statistik dari 1976 hingga 2010, jelas bahwa pengurangan terbesar atas jumlah populasi yang hidup dalam kemiskinan terjadi pada periode-periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Percepatan pertumbuhan jelas akan mendorong standar kehidupan warga Indonesia ke tingkatan yang lebih sejahtera.

Prakarsa-prakarsa infrastruktur dari Pemerintah juga akan memberi manfaat bagi Indonesia menuju masa depan. Masalahnya, proyek-proyek infrastruktur itu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk dituntaskan. Sedangkan, pembelanjaan Pemerintah semata-mata tampaknya juga tidak akan cukup untuk meningkatkan pertumbuhan, karena kontribusinya terhadap PDB hanya sepertiga dari sektor swasta. Maka penciptaan sinergi dengan kalangan bisnis swasta sekarang dan secara segera, untuk membantu pembangunan negeri ini, adalah solusi yang sama-sama menguntungkan pemerintah dan swasta (win-win solution).

Bahaya stagflasi juga harus dihindarkan sedapat mungkin. Jika kondisi ekonomi lesu yang ada sekarang terus berlangsung, bahayanya sangat nyata. Ia menghadirkan risiko besar terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Periode-periode stagflasi di negara-negara lain secara global telah menyebabkan peningkatan pengangguran dan memperlambat penciptaan kesejahteraan rakyat.

Cara untuk menangani stagflasi adalah dengan berusaha mencapai dan memelihara suatu keseimbangan antara permintaan dan penawaran (supply-demand equilibrium) dan adanya pertumbuhan yang sehat dan berkesinambungan. Untuk mencapai itu, diterapkan strategi yang spesifik dan efektif terhadap sisi permintaan maupun penawaran. Di sisi permintaan (demand), Pemerintah sekarang telah menunjukkan perhatian dan inisiatif yang baik.

Penawaran yang dioptimalkan dapat dicapai dengan memberikan insentif yang sangat menarik, termasuk tax holiday dan deregulasi. Deregulasi ini, misalnya, mengurangi birokrasi dalam hal perizinan, serta memberi lebih banyak kebebasan di pasar dalam menentukan bagaimana memperoleh pembiayaan.

Perlu Kebijakan yang Jelas

Juga, perlu ada kebijakan yang jelas bagi repatriasi dana-dana di luar (offshore funds) untuk dikelola secara transparan dari Indonesia (untuk tidak dibatasi dalam hal di mana dana-dana itu dapat diinvestasikan secara global). Kebijakan pemerintah yang mempromosikan investasi dan iklim usaha yang ramah secara alamiah akan mendorong permintaan. Semua ini pada gilirannya memungkinkan bisnis untuk menciptakan kapasitas industrial tambahan dan meningkatkan efisiensi.

Tindakan-tindakan sisi penawaran harus dikerahkan ke arah insentif-insentif yang menggiurkan, yang mendorong kalangan bisnis untuk berinvestasi. Pertimbangkan de-regulasi atas sektor-setor ekonomi baru atau re-regulasi sektor-sektor ekonomi, guna mendorong investasi.

Setiap regulasi baru oleh kementerian-kementerian pemerintah harus secara tegas mendorong pertumbuhan dan investasi. Jika tidak begitu pasti bahwa sebuah regulasi akan mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka regulasi itu jangan ditetapkan menjadi undang-undang.

Industri-industri kunci untuk mendukung –dengan insentif-insentif semacam itu—idealnya adalah dalam sektor manufaktur yang memiliki potensi ekspor atau substitusi impor. Juga, sektor jasa-jasa domestik yang bersifat kritis dalam menggerakkan pertumbuhan, serta sektor yang memiliki dampak pelipatan tinggi pada ekonomi. Tiga langkah kebijakan ini akan menangani tiga tantangan kunci, yaitu: pertumbuhan, kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan dalam mata uang asing.

Intervensi pemerintah (dan tambahan regulasi) tampaknya tidak akan mendorong pertumbuhan dalam tingkatan dan jangka waktu yang diharapkan. Sebaliknya, pengalaman global mengisyaratkan bahwa periode-periode deregulasi oleh pemerintah justru yang akan mendorong investasi dan pertumbuhan. (Dirangkum dari berbagai sumber)

Jakarta, Agustus 2015
Ditulis untuk Majalah AKTUAL

Satrio Arismunandar

Gerakan Reformasi Ingin Menggusur Najib

Oleh: Satrio Arismunandar

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, yang dituduh terlibat skandal korupsi 700 juta dollar AS, harus menghadapi tekanan yang meningkat dari gerakan reformasi. Ini masih ditambah lagi, nilai ringgit yang terpuruk dan melemahnya ekonomi.

Tiada kata ”mundur” dalam mempertahankan jabatan dan kekuasaan. Demikianlah tampaknya semboyan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Padahal puluhan ribu massa dan kelompok oposisi, yang tergabung dalam gerakan reformasi Bersih 4.0, selama dua hari berturut-turut, 29-30 Agustus 2015, telah berdemonstrasi di Lapangan Merdeka, Kuala Lumpur, menuntut mundurnya Najib.

Puluhan ribu massa itu mengenakan kaus warna kuning. Ini mengingatkan pada massa peserta people power di Filipina tahun 1986, yang juga mengenakan pakaian serba kuning. Gerakan prodemokrasi itu berhasil menggulingkan Presiden Filipina Ferdinand Marcos, yang korup, otoriter, dan telah puluhan tahun berkuasa di Filipina dengan tangan besi.

Najib dihantam dengan tuduhan korupsi berat, yakni menerima transfer dana ke rekening pribadinya senilai 700 juta dollar AS dari 1Malaysia Development Berhad (1MDB), sebelum Pemilu 2013. Aliran dana itu terungkap di tengah penyelidikan terhadap dugaan salah kelola di dalam 1MDB, yang merupakan perusahaan pengelola investasi milik negara.

Najib tetap merasa tidak bersalah meskipun mengakui menerima uang itu. Najib dan kubu pendukungnya berkilah bahwa uang yang masuk rekening itu bukan uang negara, tapi berasal dari donatur Timur Tengah yang tak disebutkan namanya.

Cadangan Valas Menurun

Dana investasi Malaysia itu dibentuk pada masa pemerintahan Najib tahun 2009, dan bertujuan untuk mewujudkan Malaysia sebagai negara berpendapatan ekonomi tinggi. Namun kritik mengemuka, karena 1MDB sering kelebihan bayar dan mengeluarkan fee jutaan dollar AS untuk investasi Goldman Sachs.

1MDB mulai menarik perhatian pada akhir 2014, saat terlambat bayar ke kreditur dan lalu terjerat utang 11 miliar dollar AS. Najib dituding mengambil dana 700 juta dollar AS dari 1MDB. Namun, komisi antikorupsi Malaysia mengaku sudah memverifikasi bahwa dana itu adalah sumbangan dari donatur anonim asing.

Momen yang kurang menguntungkan Najib adalah ekonomi Malaysia, seperti juga ekonomi di Indonesia dan negara-negara tetangga lain, sedang mengalami perlambatan. Nilai ringgit Malaysia sempat terpuruk ke titik terendah dalam 17 tahun terakhir, dan sempat mencapai 4,2340 per dollar AS. Hal ini membuat 1MDB urung mendapat bantuan keuangan untuk merestrukturisasi utangnya, yang mencapai 3,5 miliar dollar AS.

Sebagai negara pengekspor minyak, ekonomi Malaysia juga tertekan oleh rendahnya harga minyak dunia sejak pertengahan 2014. Produk domestik bruto (PDB) juga hanya naik 4,9 persen dalam tiga bulan terakhir sampai Juni 2015, rekor terkecil sejak kuartal tiga 2013. Cadangan valas Malaysia juga turun 19 persen menjadi 94,5 miliar dollar AS.

Dalam aksi Bersih 4.0, hadir juga mantan PM Mahathir Mohamad, yang menyerukan people power untuk menjatuhkan rezim Najib. Satu-satunya cara menghapuskan sistem pemerintahan lama yang korup, menurut Mahathir, adalah dengan melengserkan perdana menteri sekarang. “Untuk menurunkan dia, rakyat harus menunjukkan kekuatannya, menolak pemimpin korup!” tegas Mahathir.

Ingin Mereformasi Institusi

Ketua gerakan Bersih 4.0, Maria Chin Abdullah (58), menyatakan, tujuan aksi kelompok Bersih 4.0 adalah untuk mereformasi institusi dan sistem politik Malaysia. Pertama, menginginkan pemilu yang bebas dan adil, serta meminta ketulusan pemerintah. Bersih 4.0 juga menuntut jaminan hak berhimpun, memperkokoh sistem parlemen dan demokrasi, dan menyelamatkan perekonomian negara.

“Kami berharap pemerintah lebih demokratis, karena selama ini orang awam dan para ahli tak pernah dilibatkan dalam merencanakan undang-undang. Masyarakat mengetahui ada pembuatan undang-undang baru pada H-1 sebelum disahkan. Padahal kami ingin undang-undang yang dibuat sesuai dengan kebutuhan rakyat Malaysia,” kata Maria Chin Abdullah.

Menghadapi oposisi yang memuncak, kubu Najib langsung melakukan langkah-langkah represif. Pada 28 Agustus 2015, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan larangan penerbitan apapun yang terkait Bersih. Larangan itu ditandatangani Menteri Dalam Negeri Ahmad Zahid Hamidi, yang juga Wakil Perdana Menteri. Hamidi mengancam, pimpinan Bersih bisa menghadapi konsekuensi jika mereka berani melanggar hukum.

Sedangkan pimpinan partai penguasa, UMNO, yang pro-Najib mengatakan, sejuta pendukung pemerintah akan menggelar aksi tandingan pada 10 Oktober mendatang. “Ini menunjukkan solidaritas Malaysia. Najib masih memperoleh dukungan mayoritas,” ucap politisi UMNO, Jamal Yunos.

Pada bulan sebelumnya, Najib memberhentikan Wakil PM Muhyiddin Yassin, yang dianggap tidak loyal padanya. Najib juga menunjuk empat anggota parlemen yang menjadi anggota komite penyidik 1MDB sebagai anggota kabinet. Pihak berwenang Malaysia juga telah memblokir situs penyelenggara demonstrasi dan melarang pakaian kuning dan logo kelompok, dalam usaha mencegah aksi protes itu menyebar ke kota-kota lain.

Dalam demonstrasi yang menggoyang Najib, terlihat sangat sedikit etnis Melayu yang ikut bergabung. Mayoritas demonstran adalah etnis China dan India. Mengutip data tahun 2014, etnis China di Malaysia ada 22,6 persen, etnis India 6,7 persen, dan etnis Melayu --etnis terbesar di Malaysia-- mencapai 50,1 persen dari total penduduk. Maka aksi yang dikoordinasi Bersih, yakni koalisi dari 84 lembaga nonpemerintah yang berdiri sejak November 2007, diperkirakan tidak akan menggelinding menjadi gelombang aksi besar.

Etnis Melayu Merasa Lemah

Menurut pengamat politik Malaysia, Wong Chin Huat, partisipasi etnis Melayu dalam aksi anti-Najib begitu sedikit, karena secara politik mereka merasa lemah melihat tiga parpol utama Melayu --KPR, PAS dan UMNO-- terpecah. Sedangkan etnis China tampak begitu kompak di belakang parpol oposisi, terutama DAP (Democratic Action Party).

Jadi, jika kubu Najib ingin mencegah etnis Melayu turun ke jalan bersama massa demonstran lain, caranya mudah. Warga Melayu tinggal “ditakut-takuti,” bahwa jika Najib sampai terguling, yang rugi bukan hanya Najib, tetapi UMNO –partai yang didominasi Melayu dan sekarang berkuasa--juga akan sangat melemah. Akibatnya, etnis China-lah nanti yang akan memimpin pergerakan ekonomi baru.

UMNO begitu bersikeras menentang aksi Bersih 4.0, karena sistem politik di Malaysia tidak memberi pilihan yang nyaman bagi suatu rezim yang jatuh. Menurut Wong Chin Huat, di Malaysia mereka menggunakan sistem winner takes all, di mana pihak yang kalah bukan hanya tersisih, tetapi juga “dianiaya.”

Bisa dipahami, jika etnis Melayu enggan turun ke jalan. Namun, adalah berbahaya bagi persatuan Malaysia dan tidak elok jika sikap politik warga dikotak-kotakkan berdasarkan ras, etnis, atau agama. Setiap rakyat Malaysia menginginkan negaranya menjadi lebih bersih, bebas, dan demokratis, dan hal ini tidak ada kaitannya dengan etnis atau agama.

Maria Chin Abdullah sendiri membantah keras, bahwa gerakan Bersih 4.0 berkaitan dengan keinginan etnis China untk menghapus keistimewaan yang dinikmati etnis Melayu. “Perhimpunan kami adalah rakyat Malaysia. Kami telah bersatu padu sebagai rakyat Malaysia. Itu (tudingan kepentingan etnis China) adalah isu rasis. Tetapi, kami tidak akan terpecah oleh isu rasis, agama, maupun budaya,” tegasnya.

Sayangnya, justru Najib sendiri yang memainkan isu agama dan etnis untuk menyelamatkan kursi kekuasaannya. Najib terus menyerang pengunjuk rasa lewat media sosial. Lewat akun Twitter-nya, Najib menegaskan, pemuka agama telah mengharamkan aksi unjuk rasa serupa. “Waima, Mufti Kelantan sendiri telah menyatakan bahwa demonstrasi jalanan dan perhimpunan Bersih 4.0 tesebut adalah hukumnya haram di sisi agama Islam,” tulis Najib.

Jakarta, Agustus 2015
Ditulis untuk Majalah AKTUAL

H.B. Jassin, Paus Sastra Indonesia

Oleh: Satrio Arismunandar

Siapa sastrawan Indonesia yang tak kenal Hans Bague Jassin? H.B. Jassin, demikian kritikus sastra asal Gorontalo ini biasa disebut, punya pengaruh yang sangat luas dalam dunia sastra Indonesia, sehingga sempat dijuluki “Paus Sastra Indonesia.”

H.B. Jassin adalah pengarang, penyunting, sekaligus kritikus sastra. Tulisan-tulisannya sering jadi referensi bagi pelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dan perguruan tinggi. Jassin lahir pada 31 Juli 1917 di Gorontalo, Sulawesi Utara, dari keluarga Islam. Ayahnya, Bague Mantu Jassin, adalah kerani di Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM). Ibunya bernama Habiba Jau. Setelah menamatkan Gouverments HIS Gorontalo pada 1932, Jassin melanjutkan ke HBS-B 5 tahun di Medan, dan tamat akhir 1938.

Saat itu ia sudah mulai menulis dan karya-karyanya dimuat di beberapa majalah. Setelah sempat bekerja sukarela di kantor Asisten Residen Gorontalo, ia menerima tawaran Sutan Takdir Alisjahbana untuk bekerja di penerbitan Balai Pustaka dan pindah ke Jakarta tahun 1940. Jassin lalu menjadi redaktur dan kritikus sastra pada berbagai majalah budaya dan sastra; antara lain Pandji Poestaka, Mimbar Indonesia, Zenith, Sastra, Bahasa dan Budaya, Horison, dan lain-lain.

Mulai Agustus 1953, Jassin menjadi dosen luar biasa untuk mata kuliah Kesusastraan Indonesia Modern pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Di samping mengajar, Jassin juga mengikuti kuliah di fakultas yang sama. Jassin meraih gelar kesarjanaannya pada 1957, dan lalu memperdalam ilmu perbandingan sastra di Universitas Yale, Amerika Serikat (1958-59). Januari 1961, Jassin kembali menjadi dosen luar biasa di FSUI.

Jassin adalah salah satu tokoh Manifesto Kebudayaan (Manikebu), yang ditandatangani pada 17 Agustus 1963 guna menentang Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang dekat dengan PKI (Partai Komunis Indonesia). Manikebu dilarang oleh Bung Karno pada 8 Mei 1964. Dituduh sebagai anti-Soekarno, Jassin pun dipecat dari FSUI dan ini berlangsung hingga G-30-S/PKI meletus.

Setelah itu, Jassin kembali lagi ke FSUI. Sejak April 1973, ia menjadi Lektor Tetap untuk mata kuliah Sejarah Kesusastraan Indonesia Modern dan Ilmu Perbandingan Kesusastraan. Sejak Juli 1954 hingga Maret 1973, Jassin jadi pegawai Lembaga Bahasa dan Budaya (sekarang Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan).

Kritik sastra yang dikembangkan Jassin umumnya bersifat edukatif dan apresiatif, serta lebih mementingkan kepekaan dan perasaan daripada teori ilmiah sastra. Pada awal periode 1970-an, beberapa sastrawan beranggapan, kritik sastra Jassin bergaya konvensional, sedangkan pada saat itu telah mulai bermunculan para sastrawan yang mengedepankan gaya eksperimental dalam karya-karya mereka.

Beberapa kiprah Jassin sempat menimbulkan kontroversi. Pada tahun 1956, ia membela penyair Chairil Anwar yang dituduh sebagai plagiat, melalui bukunya yang terkenal berjudul "Chairil Anwar Penyair Angkatan 45".

Karena pemuatan cerpen Ki Panji Kusmin “Langit Makin Mendung” di Majalah Sastra (Agustus 1968) yang dipimpinnya, Jassin diajukan ke pengadilan. Jassin menolak mengungkapkan nama asli pengarang cerpen yang isinya dianggap "menghina Tuhan" tersebut, sehingga dijatuhi hukuman dilarang menerbitkan sesuatu yang berbau sastra selama satu tahun. Pada 28 Oktober 1970, ia dijatuhi hukuman bersyarat satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Dan hingga sekarang, hanya Jassin-lah yang tahu, siapa sebenarnya penulis di belakang nama Ki Panji Kusmin itu.

Untuk jasa-jasanya di bidang kebudayaan, Jassin menerima Satyalencana Kebudayaan dari Pemerintah RI pada 20 Mei 1969. Tanggal 24 Agustus 1970, Gubernur DKI Ali Sadikin mengangkat Jassin sebagai anggota Akademi Jakarta yang diketuai S. Takdir Alisjahbana. Keanggotaan ini berlaku untuk seumur hidup.

Pada 26 Januari 1973, Jassin menerima Hadiah Martinus Nijhoff dari Prins Bernhard Fonds di Den Haag, Belanda. Hadiah ini diberikan untuk jasa Jassin menerjemahkan karya Multatuli, Max Havelaar (Jakarta: Djambatan 1972). Untuk menghormati jasanya di bidang sastra Indonesia, pada 14 Juni 1975 Universitas Indonesia memberikan gelar Doctor Honoris Causa kepada Jassin.

Sejak 28 Juni 1976, Jassin menjadi Ketua Yayasan Dokumentasi Sastra H.B. Jassin. Yayasan ini mengelola Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin yang terletak di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Untuk jasa-jasanya di bidang kesenian dan kesusastraan, Jassin menerima Hadiah Seni dari Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1983.

Jassin meninggal dunia pada 11 Maret 2000 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dalam usia 83 tahun. Ia meninggalkan empat anaknya yaitu Hannibal Jassin, Mastinah Jassin, Julius Firdaus Jassin, Helena Magdalena Jassin 10 orang cucu dan 1 orang cicit. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta.

Jakarta, Agustus 2015

Ditulis untuk Sang Penerobos, www.Aktual.com

Ki Ageng Suryomentaram, yang Mengajarkan Ilmu Bahagia

Oleh: Satrio Arismunandar

Semua manusia ingin hidup bahagia. Banyak pemikir filsafat dan psikologi mencoba merumuskan bagaimana manusia bisa merasa bahagia. Namun, yang mungkin tidak banyak orang tahu, di Jawa ada tokoh, pemikir, dah ahli kebatinan yang telah mengajarkan ilmu bahagia. Dialah Ki Ageng Suryomentaram, yang ajarannya oleh kalangan akademisi di Yogyakarta diharapkan menjadi cikal bakal lahirnya teori psikologi lokal.

Tapi siapakah Ki Ageng Suryomentaram ini? Lahir pada 20 Mei 1892, ia adalah putra ke-55 dari pasangan Sri Sultan Hamengku Buwono VII dan Bendoro Raden Ayu Retnomandojo, putri Patih Danurejo VI. Ki Ageng memiliki nama bangsawan Bendoro Raden Mas (BRM) Kudiarmadji. Setelah umur 18 tahun, ia diberi nama kebangsawanan Bendoro Pangeran Haryo (BPH) Suryomentaram.

Awalnya ia bergelar Pangeran Surya Mataram, tetapi kemudian menanggalkan gelar itu dan menyebut diri Ki Ageng Suryomentaram. Hal ini bermula ketika ia pernah turut dalam rombongan jagong manten ke Surakarta. Dalam perjalanan dengan kereta api, ia melihat petani yang sedang bekerja di sawah. Hal ini menyentuh hatinya, betapa beratnya beban hidup para petani itu. Lalu ia sering keluar istana untuk bersemedi di tempat-tempat yang biasa dikunjungi para leluhurnya, seperti Gua Langse, Gua Semin, dan Parangtritis. Lalu ia pergi mengembara di daerah Kroya, Purworejo, sambil bekerja serabutan sebagai pedagang batik pikulan, petani dan kuli.

Ia menjadi guru aliran kebatinan yang bernama Kawruh Begja atau Ilmu Begja (ilmu bahagia)..Salah satu ajaran moral Ilmu Begja yang sangat populer adalah Aja Dumeh, yang artinya jangan sok, jangan menyombongkan diri, dan jangan membusungkan dada, Jangan mengecilkan orang lain hanya karena merasa diri sendiri lebih berpangkat tinggi, berkuasa, atau kaya raya, sebab manusia itu pada hakikatnya adalah sama.

Pemahaman Ki Ageng tentang manusia seluruhnya bertitik tolak dari pengamatannya terhadap dirinya sendiri. Ia menggunakan metode empiris, yang didasarkan pada percobaan-percobaan yang dilakukannya pada dirinya sendiri. Dengan cara merasakan, menggagas, dan menginginkan sesuatu, ia menandai adanya gerak kehidupan di dalam batin manusia. Ki Ageng mencoba membuka rahasia kejiwaan manusia, yang dilihatnya sebagai sumber penentu perilaku manusia dalam hidupnya. Ki Ageng juga menunjukkan dasar bagi perilaku manusia dalam dunianya, sehingga antara diri dengan dunia yang melingkupinya bisa tercipta keselarasan.

Meski memiliki wawasan agama yang luas karena gemar membaca, Ki Ageng tidak pernah berpuas diri, sampai ia memilih keluar dari Keraton dengan menjadi petani di Desa Bringin, Salatiga. Sepanjang hidupnya, ia mencurahkan perhatian terhadap masalah kejiwaan. Ki Ageng melakukan perjalanan spiritualitas dengan pencarian jati diri, untuk mengetahui makna bahagia. Bahagia itu bukan karena mendapat untung, prestasi, atau pengakuan, tapi bejo (beruntung).

Salah satu ajaran Ki Ageng adalah memaknai rasa senang dan tidak senang. Menurutnya, senang atau tidak senang itu bukan fakta, tetapi reaksi kita atas fakta. Manusia itu makhluk dengan rasa. Walaupun ada bermacam rasa, tapi dapat diringkas menjadi dua: rasa enak dan tidak enak. Dalam pergaulan, seseorang harus mengerti rasa dari yang lain. Ketidakpengertian akan menimbulkan rasa yang tidak enak dan akhirnya timbul perselisihan. Karenanya untuk mengerti rasa orang lain, ia harus mengerti rasa diri yang menghalanginya.

Sepanjang hidupnya, Ki Ageng Suryomentaram mencurahkan daya dan perhatiannya untuk menyelidiki alam kejiwaan dengan menggunakan dirinya sebagai kelinci percobaan. Banyak hasil penyelidikannya tentang diri sendiri yang berupa buku, karangan, atau ceramah. Pengajaran Ki Ageng biasanya berupa ceramah-ceramah yang ditujukan kepada kalangan terbatas dan diberikan dengan cara yang khas, yakni dengan duduk di lantai (lesehan).
Kebanyakan tulisan yang membahas persoalan kejiwaan dan kerohanian ditulisnya dalam bahasa Jawa, antara lain : Pangawikan Pribadi, Kawruh Pamomong, Piageming Gesang, Ilmu Jiwa, Aku Iki Wong Apa?

Cara hidup Ki Ageng Suryomentaram juga menampakkan kesederhanaan, dengan mengenakan celana pendek, sarung yang diselempangkan pada pundaknya, dan memakai kaos. Rambutnya dicukur sampai pendek dan kepalanya dibiarkan tidak tertutup, serta kakinya pun dibiarkan tanpa alas.

Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada tengah mencoba mengembangkan teori psikologi dari ajaran Ki Ageng Suryomentaram. Berlatar belakang budaya Jawa, ajaran Ki Ageng diharapkan jadi cikal bakal lahirnya teori psikologi lokal. Ki Ageng menciptakan teori psikologi Jawa karena ia orang Jawa. Tapi ajarannya bisa relevan, tidak terbatas bagi orang Jawa saja, karena teori psikologi sebenarnya tidak terbatas pada kewarganegaraan dan letak geografis, apalagi etnisitas.

Tidak mudah mengembangkan ajaran Ki Ageng untuk menjadi teori psikologi, agar bisa diajarkan di perguruan tinggi. Namun, usaha untuk terus mengembangkan teori psikologi lokal ini layak diapresiasi. Pasalnya, sebagian besar teori psikologi yang diajarkan saat ini di Indonesia lebih berkiblat pada teori psikologi Barat, yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh psikologi dari bangsa Yahudi. Ki Ageng Suryomentaram wafat tanggal 18 Maret 1962 pada umur 69 tahun, dan meninggalkan warisan ilmu kejiwaan yang sangat kaya. ***

Ditulis untuk Sang Penerobos, www.Aktual.com

Jakarta, 9 September 2015