Wartawan Aktual, Satrio Arismunandar, melakukan kunjungan jurnalistik di Irak, bertepatan dengan pameran perdagangan internasional di Baghdad, 1-10 November 2015. Berikut laporannya tentang upaya pelaku usaha Indonesia untuk masuk ke pasar, di negara yang “rawan dan berbahaya” tersebut.
Jika mendengar kata “Baghdad” atau “Irak,” yang terbayang di kepala adalah negara yang selalu ricuh, jadi ajang konflik bersenjata, sering jadi sasaran serangan bom, bahkan ada ancaman nyata dari kelompok ekstrem ISIS (Negara Islam di Irak dan Suriah). Gambaran itu tidak sepenuhnya keliru, tetapi belum lengkap. Hal ini karena Irak selain tempat berisiko, ia adalah juga sebuah negeri yang penuh peluang dan prospek menarik untuk bisnis.
Nah, itulah sebabnya mengapa sejumlah 11 pelaku usaha kelas UKM (usaha kecil dan menengah) Indonesia, yang berasal dari Bandung, Jawa Barat, pada November ini membesarkan nyali untuk datang ke Baghdad. Mereka mengikuti ajakan dari Kedutaan Besar RI di Baghdad, untuk mengikuti pameran perdagangan internasional, Baghdad International Fair 2015, di ibukota Irak tersebut. Dari segi level bisnis, mereka memang pengusaha kecil, tetapi punya semangat besar untuk merintis pasar di Irak, tempat yang tampak belum populer.
Duta Besar Indonesia untuk Irak, Safzen Noerdin sejak 2012 sudah memulai tradisi yang bermanfaat bagi peningkatan ekspor Indonesia ke Irak. Safzen mengajak para pelaku usaha di Indonesia, termasuk UKM, untuk berpartisipasi dalam pameran perdagangan internasional, yang diadakan setiap tahun di Baghdad. Hal itu dijelaskan Koordinator Fungsi Politik dan Ekonomi KBRI Baghdad, S. Ari Wardhana, kepada wartawan Aktual.
Selain menghadirkan pengusaha Indonesia ke Irak, untuk setiap pameran perdagangan yang berlangsung di Indonesia, KBRI Baghdad juga selalu mengusahakan partisipasi dari para pengusaha Irak. Ini berlangsung sejak Trade Expo di Indonesia tahun 2012, yang dihadiri sejumlah pengusaha Irak. “Saya pikir ini sudah menjadi satu indikator yang baik, positif, untuk membuat ini jadi suatu tradisi. Menghadirkan pengusaha Irak ke Indonesia, karena kita tahu mereka adalah buyers. Kita sebagai produsen di situ melihat kapasitas Indonesia untuk memenuhi kebutuhan Irak,” jelas Ari Wardhana.
Ancaman Aksi Militer ISIS
Di satu sisi, pada 2012 Indonesia sudah ikut di Baghdad International Fair. Demikian juga pada 2013 dan 2014, Indonesia ikut dengan segala keterbatasan, karena situasi politik dan keamanan yang rawan di Baghdad saat itu. Yakni, adanya aksi militer ISIS, yang berhasil merebut wilayah yang cukup luas di Irak.
“Di saat-saat Pak Dubes dan teman-teman mempersiapkan proses evakuasi KBRI Baghdad (karena ancaman ISIS), kita juga bisa menghadirkan --meski sangat minimal-- pelaku usaha dari Indonesia. Jadi saya pikir ini sudah membangun mekanisme untuk saling tahu antara kedua pengusaha. Bagaimana bisa meningkatkan ekspor, jika kita tidak membangun mekanisme seperti ini,” lanjut Ari. Target yang ingin dicapai lewat partisipasi di berbagai pameran perdagangan itu adalah meningkatkan neraca perdagangan itu hingga sampai memberi surplus yang signifikan bagi Indonesia.
Menurut Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bismark, “Kehadiran kami di pameran ini lebih bersifat untuk memperkenalkan produk-produk Jawa Barat. Sehingga jika situasi di Irak nanti membaik, mereka sudah tahu dan mengenal produk-produk kami.”
Pengusaha asal Bandung memamerkan busana Muslim dan busana biasa, kopi, teh, obat-obatan herbal, produk-produk kecantikan alamiah, suplemen makanan, produk perawatan bayi, gula kelapa, aneka ragam bumbu masak, sambal, dan lain-lain. Dalam pemeran, sejumlah warga Irak menunjukkan minatnya pada produk-produk busana, yang dijual cukup murah. Sebuah celana jeans dihargai Rp 165.000 atau sekitar 10 USD, harga yang lumayan murah untuk ukuran Irak.
Pasar di Irak sebenarnya sangat luas karena Irak bisa dibilang hanya menghasilkan minyak bumi, namun produk-produk lain harus diimpor dari luar. Negara lain yang tampil agresif memasarkan produk-produknya di pameran perdagangan ini adalah Jepang dan Iran, yang menyewa satu balairung tersendiri untuk perwakilan dagangnya.
Merasa Yakin Bisa Bersaing
Sesudah empat hari mengikuti pameran dagang di Baghdad dan melihat kebutuhan pasar Irak, ternyata pelaku usaha Indonesia yakin bisa memenuhinya. Produk Indonesia, khususnya asal Jawa Barat, bisa bersaing dengan produk negara lain, seperti misalnya produk Iran dan Mesir. “Secara kualitas, perbedaannya jauh sekali. Kalau melihat produk kerajinan tangan, dibandingkan dengan Mesir, masih jauh lebih baik produk Indonesia, atau khususnya Jawa Barat,” tegas Bismark.
“Saya yakin seyakin-yakinnya tentang keunggulan produk kita. Hanya saja peluangnya saja yang masih belum ketemu. Kan kunci ekspor itu hanya satu, yakni bagaimana kita bisa mendekatkan diri dengan para pembeli. Kalau sudah jalan, ya go ahead-lah pasti,” tutur Bismark.
Menurut Bismark, secara keseluruhan ia tidak melihat adanya situasi hambatan di Irak, tetapi melihat peluang. “Ternyata peluang untuk produk kerajinan tangan, kopi, kehutanan, busana Muslim, pakaian, termasuk batu-batuan, masih sangat besar. Jadi kita punya potensi yang luar biasa menurut saya. Jangan melihat dari sisi hambatan, tetapi coba melihat ke depan, bisa nggak kita masuk. Tentu saja tidak bisa langsung besar, tetapi sedikit demi sedikit beberapa teman pelaku usaha sudah memulai,” tambahnya.
Dalam menyikapi pasar Irak, pengusaha Indonesia perlu mengubah pola pikirnya, yang menganggap pasar ekspor hanya sebagai tambahan atau pelengkap dari pasar dalam negeri. Ekspor itu, termasuk gagasan untuk ekspor ke Irak, sebetulnya adalah bidang yang membutuhkan perhatian dan upaya tersendiri.
Hal itu dinyatakan Direktur Ekspor PT Ikafood Putramas, Boy Gaswin Zen, yang datang mewakili perusahaannya di Baghdad International Fair. Ia juga mewakili Ikapharmindo, perusahaan yang berada dalam satu grup dan berfokus pada produk obat-obatan, perawatan kecantikan, dan consumer goods, seperti sabun, perawat rambut, dan sebagainya.
Menurut Boy Zen, tantangan yang dihadapi dalam melebarkan bisnis ke Irak adalah menemukan mitra lokal yang tepat. Ada keunikan di kawasan Timur Tengah, termasuk di Irak, bahwa mitra lokal sering meminta untuk menjadi satu-satunya perwakilan di wilayah ini, sehingga menutup pintu bagi potensi mitra lokal lain. Maka pemilihan mitra lokal harus disikapi secara cerdas, dengan mempertimbangkan banyak hal.
Ekonomi Irak akan Berkembang
Boy Zen tetap berminat datang ke Irak, yang sering diberitakan di media sebagai negeri yang banyak dilanda konflik, karena melihat potensi di masa depan. “Kami sudah mulai mengekspor sejak 1995 ke negara-negara lain, dan salah satu strategi perusahaan kami adalah ke negara yang diperkirakan ekonominya akan berkembang,” tutur Boy Zen. “Kita yang penting eksis dulu di Irak walaupun kecil dan memperkenalkan produk. Nanti, pada saat kondisi di Irak membaik, kita harapkan produk kita sudah lebih dulu dikenal dibandingkan produk pesaing yang masuk belakangan.”
Hal senada dinyatakan Marketing Export Dept. Manager dari PT. Voksel Electric Tbk, Harris Wijaya, yang datang mewakili perusahaannya di Baghdad International Fair. Tanpa banyak publikasi, lewat PT. Voksel Electric, Indonesia ternyata telah mengekspor produk telekomunikasi seperti kabel dan konduktor ke Irak. Infrastruktur telekomunikasi Irak yang rusak, usang, dan terbengkalai akibat konflik berkepanjangan di negeri itu memang membutuhkan banyak infrastruktur baru. Indonesia berusaha mengisi kekosongan itu.
Menurut Harris, dalam kontrak terakhir dari awal 2014 hingga Mei 2014, nilai kontrak yang diperoleh perusahaannya mencapai 12 juta dollar AS. Sedangkan kalau dihitung sejak awal keterlibatan di Irak, bisa mencapai 20 juta dollar AS. Sekarang Harris sedang berusaha untuk meraih kontrak baru. “Kami sudah sejak 2008 berusaha mengekspor ke Irak, namun baru tahun 2012 tercapai deal. Tentang kontrak terbaru, kami masih negosiasi tentang term of payment,” ujarnya.
Tentang situasi yang dianggap belum stabil di Irak, Harris berpendapat, justru dalam kondisi demikianlah terdapat peluang bagi perusahaannya. Perusahaan-perusahaan besar dari Amerika dan Eropa masih menahan diri untuk masuk ke Irak. “Tetapi jika kondisi sudah benar-benar pulih, raksasa-raksasa itu akan masuk ke Irak dan akan makin sulit bagi kita untuk bersaing melawan mereka,” jelas Harris, yang sudah tiga kali berkunjung ke Irak.
Memberi Apresiasi yang Tinggi
Para pelaku usaha Indonesia, yang mencoba memasarkan produk-produknya di pameran perdagangan internasional di Baghdad, memberi apresiasi yang tinggi terhadap bantuan dan dukungan penuh yang dilakukan KBRI Baghdad. “KBRI ikut mendukung pelaku usaha Indonesia asal Jawa Barat untuk tembus ke pasar ekspor. Ini sesuatu yang luar biasa, karena saya lihat mereka all out,” ujar Bismark.
“Dukungan dari KBRI Baghdad, terus terang, saya bisa mengatakan adalah salah satu yang terbaik yang pernah kami terima. Baik dari Pak Dubesnya, Wakil Dubesnya, dan semua staf di sana. Mereka terus ada lho di stand kita. Mereka tunggu dari pagi sampai sore,” puji Boy Zen.
Sedangkan pimpinan PT. Kamakmuran Niaga Mandiri, Didiet Arry Suparno, berpendapat, “Dukungan dari KBRI Baghdad sangat membantu sekali. Luar biasa dalam memfasilitasi kami semua. Kami diperhatikan dengan baik dalam segala hal. Sampai untuk mesin kopi pun, kami tidak bawa dari Indonesia, tetapi KBRI menyediakan, hingga mereka membeli baru. Hal seperti ini jarang terjadi. Ini hanya satu-satunya terjadi di (KBRI) Baghdad.”
Didiet adalah pengusaha UKM asal Bandung yang bergerak di komoditi kopi. Kapasitas produksi UKM Didiet untuk konsumsi dalam negeri adalah 10 ton per bulan. Sedangkan untuk pasar luar negeri tergantung permintaan, tetapi untuk tahun depan sudah punya kontrak dengan mitra di Hongaria sebesar 20 ton. Kebun kopi binaan UKM Didiet berlokasi di Garut, Sumedang, Bandung Barat, dan Pengalengan, Jawa Barat.
Dari sudut pandang KBRI Baghdad, para pelaku usaha dari Indonesia, yang mau datang dan berpartisipasi untuk mencari pasar di negara seperti Irak, juga patut mendapat apresiasi tinggi. “Saya pribadi sangat salut. Sangat apresiatif pada teman-teman pelaku usaha ini, yang dari segi kapital dan kapasitas produksi biasa-biasa saja, tetapi punya semangat yang luar biasa untuk menghadirkan Merah-Putih dalam berbagai produknya di Irak ini. Mereka patut mendapat apresiasi atas kemauannya datang ke Irak,” kata Ari.
Perlu Membangun Kepercayaan
Untuk pasar-pasar yang dinamis, tetapi memiliki kendala keamanan yang muncul setiap hari seperti Irak, pihak KBRI Baghdad perlu membangun kepercayaan agar para pelaku usaha mau berpartisipasi di pameran. Untuk mewujudkan keinginan KBRI itu membutuhkan suatu perjuangan tersendiri di lapangan.
“Sementara mereka para pelaku usaha itu setiap hari membaca berita tentang adanya bom, maka kita harus membangun kepercayaan. Ketika mereka memutuskan datang ke Baghdad, ya berarti kepercayaan itu sudah terbentuk, sebagai hasil dari kalkulasi mereka sendiri,” lanjut Ari. Kementerian Luar Negeri RI memang sudah mengklasifikasikan tempat penugasan yang dianggap rawan dan berbahaya, dan Irak termasuk salah satu yang dianggap paling berbahaya.
“Sangat mudah untuk mengundang pelaku usaha, jika kita bertugas di negara-negara Eropa atau Amerika. Jalinan hubungan usaha antara negara itu dan Indonesia sudah terbangun. Tetapi dengan Irak kan baru satu pelaku usaha di sini, satu lagi di sana. Sifatnya baru sporadis, spontan, tidak berkesinambungan. Tetapi kita kan ingin yang sifatnya berkelanjutan,” tutur Ari.
Untuk menggenjot ekspor ke Irak tentu tidak selalu berjalan mulus. Ada saja satu dua kendala yang harus diatasi. Masalah yang paling krusial yang dihadapi oleh eksportir komoditi dari kelompok UKM adalah masalah perbankan. Pemerintah telah memberi kebijakan ekonomi jilid I, II, III, dan IV. Tetapi praktiknya di lapangan, pihak perbankan itu masih sangat kaku dalam perlakuan terhadap pengekspor, terutama untuk kelompok UKM yang mau melakukan ekspor kopi. Hal itu dinyatakan Didiet Arry Suparno, yang perusahaannya menghasilkan kopi spesial, dengan brand Paris van Java.
Berbagai Tantangan ke Irak
Didiet memberi contoh, pihaknya harus membeli kopi dengan uang kontan, dalam upaya perusahaan untuk melaksanakan ekspor 200 ton kopi tahun 2016 ke Budapest, Hongaria, sesuai permintaan pasar. “Tetapi berapa besar sih kemampuan uang saya untuk memperoleh biji kopi sebanyak itu? Pemerintah saat ini telah memberi kebijakan kredit dengan jaminan yang berbasiskan komoditi. Namun praktiknya di lapangan, perbankan itu seperti bersikap setengah-setengah,” ujar Didiet.
Menurut Didit, ketika mengambil kredit ke bank, pihaknya tetap harus menyediakan collateral atau jaminan lain, padahal ia membeli biji kopi untuk ekspor itu dengan uang. “Uang kita itu sudah habis untuk membeli kopi. Tetapi kita tetap harus memberikan collateral berupa aset tetap, seperti tanah, dan sebagainya,” sambungnya.
Padahal, kata Didiet, asetnya sendiri sudah dikeluarkan untuk membeli kopi. “Seharusnya pemerintah bisa memberi lebih banyak peluang pada kami para eksportir, terutama pelaku komoditi. Agar komoditi kami, stok kami itu, bisa dijadikan jaminan collateral,” ujarnya.
Yang lucunya lagi, menurut Didiet, LC yang dimilikinya itu jika dimasukkan ke perbankan di Indonesia juga tidak bisa dijadikan jaminan. Bagi pihak perbankan, LC itu bukan collateral. Jadi Didiet tetap saja harus menjaminkan aset tetap, seperti tanah, rumah, dan segala macam. “Saya tetap harus kasih fixed asset. Saya sudah datang ke empat bank termasuk BRI, BJB, Mandiri, dan jawabannya itu sama. Kebijakan dari Bank Indonesia-nya yang belum berubah. Jadi bank-bank itu bukannya tak mau, tetapi yang harus berubah itu peraturan BI-nya,” lanjut Didiet.
Hambatan Bisa Diatasi
Mengomentari kendala itu, Ari Wardhana mengatakan, masalah LC dalam upaya peningkatan ekspor Indonesia ke negara berkembang seperti Irak, adalah hal klise. Tentang LC dari Irak yang tidak diterima sebagai jaminan oleh perbankan di Indonesia, Ari menganggap, hal itu bukanlah masalah yang tak bisa diatasi.
Ari, yang pernah menjadi Koordinator Fungsi Ekonomi di KBRI Aljazair, memaparkan, ada mekanisme lain yang bisa difasilitasi. “Misalnya, kita waktu itu bilang pada perusahaan Aljazair untuk buka account di bank, katakanlah Bank Pariba di Paris. Bank Pariba di Paris kan berkorespondensi dengan Bank Pariba yang ada di Indonesia. Maka itu bisa dilakukan transfer untuk melakukan pembayaran. Bisa diakali begitu. Jadi tidak sampai menghambat bisnis antara kedua negara. Banyak cara yang bisa kita gunakan,” ujarnya.
“Jadi masalah mekanisme pembayaran seperti itu bukan sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan. Dan kita wajib memberi dukungan pada pengusaha Indonesia agar hal itu bisa terealisasi,” tegas Ari.
Ia mengambil contoh, perusahaan konstruksi Wijaya Karya (Wika) sudah membangun jalan raya di Aljazair, dan sekarang sedang membangun apartemen di sana. Nilai revenue-nya itu sekitar Rp 1 triliun setiap tahun. Padahal, tidak ada kerjasama antara bank sentral Indonesia dan Aljazair.
“Tetapi apakah hal itu menjadi hambatan? Wika tetap hadir, dari 2006 sampai sekarang, dengan omzet antara Rp 600 miliar sampai Rp 1 triliun per tahun. Saya yakin ada masalah, tetapi apakah itu menghambat kerjasama antara mereka di Indonesia dan Aljazair? Justru saling melengkapi ‘kan?” tukasnya.
Tantangan lain untuk masuk ke pasar Irak adalah pemahaman tentang selera dan perilaku konsumen di Irak. Minat masyarakat Irak terhadap produk pangan, seperti bumbu masak, dari Indonesia agak sulit dipenuhi, antara lain karena perbedaan antara selera orang Indonesia dan selera orang Irak. Maka mungkin strategi pemasarannya adalah menjual produk pangan yang umum, seperti saus cabai atau saus tomat, karena produk itu dikenal di seluruh dunia. ***
Baghdad, 11 November 2015
Ditulis untuk Majalah AKTUAL
Tuesday, November 10, 2015
Tinggal Seorang Diri di Surga
Oleh Satrio Arismunandar
Jika Anda sering menyempatkan diri mengamati berbagai isi media daring (online) dan media sosial tentang Indonesia saat ini, Anda mungkin akan segera merasa lelah, capek, lunglai. Persisnya, lelah secara mental. Pagi berlangit cerah cemerlang, yang seharusnya bisa Anda nikmati, berubah menjadi mendung hitam yang suram, penuh energi negatif.
Mengapa? Hal itu karena media tersebut penuh dengan konten yang bernuansa konflik, kebencian, permusuhan, antipati, prasangka, ketakutan, sikap paranoid, kecurigaan, kata-kata kasar, caci maki, dan lain-lain. Meski tidak dinyatakan secara eksplisit, semua ekspresi itu berlandaskan pada satu anggapan dari person bersangkutan: “Saya adalah yang paling benar, dan mereka yang tidak sama dengan saya berarti salah.” Titik.
Mereka yang menganggap diri paling benar tersebut seolah-olah tidak pernah kekurangan bahan dan punya banyak energi untuk menghujat, mencerca, menghina, melecehkan, bahkan mengkafir-kafirkan pihak lain, yang dianggap tidak sesuai dengan kebenaran menurut versinya. Hal yang terakhir ini biasanya terkait dengan klaim kebenaran dalam konteks keagamaan.
Karena menganggap ajaran agama yang dianutnya paling benar (atau lebih tepat: penafsirannya terhadap ajaran agama yang dianutnya paling benar), mereka tidak merasa bersalah mengkafir-kafirkan pihak lain. Sebaliknya, mereka justru merasa sedang mengemban tugas yang mulia di mata Tuhan. Yakni, tugasnya adalah meluruskan semua yang bengkok, untuk membenarkan kembali semua yang keliru, dan mengembalikan ke jalan lurus bagi siapa saja yang dianggapnya sudah menyimpang atau tersesat.
Dalam “logika kebenaran tunggal” versi mereka, secara simplistis dan sederhana mereka menganggap bahwa kebenaran itu hanya punya satu wajah, tidak ada alternatif lain. Warna hanya ada dua: putih (benar) dan hitam (salah). Tidak ada warna abu-abu. Bahkan tidak ada warna kuning, biru, hijau, ungu, merah, dan oranye. Ini warna-warna yang tidak dikenal, dan kehadirannya menimbulkan kebingungan.
Mereka gamang dan tidak terbiasa dengan keanekaragaman. Perbedaan dianggap sebagai penyimpangan dari kebenaran, karena kebenaran hanya ada satu, yakni kebenaran menurut versi mereka sendiri. Perbedaan dianggap sebagai ancaman, atau bahkan musuh yang harus diperangi.
Sudah tentu ada berbedaan yang nyata di antara berbagai agama. Bahkan di dalam agama yang sama juga terdapat perbedaan dalam fiqih (hukum agama), ritual, sekte, aliran, dan mazhab. Singkat kata, jika kita terus mau menggali-gali perbedaan yang ada, maka tidak pernah akan ada habisnya. Dan di ujung-ujungnya, jika kita konsisten menggunakan pendekatan radikal ekstrem, sesungguhnya tidak ada dua manusia yang memiliki versi kebenaran yang persis sama.
Setiap orang memiliki versi kebenaran sendiri-sendiri. Dan, manakala dia memutlakkan versi kebenaran yang dianutnya sebagai satu-satunya kebenaran, maka dia akan menjadi orang yang paling kesepian, di dunia maupun di akhirat. Mengapa?
Karena dalam versi surga yang dia anut, kalau dia konsisten dengan pendekatan radikal ekstrem, sesungguhnya hanya dialah satu-satunya orang yang layak masuk surga! Hal itu karena tidak ada satu pun manusia lain yang menganut versi kebenaran yang persis seperti versi dirinya. Jika jumlah manusia ada 1.000.000.000, maka 999.999.999 orang akan masuk neraka dan hanya dirinya seorang yang masuk surga! Inilah gambaran ekstrem ketika seseorang memutlakkan versi kebenaran yang dianutnya sebagai satu-satunya kebenaran.
Padahal perbedaan, termasuk perbedaan dalam menafsirkan kebenaran, seharusnya adalah rahmat. Kebenaran itu sangat besar, terlalu besar untuk dimonopoli sendiri. Kebenaran itu seperti gajah, sedangkan kita seperti orang-orang buta yang berusaha mengerti gajah dengan cara meraba-raba.
Ada yang meraba kuping gajah dan menyimpulkan bahwa gajah itu tipis seperti kipas. Ada yang meraba kaki gajah, dan berpendapat bahwa gajah itu seperti batang pohon kelapa. Masing-masing merasa telah mengerti gajah atau menemukan kebenaran tentang gajah. Namun kebenaran dalam versi kita itu mungkin baru satu aspek, satu sisi, satu sudut kecil dari kebenaran yang seutuhnya. ***
Baghdad, 11 November 2015
Ditulis untuk Rubrik OASE, Majalah AKTUAL
Jika Anda sering menyempatkan diri mengamati berbagai isi media daring (online) dan media sosial tentang Indonesia saat ini, Anda mungkin akan segera merasa lelah, capek, lunglai. Persisnya, lelah secara mental. Pagi berlangit cerah cemerlang, yang seharusnya bisa Anda nikmati, berubah menjadi mendung hitam yang suram, penuh energi negatif.
Mengapa? Hal itu karena media tersebut penuh dengan konten yang bernuansa konflik, kebencian, permusuhan, antipati, prasangka, ketakutan, sikap paranoid, kecurigaan, kata-kata kasar, caci maki, dan lain-lain. Meski tidak dinyatakan secara eksplisit, semua ekspresi itu berlandaskan pada satu anggapan dari person bersangkutan: “Saya adalah yang paling benar, dan mereka yang tidak sama dengan saya berarti salah.” Titik.
Mereka yang menganggap diri paling benar tersebut seolah-olah tidak pernah kekurangan bahan dan punya banyak energi untuk menghujat, mencerca, menghina, melecehkan, bahkan mengkafir-kafirkan pihak lain, yang dianggap tidak sesuai dengan kebenaran menurut versinya. Hal yang terakhir ini biasanya terkait dengan klaim kebenaran dalam konteks keagamaan.
Karena menganggap ajaran agama yang dianutnya paling benar (atau lebih tepat: penafsirannya terhadap ajaran agama yang dianutnya paling benar), mereka tidak merasa bersalah mengkafir-kafirkan pihak lain. Sebaliknya, mereka justru merasa sedang mengemban tugas yang mulia di mata Tuhan. Yakni, tugasnya adalah meluruskan semua yang bengkok, untuk membenarkan kembali semua yang keliru, dan mengembalikan ke jalan lurus bagi siapa saja yang dianggapnya sudah menyimpang atau tersesat.
Dalam “logika kebenaran tunggal” versi mereka, secara simplistis dan sederhana mereka menganggap bahwa kebenaran itu hanya punya satu wajah, tidak ada alternatif lain. Warna hanya ada dua: putih (benar) dan hitam (salah). Tidak ada warna abu-abu. Bahkan tidak ada warna kuning, biru, hijau, ungu, merah, dan oranye. Ini warna-warna yang tidak dikenal, dan kehadirannya menimbulkan kebingungan.
Mereka gamang dan tidak terbiasa dengan keanekaragaman. Perbedaan dianggap sebagai penyimpangan dari kebenaran, karena kebenaran hanya ada satu, yakni kebenaran menurut versi mereka sendiri. Perbedaan dianggap sebagai ancaman, atau bahkan musuh yang harus diperangi.
Sudah tentu ada berbedaan yang nyata di antara berbagai agama. Bahkan di dalam agama yang sama juga terdapat perbedaan dalam fiqih (hukum agama), ritual, sekte, aliran, dan mazhab. Singkat kata, jika kita terus mau menggali-gali perbedaan yang ada, maka tidak pernah akan ada habisnya. Dan di ujung-ujungnya, jika kita konsisten menggunakan pendekatan radikal ekstrem, sesungguhnya tidak ada dua manusia yang memiliki versi kebenaran yang persis sama.
Setiap orang memiliki versi kebenaran sendiri-sendiri. Dan, manakala dia memutlakkan versi kebenaran yang dianutnya sebagai satu-satunya kebenaran, maka dia akan menjadi orang yang paling kesepian, di dunia maupun di akhirat. Mengapa?
Karena dalam versi surga yang dia anut, kalau dia konsisten dengan pendekatan radikal ekstrem, sesungguhnya hanya dialah satu-satunya orang yang layak masuk surga! Hal itu karena tidak ada satu pun manusia lain yang menganut versi kebenaran yang persis seperti versi dirinya. Jika jumlah manusia ada 1.000.000.000, maka 999.999.999 orang akan masuk neraka dan hanya dirinya seorang yang masuk surga! Inilah gambaran ekstrem ketika seseorang memutlakkan versi kebenaran yang dianutnya sebagai satu-satunya kebenaran.
Padahal perbedaan, termasuk perbedaan dalam menafsirkan kebenaran, seharusnya adalah rahmat. Kebenaran itu sangat besar, terlalu besar untuk dimonopoli sendiri. Kebenaran itu seperti gajah, sedangkan kita seperti orang-orang buta yang berusaha mengerti gajah dengan cara meraba-raba.
Ada yang meraba kuping gajah dan menyimpulkan bahwa gajah itu tipis seperti kipas. Ada yang meraba kaki gajah, dan berpendapat bahwa gajah itu seperti batang pohon kelapa. Masing-masing merasa telah mengerti gajah atau menemukan kebenaran tentang gajah. Namun kebenaran dalam versi kita itu mungkin baru satu aspek, satu sisi, satu sudut kecil dari kebenaran yang seutuhnya. ***
Baghdad, 11 November 2015
Ditulis untuk Rubrik OASE, Majalah AKTUAL
Belajar dari Kekompakan Sunni-Syiah di Kuwait
Foto: Warga Muslim Sunni dan Muslim Syiah sholat Jumat bersama di Kuwait.
Oleh: Satrio Arismunandar
Kalau di Indonesia saat ini terkesan sedang dikipas-kipas konflik antara Sunni versus Syiah, di Kuwait –negara monarki Arab Teluk—baru-baru ini justru muncul berita yang menarik dan kontras. Menteri Pengadilan, Wakaf dan Urusan Islam Kuwait Yaqoub Al-Sanea ketika diwawancarai DPA Jerman, sebagaimana dilansir Alwaie News (6 November 2015) justru menegaskan persatuan antara Muslim Sunni dan Muslim Syiah di negeri kaya minyak ini.
“Peristiwa-peristiwa teror yang terjadi di Kuwait sama sekali tidak bisa mengusik dan memusnahkan persatuan antara warga Sunni dan warga Syiah Kuwait… Kuwait adalah negara yang berlandaskan hukum dan tidak terpengaruh oleh sektarianisme. Sudah 300 tahun warga Sunni dan Syiah di negara hidup berdampingan dengan rukun, bersaudara dan setara,” kata Yaqoub Al-Sanea.
Kuwait sudah beberapa kali jadi sasaran serangan teroris. Yang jadi target terutama adalah masjid-masjid komunitas Muslim Syiah. Masjid Imam Jakfar al-Shadiq diserang pada 26 Juni 2015, saat warga Muslim Syiah sedang melaksanakan sholat Jumat. Akibatnya, 27 jamaah meninggal dan 227 lainnya luka-luka.
Tetapi –dan ini hebatnya kekompakan antara Muslim Sunni dan Muslim Syiah di Kuwait—keduanya tidak terprovokasi untuk saling bermusuhan. Sebaliknya, ribuan warga Muslim dari kedua mazhab besar Islam ini pada Jumat berikutnya justru bergabung. Mereka menyelenggarakan sholat Jumat bersama di Masjid Agung Kuwait.
Untuk lebih memperlihatkan persatuan Sunni dan Syiah, diselenggarakan majelis khitam (tahlil) untuk para korban tragedi ini (warga Syiah) di Masjid Agung al-Kabir milik warga Sunni. Dengan cara ini, otoritas Kuwait ingin menyampaikan pesan bahwa persatuan Sunni-Syiah tidak dapat digoyahkan oleh siapa pun.
Sebagai tindak lanjut dan respons terhadap provokasi terus-menerus, yang ingin membenturkan komunitas Sunni dan Syiah, pemerintah Kuwait sudah mencanangkan suatu pola baru serta program-program keagamaan, yang bertujuan memasyarakatkan paham moderat dan membendung radikalisme di semua masjid dan pusat keagamaan di Kuwait.
Umat Islam Indonesia bisa belajar banyak dari Muslim di Kuwait. Perdamaian dan kerukunan antar umat beragama itu sangat bernilai dan mahal harganya. Banyak orang lebih mengedepankan emosi dan akal pendek, mendahulukan versi kebenarannya sendiri dengan menafikan hak-hak orang lain, karena mereka tidak pernah merasakan pahit getirnya perang dan konflik berdarah yang berkepanjangan. Maka mereka begitu bersemangat menghantam sana-sini, menindas pihak-pihak yang dianggap tidak sesuai dengan versi kebenaran yang dianutnya.
Mereka yang sudah mengalami pahit getir konflik berdarah-darah, biasanya lebih mudah memahami perdamaian. Karena sadar, di atas tanah yang sama, ruang-waktu yang sama, kita tidak mungkin hidup nyaman dengan permusuhan, kebencian, dan penuh kecurigaan di antara sesama manusia. Karena sama-sama menyadari hal itu, tanpa menafikan perbedaan yang ada (yang memang tidak bisa dengan gampang dianggap sama saja) mereka mencari formula untuk hidup bersama.
Setiap negara dan bangsa mencoba resep yang berbeda-beda, tergantung situasi, kondisi lingkungannya. Lebanon yang sudah trauma perang saudara, misalnya, membuat kesepakatan dalam urusan kenegaraan. Yakni, jabatan Presiden itu jatah Kristen. Perdana Menteri jatah Muslim Sunni. Ketua Parlemen jatah Muslim Syiah.
Di Indonesia, karena jumlah Muslim yang mayoritas mutlak, kita tidak membuat pengaturan semacam ini, tetapi membuat rumusan Pancasila. Semua orang apa pun latar belakang agama dan etnisnya bisa menjabat apa saja sesuai kemampuannya. Lalu ada pertanyaan, apakah orang Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Kong Hu Cu bisa menjadi Presiden RI atau Wapres RI? Jawabannya: Secara konstitusional tidak ada larangan buat mereka menjadi Presiden atau Wapres. Jadi sah dan boleh saja.
Tetapi jika mereka maju dan kemudian tidak terpilih, atau tidak didukung secara demokratis, itu adalah yang kita sebut realitas politik. Itu sah saja. Mereka tidak terpilih bukan karena dibatasi oleh konstitusi, tetapi kalah dalam meraih dukungan suara. Hal ini berlaku untuk jabatan lain yang melalui pemilihan juga, misalnya, jabatan Gubernur.
Umat Islam Indonesia sudah dikenal di dunia sebagai umat yang mengedepankan sikap moderat dan toleran. Jangan biarkan citra positif ini dirusak oleh orang-orang yang kerjanya mengipas-ngipas dan membakar konflik antar umat beragama. Provokasi semacam itu harus dilawan, karena taruhannya terlalu tinggi, yakni keselamatan bangsa ini.
Baghdad, 11 November 2015
Ditulis untuk rubrik Aktual Review di www.Aktual.com
Oleh: Satrio Arismunandar
Kalau di Indonesia saat ini terkesan sedang dikipas-kipas konflik antara Sunni versus Syiah, di Kuwait –negara monarki Arab Teluk—baru-baru ini justru muncul berita yang menarik dan kontras. Menteri Pengadilan, Wakaf dan Urusan Islam Kuwait Yaqoub Al-Sanea ketika diwawancarai DPA Jerman, sebagaimana dilansir Alwaie News (6 November 2015) justru menegaskan persatuan antara Muslim Sunni dan Muslim Syiah di negeri kaya minyak ini.
“Peristiwa-peristiwa teror yang terjadi di Kuwait sama sekali tidak bisa mengusik dan memusnahkan persatuan antara warga Sunni dan warga Syiah Kuwait… Kuwait adalah negara yang berlandaskan hukum dan tidak terpengaruh oleh sektarianisme. Sudah 300 tahun warga Sunni dan Syiah di negara hidup berdampingan dengan rukun, bersaudara dan setara,” kata Yaqoub Al-Sanea.
Kuwait sudah beberapa kali jadi sasaran serangan teroris. Yang jadi target terutama adalah masjid-masjid komunitas Muslim Syiah. Masjid Imam Jakfar al-Shadiq diserang pada 26 Juni 2015, saat warga Muslim Syiah sedang melaksanakan sholat Jumat. Akibatnya, 27 jamaah meninggal dan 227 lainnya luka-luka.
Tetapi –dan ini hebatnya kekompakan antara Muslim Sunni dan Muslim Syiah di Kuwait—keduanya tidak terprovokasi untuk saling bermusuhan. Sebaliknya, ribuan warga Muslim dari kedua mazhab besar Islam ini pada Jumat berikutnya justru bergabung. Mereka menyelenggarakan sholat Jumat bersama di Masjid Agung Kuwait.
Untuk lebih memperlihatkan persatuan Sunni dan Syiah, diselenggarakan majelis khitam (tahlil) untuk para korban tragedi ini (warga Syiah) di Masjid Agung al-Kabir milik warga Sunni. Dengan cara ini, otoritas Kuwait ingin menyampaikan pesan bahwa persatuan Sunni-Syiah tidak dapat digoyahkan oleh siapa pun.
Sebagai tindak lanjut dan respons terhadap provokasi terus-menerus, yang ingin membenturkan komunitas Sunni dan Syiah, pemerintah Kuwait sudah mencanangkan suatu pola baru serta program-program keagamaan, yang bertujuan memasyarakatkan paham moderat dan membendung radikalisme di semua masjid dan pusat keagamaan di Kuwait.
Umat Islam Indonesia bisa belajar banyak dari Muslim di Kuwait. Perdamaian dan kerukunan antar umat beragama itu sangat bernilai dan mahal harganya. Banyak orang lebih mengedepankan emosi dan akal pendek, mendahulukan versi kebenarannya sendiri dengan menafikan hak-hak orang lain, karena mereka tidak pernah merasakan pahit getirnya perang dan konflik berdarah yang berkepanjangan. Maka mereka begitu bersemangat menghantam sana-sini, menindas pihak-pihak yang dianggap tidak sesuai dengan versi kebenaran yang dianutnya.
Mereka yang sudah mengalami pahit getir konflik berdarah-darah, biasanya lebih mudah memahami perdamaian. Karena sadar, di atas tanah yang sama, ruang-waktu yang sama, kita tidak mungkin hidup nyaman dengan permusuhan, kebencian, dan penuh kecurigaan di antara sesama manusia. Karena sama-sama menyadari hal itu, tanpa menafikan perbedaan yang ada (yang memang tidak bisa dengan gampang dianggap sama saja) mereka mencari formula untuk hidup bersama.
Setiap negara dan bangsa mencoba resep yang berbeda-beda, tergantung situasi, kondisi lingkungannya. Lebanon yang sudah trauma perang saudara, misalnya, membuat kesepakatan dalam urusan kenegaraan. Yakni, jabatan Presiden itu jatah Kristen. Perdana Menteri jatah Muslim Sunni. Ketua Parlemen jatah Muslim Syiah.
Di Indonesia, karena jumlah Muslim yang mayoritas mutlak, kita tidak membuat pengaturan semacam ini, tetapi membuat rumusan Pancasila. Semua orang apa pun latar belakang agama dan etnisnya bisa menjabat apa saja sesuai kemampuannya. Lalu ada pertanyaan, apakah orang Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Kong Hu Cu bisa menjadi Presiden RI atau Wapres RI? Jawabannya: Secara konstitusional tidak ada larangan buat mereka menjadi Presiden atau Wapres. Jadi sah dan boleh saja.
Tetapi jika mereka maju dan kemudian tidak terpilih, atau tidak didukung secara demokratis, itu adalah yang kita sebut realitas politik. Itu sah saja. Mereka tidak terpilih bukan karena dibatasi oleh konstitusi, tetapi kalah dalam meraih dukungan suara. Hal ini berlaku untuk jabatan lain yang melalui pemilihan juga, misalnya, jabatan Gubernur.
Umat Islam Indonesia sudah dikenal di dunia sebagai umat yang mengedepankan sikap moderat dan toleran. Jangan biarkan citra positif ini dirusak oleh orang-orang yang kerjanya mengipas-ngipas dan membakar konflik antar umat beragama. Provokasi semacam itu harus dilawan, karena taruhannya terlalu tinggi, yakni keselamatan bangsa ini.
Baghdad, 11 November 2015
Ditulis untuk rubrik Aktual Review di www.Aktual.com
Wednesday, November 4, 2015
Muhammad Yunus: Memberantas Kemiskinan Lewat Kredit Mikro
Oleh: Satrio Arismunandar
Salah satu masalah utama di dunia Islam adalah kemiskinan. Dalam upaya melawan kemiskinan itu, salah satu tokoh Islam di dunia modern, yang sangat besar jasanya dalam mengangkat kehidupan warga Muslim miskin ke arah yang lebih baik dan bermartabat, adalah Muhammad Yunus. Berkat dedikasinya pada kaum miskin, ia terpilih sebagai pemenang Hadiah Nobel Perdamaian (bersama dengan Grameen Bank) pada 2006.
Tokoh yang selalu berpenampilan sederhana ini lahir di Chittagong, Bengali Timur (kini Banglades) pada 28 Juni 1940. Ia adalah bankir yang mengembangkan konsep kredit mikro, yakni pengembangan pinjaman skala kecil untuk usahawan miskin yang tidak mampu meminjam dari bank umum. Yunus mengimplementasikan gagasan ini dengan mendirikan Grameen Bank.
Grameen Bank menyediakan kredit kecil untuk rakyat miskin yang tidak memiliki jaminan, untuk membantu klien membangun keuangan swasembada. Konsep yang diterapkan Grameen Bank adalah “melalui kredit mikro, menciptakan pembangunan ekonomi dan sosial dari bawah".
Di Banglades saat itu, puluhan juta rakyat miskin tinggal di pedesaan, dan sebagiannya lagi terlibat dalam berbagai sektor usaha mikro. Untuk mengangkat taraf kehidupan mereka, perlu dukungan modal. Namun bank-bank yang ada enggan memberi kredit tanpa jaminan, misalnya: tanah. Padahal, persoalan rakyat miskin justru tiadanya kemampuan menyediakan jaminan tersebut.
Maka yang terjadi adalah lingkaran setan kemiskinan: pendapatan rendah—tabungan rendah—investasi rendah—pendapatan rendah (lagi)—dan seterusnya. Ujung-ujungnya, warga yang miskin tetap miskin, bahkan bisa makin miskin jika pengeluarannya tiba-tiba membengkak karena satu dan lain hal. Misalnya: terkena bencana alam, kecelakaan, menderita sakit parah, dan sebagainya.
Maka, berkat inisiatif Yunus, pada 1976 Banglades mengembangkan konsep Grameen Bank, dengan misi melayani rakyat ”yang termiskin dari yang miskin.” Grameen dalam bahasa Bangla berarti ”desa.” Grameen memberikan kredit mikro tanpa jaminan apapun, dan mengklaim, jumlah yang membayar cicilan pinjamannya (repayment rate) mencapai 96-100 persen.
Landasan pemikiran Grameen adalah: Untuk bangkit dari kemiskinan, dan untuk melepaskan diri dari cengkeraman lintah darat dan perantara lain, para petani yang tak punya tanah perlu diberi akses kredit. Tanpa itu, mereka tak bisa diharapkan menjalankan usaha sendiri, meskipun usaha itu berskala sangat kecil.
Grameen membuktikan, memberi pinjaman pada orang miskin bukanlah hal yang tak mungkin. Sebaliknya, pinjaman itu telah memberi peluang pada para petani yang tak bertanah, untuk membeli peralatan sendiri dan berbagai sarana produksi lainnya, guna menjalankan usaha-usaha yang menghasilkan pendapatan. Pemasukan ini dapat membebaskan mereka dari lingkaran setan kemiskinan. Dengan kata lain, kepercayaan pihak bank didasarkan pada kemauan dan kapasitas para peminjam, untuk sukses dalam usaha-usaha yang dijalankannya.
Grameen memulai operasinya dengan mendirikan cabang-cabang di pedesaan. Bank cabang ini melayani 15 sampai 22 desa. Para staf bank mengunjungi desa-desa itu, untuk mendata siapa saja yang layak dan berprospek jadi peminjam, serta menjelaskan tujuan, fungsi dan cara beroperasi bank itu pada penduduk setempat.
Lalu dibentuk kelompok-kelompok, yang anggotanya terdiri dari lima calon peminjam. Pada tahap pertama, hanya dua dari lima anggota itu yang dianggap layak dan menerima kredit. Kelompok itu kemudian diamati selama sebulan, untuk melihat apakah para anggotanya mematuhi aturan bank. Jika dua peminjam pertama itu mulai membayar cicilan modal plus bunganya dalam periode enam minggu, barulah tiga anggota lain dianggap layak menerima kredit. Dengan cara ini, tanggung jawab kolektif dari kelompok itu berfungsi sebagai jaminan atas pinjaman.
Walau jumlahnya kecil, kredit itu mampu membiayai usaha-usaha mikro dari para peminjam, yang merupakan aktivitas tradisional di pedesaan. Seperti: perbaikan mesin, membeli becak, membuat gerabah, menanam sayuran, dan lain-lain. Tingkat suku bunga untuk semua pinjaman adalah 16 persen.
Mayoritas (95 persen) dari 2,3 juta peminjam Grameen pada tahun 2000, adalah kaum perempuan yang tak punya jaminan untuk meminjam dari bank konvensional. Selain memberi kredit mikro, Grameen juga menawarkan latihan keterampilan, saran-saran di bidang kesehatan dan keluarga berencana, dan lain-lain. Grameen juga melancarkan Program Telepon Desa pada 1997, yang memberi peluang usaha bagi kaum perempuan pedesaan yang menjadi operatornya.
Berbagai studi independen kemudian menunjukkan, Grameen berhasil meningkatkan taraf kehidupan rakyat di pedesaan Banglades. Tentu saja, pengalaman Banglades ini tak bisa mentah-mentah dilaksanakan begitu saja di Indonesia. Tapi semangat keberpihakan mereka pada rakyat miskin, yang diwujudkan dalam program nyata, patut dijadikan pelajaran.
Berkat perjuangan dan jasa-jasanya, Yunus telah menerima beberapa penghargaan nasional dan internasional. Ia adalah anggota Dewan Penasihat di Universitas Sains dan Teknologi Shahjalal. Sebelumnya, dia adalah profesor ekonomi di Chittagong University di mana ia mengembangkan konsep kredit mikro dan keuangan mikro.
Pada awal 2007, Yunus sempat menunjukkan minat pada peluncuran sebuah partai politik di Banglades bernama Nagorik Shakti, namun kemudian rencana itu ia batalkan. Profesor Yunus dipilih oleh Wharton School of Business untuk film dokumenter PBS, sebagai salah satu dari “25 Orang Paling Berpengaruh di Dunia Bisnis dalam 25 Tahun Terakhir.” ***
Baghdad, November 2015
Ditulis untuk Rubrik Sang Penerobos di www.Aktual.com
Salah satu masalah utama di dunia Islam adalah kemiskinan. Dalam upaya melawan kemiskinan itu, salah satu tokoh Islam di dunia modern, yang sangat besar jasanya dalam mengangkat kehidupan warga Muslim miskin ke arah yang lebih baik dan bermartabat, adalah Muhammad Yunus. Berkat dedikasinya pada kaum miskin, ia terpilih sebagai pemenang Hadiah Nobel Perdamaian (bersama dengan Grameen Bank) pada 2006.
Tokoh yang selalu berpenampilan sederhana ini lahir di Chittagong, Bengali Timur (kini Banglades) pada 28 Juni 1940. Ia adalah bankir yang mengembangkan konsep kredit mikro, yakni pengembangan pinjaman skala kecil untuk usahawan miskin yang tidak mampu meminjam dari bank umum. Yunus mengimplementasikan gagasan ini dengan mendirikan Grameen Bank.
Grameen Bank menyediakan kredit kecil untuk rakyat miskin yang tidak memiliki jaminan, untuk membantu klien membangun keuangan swasembada. Konsep yang diterapkan Grameen Bank adalah “melalui kredit mikro, menciptakan pembangunan ekonomi dan sosial dari bawah".
Di Banglades saat itu, puluhan juta rakyat miskin tinggal di pedesaan, dan sebagiannya lagi terlibat dalam berbagai sektor usaha mikro. Untuk mengangkat taraf kehidupan mereka, perlu dukungan modal. Namun bank-bank yang ada enggan memberi kredit tanpa jaminan, misalnya: tanah. Padahal, persoalan rakyat miskin justru tiadanya kemampuan menyediakan jaminan tersebut.
Maka yang terjadi adalah lingkaran setan kemiskinan: pendapatan rendah—tabungan rendah—investasi rendah—pendapatan rendah (lagi)—dan seterusnya. Ujung-ujungnya, warga yang miskin tetap miskin, bahkan bisa makin miskin jika pengeluarannya tiba-tiba membengkak karena satu dan lain hal. Misalnya: terkena bencana alam, kecelakaan, menderita sakit parah, dan sebagainya.
Maka, berkat inisiatif Yunus, pada 1976 Banglades mengembangkan konsep Grameen Bank, dengan misi melayani rakyat ”yang termiskin dari yang miskin.” Grameen dalam bahasa Bangla berarti ”desa.” Grameen memberikan kredit mikro tanpa jaminan apapun, dan mengklaim, jumlah yang membayar cicilan pinjamannya (repayment rate) mencapai 96-100 persen.
Landasan pemikiran Grameen adalah: Untuk bangkit dari kemiskinan, dan untuk melepaskan diri dari cengkeraman lintah darat dan perantara lain, para petani yang tak punya tanah perlu diberi akses kredit. Tanpa itu, mereka tak bisa diharapkan menjalankan usaha sendiri, meskipun usaha itu berskala sangat kecil.
Grameen membuktikan, memberi pinjaman pada orang miskin bukanlah hal yang tak mungkin. Sebaliknya, pinjaman itu telah memberi peluang pada para petani yang tak bertanah, untuk membeli peralatan sendiri dan berbagai sarana produksi lainnya, guna menjalankan usaha-usaha yang menghasilkan pendapatan. Pemasukan ini dapat membebaskan mereka dari lingkaran setan kemiskinan. Dengan kata lain, kepercayaan pihak bank didasarkan pada kemauan dan kapasitas para peminjam, untuk sukses dalam usaha-usaha yang dijalankannya.
Grameen memulai operasinya dengan mendirikan cabang-cabang di pedesaan. Bank cabang ini melayani 15 sampai 22 desa. Para staf bank mengunjungi desa-desa itu, untuk mendata siapa saja yang layak dan berprospek jadi peminjam, serta menjelaskan tujuan, fungsi dan cara beroperasi bank itu pada penduduk setempat.
Lalu dibentuk kelompok-kelompok, yang anggotanya terdiri dari lima calon peminjam. Pada tahap pertama, hanya dua dari lima anggota itu yang dianggap layak dan menerima kredit. Kelompok itu kemudian diamati selama sebulan, untuk melihat apakah para anggotanya mematuhi aturan bank. Jika dua peminjam pertama itu mulai membayar cicilan modal plus bunganya dalam periode enam minggu, barulah tiga anggota lain dianggap layak menerima kredit. Dengan cara ini, tanggung jawab kolektif dari kelompok itu berfungsi sebagai jaminan atas pinjaman.
Walau jumlahnya kecil, kredit itu mampu membiayai usaha-usaha mikro dari para peminjam, yang merupakan aktivitas tradisional di pedesaan. Seperti: perbaikan mesin, membeli becak, membuat gerabah, menanam sayuran, dan lain-lain. Tingkat suku bunga untuk semua pinjaman adalah 16 persen.
Mayoritas (95 persen) dari 2,3 juta peminjam Grameen pada tahun 2000, adalah kaum perempuan yang tak punya jaminan untuk meminjam dari bank konvensional. Selain memberi kredit mikro, Grameen juga menawarkan latihan keterampilan, saran-saran di bidang kesehatan dan keluarga berencana, dan lain-lain. Grameen juga melancarkan Program Telepon Desa pada 1997, yang memberi peluang usaha bagi kaum perempuan pedesaan yang menjadi operatornya.
Berbagai studi independen kemudian menunjukkan, Grameen berhasil meningkatkan taraf kehidupan rakyat di pedesaan Banglades. Tentu saja, pengalaman Banglades ini tak bisa mentah-mentah dilaksanakan begitu saja di Indonesia. Tapi semangat keberpihakan mereka pada rakyat miskin, yang diwujudkan dalam program nyata, patut dijadikan pelajaran.
Berkat perjuangan dan jasa-jasanya, Yunus telah menerima beberapa penghargaan nasional dan internasional. Ia adalah anggota Dewan Penasihat di Universitas Sains dan Teknologi Shahjalal. Sebelumnya, dia adalah profesor ekonomi di Chittagong University di mana ia mengembangkan konsep kredit mikro dan keuangan mikro.
Pada awal 2007, Yunus sempat menunjukkan minat pada peluncuran sebuah partai politik di Banglades bernama Nagorik Shakti, namun kemudian rencana itu ia batalkan. Profesor Yunus dipilih oleh Wharton School of Business untuk film dokumenter PBS, sebagai salah satu dari “25 Orang Paling Berpengaruh di Dunia Bisnis dalam 25 Tahun Terakhir.” ***
Baghdad, November 2015
Ditulis untuk Rubrik Sang Penerobos di www.Aktual.com
Monday, November 2, 2015
RAPBN 2016 dan “Pengorbanan” Jokowi di Infrastruktur
Oleh: Satrio Arismunandar
Pembangunan infrastruktur masih menjadi program kerja pemerintah di tahun 2016. Namun, di tengah melambatnya ekonomi, Presiden Jokowi terpaksa memangkas drastis anggaran sektor ini untuk dialihkan ke pengurangan pengangguran dan kemiskinan.
Cita-cita tinggi yang berimplikasi pada perubahan besar dan mendasar jelas menuntut komitmen, kerja keras, dan pengorbanan untuk mencapainya. Itulah yang terjadi pada Indonesia saat ini, yang sedang melakukan transformasi fundamental ekonomi, dari yang semula selalu bertumpu pada konsumsi, penjualan komoditi dan bahan mentah, menjadi fokus ke produksi, investasi dan industrialisasi.
Dalam kaitan itu, dua fokus utama pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan, ditambah pengendalian subsidi harga bahan bakar minyak. Persoalannya, dalam melakukan transformasi besar yang fundamental itu, Indonesia menghadapi tantangan perlambatan ekonomi global, seperti juga negara-negara lain, serta kurs rupiah yang fluktuatif.
Masalah itu ditambah dengan faktor cuaca berupa kekeringan, yang dikombinasikan dengan perilaku tidak bertanggung jawab perusahaan pembuka lahan, yang menghasilkan kebakaran hutan dan lahan, serta bencana kabut asap yang memakan korban, bahkan berdampak ke negara-negara tetangga.
Pernah mengalami tiga booming --harga minyak, kayu, dan mineral dan pertambangan (minerba)—Indonesia melakukan kesalahan besar karena menjadi terlena. Pembangunan Indonesia terus-menerus mengandalkan pada kekayaan sumber alam. Selama puluhan tahun Indonesia tidak menyiapkan industri, investasinya, dan hilirisasinya. Untuk membalik kondisi yang sudah runyam itulah, pemerintah ingin fokus pada pembangunan infrastruktur.
Pemangkasan Anggaran Infrastruktur
Tekad dan semangat boleh tinggi, tetapi realitas ekonomi yang melambat memaksa pemerintah Jokowi mengubah prioritas. Pemerintah telah memangkas drastis anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2016, serta merevisi prioritas-prioritas programnya. Pengurangan ini terlihat pada pagu anggaran dalam RAPBN 2016 untuk dua kementerian teknis yang selama ini membidangi infrastruktur, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Pagu kebutuhan anggaran Kementerian PUPR pada 2016 mencapai Rp 178,2 triliun. Sedangkan alokasi yang disiapkan dalam RAPBN hanya Rp 103,8 triliun, atau lebih rendah 41,8 persen. Sementara itu, anggaran Kemenhub dialokasikan Rp 50,2 triliun, atau hanya 52,4 persen dari pagu kebutuhan sebesar Rp 105,4 triliun.
Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, pengurangan anggaran infrastruktur itu disebabkan alokasi anggaran akan lebih diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Fokusnya adalah pada sektor-sektor yang akan mendorong pencapaian target pengurangan pengangguran. Target pengurangan pengangguran terbuka itu saat ini tidak berubah, padahal kondisi ekonomi sedang sulit. Maka APBN harus digunakan untuk menyelamatkan atau menciptakan lapangan kerja.
Misalnya, dana desa tahun 2016 lebih dialokasikan untuk membangun industri atau pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di wilayah pedesaan, bukan lagi fokus untuk membangun infrastruktur. Alokasi anggaran nanti juga akan lebih difokuskan untuk mengurangi kemiskinan, dengan cara mengalokasikan anggaran yang berdampak lebih langsung pada masyarakat, seperti jaminan-jaminan sosial.
Pembangunan Bendungan
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, untuk 2016, kementeriannya mendapat anggaran Rp 103 triliun. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan anggaran 2015 sebesar Rp 118,5 triliun. Dalam situasi demikian, kementerian itu akan melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan tahun 2015. Yakni, 22 bendungan yang mulai dikerjakan tahun ini, dan delapan bendungan baru lagi sesuai dengan rencana kerja pemerintah.
Yang juga dilanjutkan adalah pembangunan 78 ribu hektar irigasi rawa dan tambak, rehabilitasi 94 ribu hektar irigasi rawa dan tambak, pembangunan 126 km pengendali banjir, dan 7,3 km pengelolaan pantai. Juga, meneruskan pembangunan untuk konektivitas, termasuk jalan baru sepanjang 376 km, yang mencakup pula kawasan perbatasan. Sedangkan, pembangunan jalan Tol Trans Jawa ditargetkan harus tersambung paling lambat tahun 2018.
Di Kementerian PUPR, kekurangan anggaran terbesar berada di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 33,2 triliun. Pagu anggaran dalam RAPBN 2016 hanya Rp 46 triliun, dari rencana kebutuhan Rp 79,2 triliun. Di Ditjen Sumber Daya Air hanya dialokasikan Rp 29,7 triliun, dari rencana kebutuhan Rp 62 triliun. Ini artinya, ada kekurangan anggaran Rp 32 triliun.
Sedangkan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengakui, karena pengurangan alokasi anggaran, Kemenhub akan memetakan sejumlah program prioritas yang akan dikerjakan. Di Kemenhub, pengurangan terbesar berada di Ditjen Perkeretaapian yang menderita kekurangan anggaran sebesar Rp 25,9 triliun. Pagu anggaran dalam RAPBN 2016 hanya Rp 13,6 triliun, dari rencana kebutuhan Rp 39,6 triliun. Lalu di Ditjen Perhubungan Laut yang hanya mendapat anggaran Rp 15 triliun, dari kebutuhan Rp 28,6 triliun atau dipangkas hingga Rp 13,6 triliun.
Meski dihantam dengan pengurangan anggaran infrastruktur, Wakil Presiden Jusuf Kalla meyakini, kualitas dan jumlah pembangunan infrastruktur fisik pada 2016 akan lebih baik daripada tahun ini. Walau anggaran Kementerian PUPR menyusut hingga 10 persen, pembangunan infrastruktur fisik yang lebih baik itu akan terealisasi, asalkan Kementerian menjalankan tiga tahapan pembangunan dengan baik, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Proses Lelang yang Tertib
Untuk mencapai target pembangunan dengan anggaran yang terbatas, Kementerian PUPR diimbau menjalankan proses lelang yang tertib dan tetap mengutamakan kualitas. Kementerian ini menargetkan penyerapan anggaran mencapai 44 persen pada akhir September 2015 dan terus meningkat hingga 93 persen pada akhir Desember 2015, dari total anggaran Rp 118,6 triliun.
Selain besarnya anggaran infrastruktur, faktor yang juga penting adalah langkah untuk mempercepat alokasi anggaran pemerintah, demi memicu pertumbuhan ekonomi 2016. Pihak Kementerian PPN/Bappenas tegas ingin memastikan agar proses tender, yang diselenggarakan di masing-masing kementerian dan lembaga, akan dilakukan di akhir 2015. Sehingga nantinya, ketika memasuki tahun 2016, pengerjaan proyek-proyeknya sudah dimulai. Selain mempercepat pertumbuhan ekonomi, ini juga menciptakan lapangan kerja.
Pembangunan infrastruktur merupakan unsur penting dalam transformasi ekonomi, yang akan memberi dampak signifikan pada jangka panjang. Dampak dari sulitnya konektivitas dan minimnya infrastruktur memicu disparitas harga barang konsumsi dan non-konsumsi yang sangat kentara. Harga kebutuhan pokok semen, misalnya, mencapai Rp 2 juta per sak di kawasan Pegunungan Tengah Papua. Hal ini menyebabkan lambatnya pelayanan pembangunan ke masyarakat di pedalaman Papua.
Dengan infrastruktur yang berkualitas layak dan berjumlah memadai, biaya distribusi logistik akan menjadi murah. Harga barang kebutuhan yang didistribusikan ke seluruh pelosok daerah juga menjadi lebih murah, sehingga pemerataan kesejahteraan rakyat juga diharapkan akan menjadi lebih mudah diwujudkan.
Oleh karena itu, dengan segala pemangkasan yang dilakukan terhadap anggaran infrastruktur pada RAPBN 2016, kita tetap berharap bahwa ini hanya kasus yang bersifat sementara dan tidak akan terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Fokus pemerintah harus tetap ditujukan pada pembangunan infrastruktur, meski dalam jangka pendek hasilnya tidak segera bisa dinikmati oleh masyarakat, yang menuntut hasil serba cepat.
Depok, akhir Oktober 2015
Ditulis untuk Majalah AKTUAL
Pembangunan infrastruktur masih menjadi program kerja pemerintah di tahun 2016. Namun, di tengah melambatnya ekonomi, Presiden Jokowi terpaksa memangkas drastis anggaran sektor ini untuk dialihkan ke pengurangan pengangguran dan kemiskinan.
Cita-cita tinggi yang berimplikasi pada perubahan besar dan mendasar jelas menuntut komitmen, kerja keras, dan pengorbanan untuk mencapainya. Itulah yang terjadi pada Indonesia saat ini, yang sedang melakukan transformasi fundamental ekonomi, dari yang semula selalu bertumpu pada konsumsi, penjualan komoditi dan bahan mentah, menjadi fokus ke produksi, investasi dan industrialisasi.
Dalam kaitan itu, dua fokus utama pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan, ditambah pengendalian subsidi harga bahan bakar minyak. Persoalannya, dalam melakukan transformasi besar yang fundamental itu, Indonesia menghadapi tantangan perlambatan ekonomi global, seperti juga negara-negara lain, serta kurs rupiah yang fluktuatif.
Masalah itu ditambah dengan faktor cuaca berupa kekeringan, yang dikombinasikan dengan perilaku tidak bertanggung jawab perusahaan pembuka lahan, yang menghasilkan kebakaran hutan dan lahan, serta bencana kabut asap yang memakan korban, bahkan berdampak ke negara-negara tetangga.
Pernah mengalami tiga booming --harga minyak, kayu, dan mineral dan pertambangan (minerba)—Indonesia melakukan kesalahan besar karena menjadi terlena. Pembangunan Indonesia terus-menerus mengandalkan pada kekayaan sumber alam. Selama puluhan tahun Indonesia tidak menyiapkan industri, investasinya, dan hilirisasinya. Untuk membalik kondisi yang sudah runyam itulah, pemerintah ingin fokus pada pembangunan infrastruktur.
Pemangkasan Anggaran Infrastruktur
Tekad dan semangat boleh tinggi, tetapi realitas ekonomi yang melambat memaksa pemerintah Jokowi mengubah prioritas. Pemerintah telah memangkas drastis anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2016, serta merevisi prioritas-prioritas programnya. Pengurangan ini terlihat pada pagu anggaran dalam RAPBN 2016 untuk dua kementerian teknis yang selama ini membidangi infrastruktur, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Pagu kebutuhan anggaran Kementerian PUPR pada 2016 mencapai Rp 178,2 triliun. Sedangkan alokasi yang disiapkan dalam RAPBN hanya Rp 103,8 triliun, atau lebih rendah 41,8 persen. Sementara itu, anggaran Kemenhub dialokasikan Rp 50,2 triliun, atau hanya 52,4 persen dari pagu kebutuhan sebesar Rp 105,4 triliun.
Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, pengurangan anggaran infrastruktur itu disebabkan alokasi anggaran akan lebih diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Fokusnya adalah pada sektor-sektor yang akan mendorong pencapaian target pengurangan pengangguran. Target pengurangan pengangguran terbuka itu saat ini tidak berubah, padahal kondisi ekonomi sedang sulit. Maka APBN harus digunakan untuk menyelamatkan atau menciptakan lapangan kerja.
Misalnya, dana desa tahun 2016 lebih dialokasikan untuk membangun industri atau pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di wilayah pedesaan, bukan lagi fokus untuk membangun infrastruktur. Alokasi anggaran nanti juga akan lebih difokuskan untuk mengurangi kemiskinan, dengan cara mengalokasikan anggaran yang berdampak lebih langsung pada masyarakat, seperti jaminan-jaminan sosial.
Pembangunan Bendungan
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, untuk 2016, kementeriannya mendapat anggaran Rp 103 triliun. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan anggaran 2015 sebesar Rp 118,5 triliun. Dalam situasi demikian, kementerian itu akan melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan tahun 2015. Yakni, 22 bendungan yang mulai dikerjakan tahun ini, dan delapan bendungan baru lagi sesuai dengan rencana kerja pemerintah.
Yang juga dilanjutkan adalah pembangunan 78 ribu hektar irigasi rawa dan tambak, rehabilitasi 94 ribu hektar irigasi rawa dan tambak, pembangunan 126 km pengendali banjir, dan 7,3 km pengelolaan pantai. Juga, meneruskan pembangunan untuk konektivitas, termasuk jalan baru sepanjang 376 km, yang mencakup pula kawasan perbatasan. Sedangkan, pembangunan jalan Tol Trans Jawa ditargetkan harus tersambung paling lambat tahun 2018.
Di Kementerian PUPR, kekurangan anggaran terbesar berada di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 33,2 triliun. Pagu anggaran dalam RAPBN 2016 hanya Rp 46 triliun, dari rencana kebutuhan Rp 79,2 triliun. Di Ditjen Sumber Daya Air hanya dialokasikan Rp 29,7 triliun, dari rencana kebutuhan Rp 62 triliun. Ini artinya, ada kekurangan anggaran Rp 32 triliun.
Sedangkan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengakui, karena pengurangan alokasi anggaran, Kemenhub akan memetakan sejumlah program prioritas yang akan dikerjakan. Di Kemenhub, pengurangan terbesar berada di Ditjen Perkeretaapian yang menderita kekurangan anggaran sebesar Rp 25,9 triliun. Pagu anggaran dalam RAPBN 2016 hanya Rp 13,6 triliun, dari rencana kebutuhan Rp 39,6 triliun. Lalu di Ditjen Perhubungan Laut yang hanya mendapat anggaran Rp 15 triliun, dari kebutuhan Rp 28,6 triliun atau dipangkas hingga Rp 13,6 triliun.
Meski dihantam dengan pengurangan anggaran infrastruktur, Wakil Presiden Jusuf Kalla meyakini, kualitas dan jumlah pembangunan infrastruktur fisik pada 2016 akan lebih baik daripada tahun ini. Walau anggaran Kementerian PUPR menyusut hingga 10 persen, pembangunan infrastruktur fisik yang lebih baik itu akan terealisasi, asalkan Kementerian menjalankan tiga tahapan pembangunan dengan baik, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Proses Lelang yang Tertib
Untuk mencapai target pembangunan dengan anggaran yang terbatas, Kementerian PUPR diimbau menjalankan proses lelang yang tertib dan tetap mengutamakan kualitas. Kementerian ini menargetkan penyerapan anggaran mencapai 44 persen pada akhir September 2015 dan terus meningkat hingga 93 persen pada akhir Desember 2015, dari total anggaran Rp 118,6 triliun.
Selain besarnya anggaran infrastruktur, faktor yang juga penting adalah langkah untuk mempercepat alokasi anggaran pemerintah, demi memicu pertumbuhan ekonomi 2016. Pihak Kementerian PPN/Bappenas tegas ingin memastikan agar proses tender, yang diselenggarakan di masing-masing kementerian dan lembaga, akan dilakukan di akhir 2015. Sehingga nantinya, ketika memasuki tahun 2016, pengerjaan proyek-proyeknya sudah dimulai. Selain mempercepat pertumbuhan ekonomi, ini juga menciptakan lapangan kerja.
Pembangunan infrastruktur merupakan unsur penting dalam transformasi ekonomi, yang akan memberi dampak signifikan pada jangka panjang. Dampak dari sulitnya konektivitas dan minimnya infrastruktur memicu disparitas harga barang konsumsi dan non-konsumsi yang sangat kentara. Harga kebutuhan pokok semen, misalnya, mencapai Rp 2 juta per sak di kawasan Pegunungan Tengah Papua. Hal ini menyebabkan lambatnya pelayanan pembangunan ke masyarakat di pedalaman Papua.
Dengan infrastruktur yang berkualitas layak dan berjumlah memadai, biaya distribusi logistik akan menjadi murah. Harga barang kebutuhan yang didistribusikan ke seluruh pelosok daerah juga menjadi lebih murah, sehingga pemerataan kesejahteraan rakyat juga diharapkan akan menjadi lebih mudah diwujudkan.
Oleh karena itu, dengan segala pemangkasan yang dilakukan terhadap anggaran infrastruktur pada RAPBN 2016, kita tetap berharap bahwa ini hanya kasus yang bersifat sementara dan tidak akan terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Fokus pemerintah harus tetap ditujukan pada pembangunan infrastruktur, meski dalam jangka pendek hasilnya tidak segera bisa dinikmati oleh masyarakat, yang menuntut hasil serba cepat.
Depok, akhir Oktober 2015
Ditulis untuk Majalah AKTUAL


