“Dwelling Time” dan Konflik Kepentingan di Pelindo II

Oleh: Satrio Arismunandar

Upaya mempersingkat “dwelling time” di Pelabuhan Tanjung Priok tidak bisa berjalan mulus. Pasalnya, Pelindo II dan pihak swasta pengelola TPS justru punya kepentingan yang sama untuk memperlama “dwelling time.”

Direktur Utama PT Pelindo II (Persero), Richard Joost Lino, sejak 23 Desember 2015 sudah resmi diberhentikan oleh pemegang saham Pelindo II, yakni Kementerian BUMN. Lino diminta untuk berkonsentrasi terhadap kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lino ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 3 unit Quay Container Crane (QCC) tahun 2010. Dia diduga menyalahgunakan wewenang dan memperkaya diri sendiri, karena langsung menunjuk perusahaan asal China, Wuxi Huadong Heavy Machinery Co, Ltd.

Lino menjabat sebagai Dirut Pelindo sejak 2009. Diberhentikannya Lino, karena sudah berstatus tersangka pelaku korupsi oleh KPK, menjadi babak baru dalam drama kekisruhan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok. Tuduhan korupsi pengadaan barang dan jasa terhadap Dirut Pelindo II bukanlah satu-satunya masalah di sana. Masalah lain yang sangat terkait dengan upaya menyukseskan program Poros Maritim dan Tol Laut dari Presiden Joko Widodo adalah soal dwelling time di pelabuhan tersebut.

Salah satu ukuran keberhasilan dalam pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok adalah pengurangan lamanya waktu inap dan bongkar-muat barang (dwelling time), yang ternyata masih cukup panjang. Dwelling time yang panjang ini menjadi penghambat dalam upaya pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok di daerah-daerah, yang terkait biaya logistik.

Akibat dwelling time yang lama, perputaran roda ekonomi menjadi lambat dan biaya logistik menjadi sangat tinggi, sehingga harga berbagai kebutuhan di daerah terpencil juga sangat melonjak. Ujung-ujungnya masyarakat juga yang susah.
Satgas Dwelling Time yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menegaskan, Pelindo II merupakan pihak yang memiliki andil terhadap lamanya waktu inap barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Bahkan, BUMN pelabuhan itu meraup untung yang besar bila dwelling time semakin lama.

"Pelindo II ini ‘kan penyedia jasa. Mereka termasuk bagian yang mendapatkan keuntungan dari lamanya dwelling time. Karena ‘kan semakin lama kontainer ditimbun, semakin banyak fee-nya. Yang menikmati ‘kan mereka (Pelindo II)," ujar Ketua Satgas Dwelling Time dan Deputi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono, di Jakarta, 23 September 2015.

Ketidakberesan di Tanjung Priok

Para pengguna jasa Pelabuhan Tanjung Priok sadar, ada ketidakberesan dalam tata kelola Pelabuhan Tanjung Priok. Panitia Khusus Angket Pelindo II di DPR RI telah mengungkap satu-persatu permasalahan yang ada. Selain permasalahan pengadaan barang dan jasa, pembangunan Pelabuhan Kalibaru merupakan masalah lain yang harus diungkap oleh Pansus Pelindo II. Ada potensi kerugian yang sangat besar di proyek-proyek tersebut.

Semua hal ini menuntut tindak lanjut yang cepat dari pemerintah. Presiden Indonesia Port Watch, Syaiful Hasan, pada 16 Desember 2015 mengatakan, masalah-masalah di Pelindo II menjadi pelik ketika tidak ada fungsi pengawasan dan penindakan dari Kementerian BUMN. Jika ini tidak ditangani, sampai kapan pun biaya logistik yang ditanggung masyarakat akan tetap tinggi.

Sementara itu, Agung Kuswandono menjelaskan, perilaku menimbun barang di Pelabuhan Tanjung Priok tidak hanya menguntungkan Pelindo II, namun para importir "nakal" juga ikut-ikutan senang. Pasalnya, importir tak perlu mencari dan menyewa gudang sebagai tempat penampungan barang, yang diperkirakan harga sewanya lebih mahal daripada menimbun barang di Pelabuhan Tanjung Priok.

Dengan perilaku Pelindo II dan importir “nakal” yang seperti itu, waktu keluar barang dari Pelabuhan Tanjung Priok menjadi lama. “Bahkan, akan percuma saja pemberian dokumen perizinan dipercepat, bila para importir tak mau mengeluarkan kontainer dari pelabuhan. Penumpukan peti kemas akan terjadi dan akan menghambat keluar-masuk barang lainnya,” ujar mantan Dirjen Bea Cukai itu.

Lebih parah lagi, meski perilaku Pelindo II berpengaruh terhadap dwelling time, pihak Pelindo II tidak mau disalahkan begitu saja. Dirut Pelindo II RJ Lino selalu menyatakan, urusan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok bukanlah urusan Pelindo II. Lino beralasan, kewenangan pemberian perizinan barang yang masuk ada di tangan beberapa kementerian dan lembaga, dan bukan di tangan Pelindo II selaku penyedia layanan pelabuhan.

Uraian permasalahan lebih jauh dituturkan oleh Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Masita. Zaldy pada 13 September 2015 menyatakan, tempat penampungan sementara (TPS) menjadi salah satu penyebab lamanya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Semakin lama kontainer menumpuk di area TPS, kian banyak keuntungan yang diraih pihak swasta pengelola TPS.

Peran TPS ini adalah mengelola tempat timbun sementara, sebelum kontainer diperiksa pihak Bea-Cukai. Mereka juga berperan dalam memindahkan kontainer dari container yard (CY) ke lini 1, dan memuat kontainer ke truk untuk keluar, setelah diperiksa Bea-Cukai.

Bagi Hasil dengan Pihak Swasta

Masalahnya, keberadaan TPS-TPS di Pelabuhan Tanjung Priok tidak dioperasikan oleh Pelindo II. Ini berbeda dengan operasi TPS di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, yang dikelola sendiri oleh Pelindo III. TPS yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok dikelola swasta dengan sistem bagi hasil dengan Pelindo II. Hal ini menunjukkan adanya konflik kepentingan dari Pelindo II, yang akan mendapat penghasilan lebih besar dengan semakin lamanya dwelling time.

Di satu sisi, petinggi Pelindo II diinstruksikan pemerintah untuk memotong dwelling time menjadi sesingkat mungkin. Namun, jika hal ini dilakukan, penghasilan Pelindo II dari bagi hasil dengan pihak swasta pengelola TPS tentu akan berkurang. Apakah Pelindo II “ikhlas” mengurangi penghasilannya?

Menurut Zaldy, seharusnya Pelindo II mengikuti pola yang dipakai Pelindo III di Teluk Lamong, di mana kehadiran TPS baru ada di lini 2. "Oknum-oknum di TPS banyak yang bermain untuk mendapatkan uang tambahan, bila pemilik barang ingin kontainernya cepat keluar," tegas Zaldy. Zaldy mengatakan, perusahaan-perusahaan TPS adalah rekanan Pelindo II. Maka, perlu diinvestigasi seperti apa hubungan antara pemilik TPS dan petinggi di Pelindo II.

Agung Kuswandono juga mengakui bahwa keberadaan TPS merupakan salah satu penyebab waktu sandar kapal di Tanjung Priok menjadi lama. Penanganan kasus dwelling time masih terus dilakukan Polda Metro Jaya. Komisi BUMN di DPR RI membentuk panitia kerja untuk menelisik persoalan-persoalan yang terjadi di Pelindo II.

Lino pada 13 November 2015 mengatakan, hingga kini belum ada perbaikan berarti pada jangka waktu bongkar barang impor dari kapal hingga keluar pelabuhan. Pasalnya, 18 instansi terkait (Kementerian Lembaga/KL) di dalam proses pre customs clearance belum melakukan perbaikan. Saat ini, angka dwelling time rata-rata di Pelabuhan Tanjung Priok masih di atas 5 hari atau hampir sama saat Presiden Jokowi blusukan di Pelabuhan Tanjung Priok beberapa waktu lalu.

Lino menuturkan, isu dwelling time saat ini mulai meredup. Padahal, instansi terkait yang berperan dalam proses dwelling time belum melakukan perbaikan. Proses pre customs masih berjalan lambat khususnya pada angka deviasi. Belum ada standar pelayanan dan kepastian waktu untuk pengurusan dokumen pada proses pre customs. “Standar deviasi kebesaran, yakni ada 1 hari, 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 6 bulan, yang bikin nggak pasti,” jelasnya.

Meski belum ada perbaikan berarti, Lino mengatakan untuk proses customs clearance dan post customs clearance barang impor sudah berjalan baik. Namun, standar layanan pre customs pada 18 KL belum seragam. Menurut Lino, solusi dari persoalan dwelling time adalah memperbaiki standar deviasi yang ditentukan oleh proses pengurusan pada pre customs, bukan sekedar membangun infrastruktur pelabuhan baru atau membangun jalur kereta. ***

Ditulis untuk Majalah AKTUAL, edisi Januari 2016

Koalisi Militer Anti-Terorisme, Gagasan Saudi yang Masih Mentah

Oleh: Satrio Arismunandar

Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi pada pertengahan Desember 2015 mendadak jadi sibuk membuat bantahan di media. Retno bergegas membantah klaim sepihak dari Arab Saudi, bahwa Indonesia telah menjadi bagian dan mendukung pembentukan sebuah koalisi militer, yang terdiri atas 34 negara berpenduduk mayoritas Muslim. Koalisi yang digalang Saudi ini dimaksudkan untuk memerangi terorisme global.

"Negara-negara yang disebutkan di sini telah memutuskan untuk membentuk aliansi militer yang dipimpin Arab Saudi untuk melawan terorisme, dengan pusat operasi gabungan yang berbasis di Riyadh, untuk berkoordinasi dan mendukung operasi militer," demikian pernyataan bersama yang dirilis kantor berita Arab Saudi, SPA, 15 Desember 2015.

Ke-34 negara tersebut, di antaranya: Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Bahrain, Banglades, Benin, Turki, Chad, Togo, Tunisia, Djibouti, Senegal, Sudan, Sierra Leone, Somalia, Gabon, Guinea, Palestina, Republik Federal Islam Comoro, Qatar, Cote d’Ivoire (Pantai Gading), Kuwait, Lebanon, Libya, Maladewa, Mali, Malaysia, Mesir, Maroko, Mauritania, Niger, Nigeria, serta Yaman.

Di dalam daftar tersebut memang tidak terdapat nama Indonesia, yang merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Namun, dalam pernyataan itu disebutkan bahwa lebih dari 10 negara Muslim lainnya, termasuk Indonesia, telah menyatakan dukungan terhadap koalisi ini.

Konsep Koalisi yang Tidak Jelas

Dalam konferensi pers yang tergolong langka, Wakil Putra Mahkota dan Menteri Pertahanan Saudi, Mohammed bin Salman menjelaskan, kampanye ini akan mengkoordinasikan upaya memerangi terorisme di Irak, Suriah, Libya, Mesir dan Afganistan. Namun, Salman tidak menjelaskan secara rinci, bagaimana mekanisme kerja dalam koalisi militer itu, dan apa saja langkah konkret yang akan dilakukan, agar aliansi militer itu bisa dioperasikan.

Sedangkan Menteri Luar Negeri Saudi, Adel al-Jubeir, mengatakan, negara anggota Koalisi Islam akan berbagi data intelijen untuk melawan kelompok militan, seperti kelompok ekstrem radikal ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) alias Negara Islam di Irak dan Suriah (Daesh) dan Al-Qaeda.

Ketidakjelasan konsep koalisi militer ini menjadi alasan diplomatis dari pihak Indonesia untuk tidak bergabung dalam koalisi militer yang digalang Saudi. Sejauh ini, Indonesia memang tidak punya sejarah bergabung dengan aliansi militer dengan negara-negara manapun, di luar kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia hanya mengirimkan pasukan militer ke luar negeri dalam konteks Pasukan Penjaga Perdamaian (Peace-Keeping Force) di bawah mandat PBB.

Pada Perang Teluk 1991, antara Irak di bawah pimpinan Presiden Saddam Hussein melawan pasukan multinasional yang dipimpin Amerika Serikat, Indonesia juga pernah diajak bergabung dalam koalisi militer anti-Irak. Namun waktu itu Indonesia menolak, karena pasukan multinasional itu tidak berdasarkan mandat dari Dewan Keamanan PBB.

Dalam kasus terakhir ini, pemerintah Indonesia juga mengaku bingung, kenapa Saudi secara sepihak sudah mengklaim negara-negara tertentu dianggap bergabung dengan koalisi mereka. Menlu Retno Marsudi telah meminta Dubes Saudi mengirim penjelasan tentang modalitas dan tujuan aliansi tersebut lebih dahulu, sebelum Indonesia bisa menentukan sikap.

Saudi berjanji memberi penjelasan, namun jawaban Saudi belum diberikan pada pemerintah RI sejauh ini. "Kita tidak bisa melakukan komitmen terhadap satu kerja sama internasional, sebelum tahu detil bentuk dan modalitasnya," kata juru bicara Kemlu Arrmanatha Nasir.

Penolakan serupa dinyatakan oleh Pakistan. Pakistan menegaskan, pihaknya tidak berniat ikut campur dalam koalisi negara Muslim, yang digalang Saudi untuk memerangi kelompok ekstremis dan teroris global. Menteri Luar Negeri Pakistan Aizaz Chaudhry pada 16 Desember 2015 mengatakan, pihaknya tengah mempelajari rincian tentang koalisi militer itu.

"Memang betul, kami telah bekerja sama dengan Saudi dalam menangkal aksi teror. Namun saya tidak yakin, Pakistan akan menjadi bagian dari aliansi militer tersebut," kata Chaudhry. Pakistan dalam prinsipnya tidak pernah bergabung dalam aliansi militer apapun, tanpa adanya dukungan dari PBB. "Itu sebabnya kami menjauh dari konflik yang berkecamuk di Yaman," tegasnya.

Malaysia Juga Belum Setuju

Malaysia ternyata juga belum setuju dengan format kerja sama militer yang ditawarkan Saudi. Menteri Pertahanan Malaysia Hishammuddin Hussein mengaku, pihaknya mendukung gagasan bersatunya negara mayoritas Muslim untuk memerangi terorisme. "(Namun) prakarsa Arab tidak mencakup komitmen pengerahan militer," katanya. Hussein mengisyaratkan, Malaysia tidak akan mengirim pasukan untuk bergabung dalam koalisi militer itu.

Sedangkan Irak mengaku bingung dengan peran Koalisi Islam. ”Siapa yang akan menjadi salah satu pemimpin perang melawan terorisme di wilayah itu?" tanya Nasser Nouri, juru bicara Kementerian Pertahanan Irak. “Apakah (koalisi ini) akan menjadi koalisi internasional yang lebih besar? Jika demikian, apa yang akan menjadi titik (kekuatan) yang dimiliki oleh aliansi baru ini?”

Gagasan Saudi membentuk aliansi militer negara Muslim sebaliknya mendapat dukungan dari hangat dari Amerika Serikat dan Turki. "Turki siap membantu dalam bentuk apa saja untuk melawan terorisme, tak peduli di mana pun atau siapa pun yang mengorganisasikannya," ujar Perdana Menteri Ahmet Davutoglu di Ankara, 15 Desember 2015.

Namun di Iran, Turki menjadi bahan olok-olok karena sudah bukan rahasia umum lagi Turki disebut-sebut justru telah menjalin bisnis minyak dengan ISIS. ISIS mengambil minyak dari wilayah Suriah yang dikuasainya, kemudian minyak itu diselundupkan dan dijual ke luar negeri lewat perbatasan Turki. Adanya “main mata” antara Turki dan ISIS soal bisnis minyak ini juga dituduhkan terang-terangan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, walau telah dibantah keras oleh Turki.

"Iran merasa, siapa pun yang memimpin aliansi ini tidak punya latar belakang yang baik dalam memerangi terorisme, dan bahkan justru menjadi dalang di belakang layar, yang mendukung gerakan teroris," ujar pengamat Iran Hossein Ryvaran, seperti dikutip EuroNews, 15 Desember 2015.

Kelompok militan ISIS sendiri bereaksi keras dan mengancam akan menyerang Arab Saudi, setelah Saudi mengumumkan akan memimpin Koalisi Islam dari 34 negara. Dalam sebuah publikasi mingguan yang menampilkan kegiatan militernya, ISIS mengejek Saudi dan negara-negara yang tergabung dalam Koalisi Islam itu sebagai “orang-orang bodoh.”

ISIS meledek bahwa koalisi yang dipimpin Saudi itu akan runtuh. ”Dengan izin dari Tuhan, koalisi ini akan runtuh, (koalisi) dari pemerintah tiran yang menindas di negeri Islam,” bunyi pernyataan ISIS yang dipublikasikan secara online, 20 Desember 2015. ”Koalisi Mohammed bin Salman akan terkejut,” lanjut pernyataan itu.

Definisi Teroris yang Bermasalah

Pihak Saudi menyadari, tanpa dukungan meluas dari dunia internasional, aliansi militer ini hanya akan menjadi macan kertas yang tidak bergigi. "Akan ada koordinasi internasional dengan kekuatan dunia dan organisasi internasional ... dalam bentuk operasi di Suriah dan Irak. Kita tidak bisa menjalankan operasi ini tanpa koordinasi dengan legitimasi di wilayah tersebut dan komunitas internasional," tutur Salman.

Namun, di sini juga terletak “jebakannya.” Ketika ditanya, apakah koalisi baru ini hanya akan fokus dalam memerangi kelompok ekstrem radikal ISIS, Salman menyatakan, koalisi ini tidak hanya menargetkan ISIS, tapi juga semua organisasi teroris yang ada. Padahal, sejauh ini tidak pernah ada kesepakatan tentang siapa dan organisasi mana saja yang bisa disebut “teroris,” dan yang akan diperangi secara bersama-sama oleh koalisi militer itu.

Dalam pembentukan aliansi militer ini, Saudi sejak awal tidak mengajak dan melibatkan Iran, Suriah, dan Hizbullah Lebanon. Ini adalah pihak-pihak yang kebijakannya tidak sejalan dengan kepentingan Saudi di Timur Tengah. Saudi yang mayoritas penduduknya Muslim Sunni sedang bersaing dengan Iran, yang mayoritas berpenduduk Muslim Syiah, dalam menebar pengaruh di kawasan Timur Tengah.

Saudi merasa khawatir dengan meluasnya pengaruh Iran di Yaman, Lebanon, Irak, dan Suriah. Ketika warga Houthi, warga Muslim Syiah di Yaman, menggulingkan penguasa tak populer yang didukung Saudi, Saudi dengan agresif menyerang Houthi. Dalam menyerang pasukan Houthi di Yaman, Saudi sudah membentuk koalisi militer dengan sebagian besar negara-negara Arab Teluk sebagai anggotanya. Mereka berpartisipasi dengan menyediakan sejumlah pesawat tempur dalam misi pengeboman di Yaman.

Saudi juga memusuhi dan ingin menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad, maka Saudi mendukung berbagai kelompok oposisi bersenjata yang ingin menggulingkan Assad. Intelijen Arab Saudi telah menyelundupkan dana dan persenjataan kepada unsur-unsur yang ingin menggulingkan Presiden Assad. Di sisi lain, Iran sebaliknya justru mendukung Assad dalam melawan pemberontakan di dalam negeri, mendukung warga Houthi yang dibombardir oleh Saudi di Yaman, dan mendukung Hizbullah Lebanon dalam melawan Israel.

Patut diduga, bahwa yang dimaksud “teroris” oleh Saudi bukan cuma kelompok militan ISIS, tetapi juga kelompok-kelompok yang dianggap mendukung atau berafiliasi dengan Iran. Mereka antara lain seperti elemen-elemen pendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad, Hizbullah, Houthi, dan sebagainya.

Namun yang menarik adalah analisis dari Mujtahid Bin Hareth Bin Hammaam, pengamat Arab Saudi yang sering mengritik keluarga kerajaan. Mujtahid menilai, aliansi militer negara-negara Islam untuk melawan terorisme yang digagas oleh Saudi sesungguhnya hanya omong kosong belaka. Gagasan Saudi tersebut sebetulnya dilatar belakangi persaingan kekuatan politik di dalam keluarga kerajaan.

Aliansi militer yang terdiri dari 34 negara Muslim itu, menurut Mujtahid, tidak lain adalah upaya Pangeran Mohammed Bin Salman, putra raja dan pewaris takhta kerajaan di generasi kedua, untuk menarik perhatian publik dalam persaingannya merebut takhta dengan sang sepupu, Muhammad bin Nayef. Selama ini negara-negara Barat menilai Nayef lebih layak sebagai pewaris takhta Saudi berikutnya.

"Koalisi yang diumumkan Muhammad Bin Salman itu tidak punya bentuk organisasi, pasukan gabungan , koordinasi militer, peraturan, dan struktur organisasi," kata Mujtahid. Koalisi itu juga tidak menyebutkan batas minimal negara yang bergabung, tidak punya tujuan jelas, dan definisi tegas yang disebut musuh, serta aksi macam apa yang akan dilakukan.

Maka ide Mohammed bin Salman untuk membentuk aliansi itu adalah wujud keputusasaan dirinya dalam menghadapi Nayef, yang selama ini dikenal sebagai pahlawan perang melawan terorisme dan bakal menjadi sosok pemimpin Saudi di masa depan. Sedangkan Mohammed bin Salman sendiri di mata intelijen Barat dan media dikenal sebagai orang yang ceroboh dan berbahaya. Dengan gagasan aliansi ini, Mohammed bin Salman ingin pamer ke dunia Barat, bahwa dia lebih hebat ketimbang Nayef dalam hal melawan terorisme.

Panglima TNI Tegas Menolak

Terlepas dari apapun format dan niat dibelakangnya, jika Indonesia terlibat dalam aliansi militer yang digalang Saudi, Indonesia tentunya akan terseret dalam tarik-menarik kepentingan dan persaingan pengaruh antar-kubu di Timur Tengah, yang petanya selalu berubah. Indonesia akan diperalat untuk kepentingan “petualangan politik” Saudi di Timur Tengah. Indonesia juga berpotensi akan berbenturan dengan Iran, Suriah, Lebanon, dan Irak, yang dengan semua pihak itu sebetulnya Indonesia sudah memiliki hubungan yang baik dan bersahabat.

Maka tak heran jika Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Pandjaitan menolak bergabungnya Indonesia dengan koalisi militer yang digalang Saudi. ”Kami belum ingin bergabung dengan aliansi militer itu,” katanya. Luhut mengatakan, dalam menangani bahaya ISIS, Indonesia menggunakan berbagai pendekatan pemahaman, salah satunya soft approach. "Yaitu tadi mensosialisasikan Islam itu Islam yang ramah, Islam yang kasih sayang, bukan yang brutal seperti yang dibawa ISIS," jelasnya.

Sedangkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, TNI tidak akan masuk dalam aliansi atau koalisi militer melawan terorisme ISIS atau kelompok ekstrem manapun. Sebab, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan, Indonesia tidak masuk dalam koalisi atau aliansi militer apa pun.

"Presiden bilang, semuanya dianalisis dulu. Jangan sampai gegabah ambil keputusan. Tapi yang jelas, kita ini kan dalam pembukaan UUD 45 (berpolitik luar negeri) bebas aktif. Jadi kita tidak akan masuk ke koalisi apa pun juga," kata Gatot, seusai Rapat Pimpinan TNI 2015 di Mabes TNI, 18 Desember 2015.

Meski tidak masuk koalisi militer apapun, menurut Gatot, TNI tetap bekerja sama dengan militer negara sahabat. TNI juga tetap mengirimkan pasukan ke luar negeri, namun dalam misi perdamaian. "Kalau latihan ya latihan. Kita tunggu saja keputusan pemerintah. Kalau kirim ya kirim pasukan, tapi buat misi perdamaian," ujar Panglima TNI.

Sikap pemerintah RI didukung oleh Ketua Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC), Din Syamsuddin. Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah ini setuju dengan sikap Indonesia, untuk tidak ikut campur dengan koalisi militer bentukan Arab Saudi, sebab hal itu akan menyalahi prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. "Saat ini Indonesia harus jadi penengah. Tidak usah ikut-ikutan, apalagi kalau hanya jadi pelengkap, nanti malah menderita," ujar Din, pada 17 Desember 2015.

Menurut Din, para anggota koalisi militer tersebut memiliki kepentingan dan sudut pandang yang berbeda-beda. Koalisi semacam itu tidak akan pernah solid, meski dari negara yang memiliki latar belakang sama, yakni mayoritas penduduknya beragama Islam. Terutama dari cara memandang siapa musuh, itu akan berbeda-beda bagi setiap negara.

Menurut Din, semestinya konflik di negara Islam diselesaikan dengan cara Islami, yakni ukhuwah Islamiyah. Akan lebih baik jika diselesaikan dengan duduk bersama dalam satu meja, untuk bernegosiasi, bukan dengan aksi militer. "Tak perlu koalisi militer. Kita itu perlunya koalisi untuk kemajuan dan pembangunan," katanya. ***

Ditulis untuk Majalah DEFENDER, Januari 2016

Petisi Buat Presiden Jokowi tentang Krisis Ekologi

Pada akhir tahun, banyak orang membuat renungan, harapan, dan target untuk pencapaian tahun berikutnya. Nah, untuk akhir 2015 kali ini ada petisi atau seruan khusus, yang disampaikan oleh para pengajar, peneliti dan pemerhati
agraria, lingkungan dan kebudayaan. Petisi ditujukan pada Presiden Joko Widodo.

Petisi ini berkaitan dengan penanganan krisis ekologi dan sosial di Pulau Jawa. Jumlah penandatangan petisi ini tidak tanggung-tanggung, 258 orang. Jumlah yang besar itu menunjukkan, mereka sangat concern dengan kondisi ekologi dan sosial di Pulau Jawa.

Petisi bertanggal 29 Desember 2015 itu dimulai dengan paparan keprihatinan. Mengikuti perkembangan terkait dengan konflik agraria dan lingkungan di berbagai pelosok, khususnya di Pulau Jawa, sebagai akibat rencana pembangunan industri semen, waduk, pembangkit listrik tenaga uap, dan penambangan bahan mineral; para penanda tangan petisi menyatakan keprihatinan yang mendalam.

Mereka mengatakan, Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran untuk ukuran ‘sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’ dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai berikut: (i) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat; (ii) pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat; (iii) partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta; (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Menurut penanda tangan, meningkatnya konsumsi bahan alam dan energi di Indonesia banyak terjadi bukan karena kebutuhan lokal, tetapi karena perluasan industri ekstraktif dengan dukungan sektor keuangan dan perbankan. Daratan kepulauan Indonesia beserta perairannya dan kesatuan sosial ekologis yang ada telah secara sistematis mengalami perusakan.

Proyek-proyek pembangunan di Jawa, secara khusus industri semen, waduk, pembangkit listrik tenaga uap berbasis batubara, dan penambangan mineral lain ditengarai masih belum memberikan keadilan lingkungan dan sosial pada rakyat khususnya masyarakat terdampak; beberapa bahkan masih belum menghormati hak-hak rakyat atas tanah permukiman dan pertanian yang telah dikuasai turun-temurun.

Maka, menurut mereka, rencana pembangunan industri semen akan menyebabkan krisis ekologi dan ketidakadilan lingkungan (environmental injustice).
Pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng Utara yang menyebar di Kabupaten Rembang, Pati, dan Grobogan, juga pembangunan di Gombong, Jawa Tengah mengindikasikan hal ini.

Penambangan batu gamping untuk industri semen di Kabupaten Rembang, sebagai misal, mengancam keberlanjutan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih. CAT itu merupakan kawasan lindung geologi dan kawasan resapan air terbesar yang memasok sumber-mata air yang ada di sekitarnya. Volume air yang dihasilkan oleh mata air-mata air yang ada di pegunungan karst ini dalam satu hari mencapai sekitar 51.840.000 liter air. Sekitar 10% di antaranya dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat dan sisanya didistribusikan ke lahan pertanian.

Jika nilai ini divaluasi sebagai potensi ekonomi, maka nilai air yang dihasilkan akan melebihi nilai yang didapat dari sektor pertambangan, yang justru berpotensi mengurangi bahkan menghilangkan pasokan dan distribusi air pada sumber mata air yang ada.

Menurut para penanda tangan, rencana pembangunan industri semen di Pati mengancam hak pangan warga. Lahan yang akan digunakan untuk pabrik seluas 180 hektar, 95 hektarnya berupa lahan pertanian produktif milik 569 orang/KK. Lahan untuk tapak pabrik dan tapak tambang akan menggunakan kawasan hutan produksi Perum Perhutani sekitar seluas 484,96 hektar. Lahan tersebut telah dikelola oleh 267 petani hutan (pesanggem) untuk budi daya pertanian. Dengan produktivitas enam ton padi/hektar/panen, pendapatan total dari satu kali panen di areal budidaya pertanian yang akan terkena proyek diperkirakan mencapai Rp 2.137.500.000. Namun, dengan pembangunan pabrik semen akan terdapat penurunan pendapatan.

Semua provinsi di Pulau Jawa mempunyai indeks rawan bencana banjir, longsor dan kekeringan yang tinggi. Sekitar 80% kabupaten/kota mempunyai risiko banjir yang tinggi; 93% mempunyai risiko kekeringan yang juga tinggi. Selain itu, kondisi hutan di Pulau Jawa yang saat ini berada pada titik kritis perlu mendapat perhatian serius. Pulau Jawa hanya memiliki luasan hutan sebesar 3,38% dari seluruh kawasan hutan di Indonesia. Dari luasan tersebut, sebesar 85,37% dikelola oleh Perum Perhutani.

Luas tutupan hutan dari tahun ke tahun makin berkurang. Di tahun 2000 luas tutupan hutan Jawa masih 2,2 juta hektar. Namun di tahun 2009 sudah merosot tinggal 800 ribu hektar. Total luas tutupan hutan di kawasan hutan produksi di Jawa hanya 23,1%. Akibatnya, sebanyak 123 titik DAS dan Sub-DAS di Pulau Jawa terganggu akibat degradasi dan deforestasi hutan. Jika tren ini terus berlangsung maka sekitar 10,7 juta hektar DAS dan Sub-DAS di Pulau Jawa akan semakin terancam.

Kebijakan tukar-menukar kawasan hutan di Pulau Jawa bukanlah solusi yang tepat untuk menyelamatkan Pulau Jawa dari krisis ekologis yang berlangsung saat ini. Tukar-menukar itupun diduga dapat memicu konflik agraria karena belum adanya jaminan ‘clear and clean’ dari lahan pengganti yang disediakan. Tukar menukar juga tidak dapat mengganti hilangnya fungsi ekologis pada lahan yang ditukar.

Konflik agraria di Pulau Jawa, khususnya di areal Perum Perhutani, relatif tinggi dalam hal jumlah dan frekuensi. Dalam catatan HuMa (2013), dari 72 konflik terbuka kehutanan yang terjadi di Indonesia, 41 konflik hutan terjadi di Jawa yang nota bene diurus oleh Perum Perhutani. Dalam satu dasawarsa terakhir ini setidak-tidaknya 108 warga desa hutan mengalami kekerasan dan kriminalisasi.

Persentase keluarga miskin yang bermukim di desa hutan lebih besar dari persentase keluarga miskin di Indonesia. Di Jawa-Madura saat ini terdapat 5.400 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang terdiri atas lima juta kepala keluarga, dan 60% di antaranya masuk kategori desa miskin dan tertinggal. BPS (2012) menunjukkan jumlah penduduk miskin di desa pada Pulau Jawa adalah 8.703.350 jiwa. Jumlah ini sangat menonjol jika dibandingkan pulau-pulau besar lain di Indonesia.

Pembangunan Indonesia yang berprinsip pada keseimbangan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan pelestarian fungsi lingkungan tidak akan terwujud jika konflik agraria tidak diselesaikan atau diselesaikan hanya dengan cara represif. Pembangunan ekonomi yang sehat memerlukan penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang adil, penguatan ekonomi rakyat dan partisipasi masyarakat yang hakiki. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kemauan politik serta jaminan perlindungan hukum yang nyata terhadap kelompok masyarakat yang rentan, utamanya masyarakat tak bertanah (tunakisma) dan tidak memiliki akses terhadap tanah dan sumber daya alam.

Kepemimpinan Presiden Jokowi diharapkan untuk menyelamatkan lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia, dan di Pulau Jawa khususnya. Dengan dukungan pemuka agama, akademisi dan masyarakat sipil, Presiden diharapkan dapat segera mengambil semua langkah yang diperlukan, untuk mencegah berlanjutnya krisis sosial dan ekologis melalui kebijakan yang progresif disertai implementasinya yang tepat.

Atas dasar itu, para penanda tangan petisi mengusulkan kepada Presiden Jokowi, agar memimpin pelaksanaan Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan membentuk jaringan pemantau yang beranggotakan unsur pemangku kepentingan, secara transparan dan akuntabel.

Presiden perlu menugaskan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk menghentikan proses tukar-menukar kawasan hutan di Pulau Jawa dengan tidak menerbitkan keputusan mengenai tukar-menukar tersebut, kecuali untuk kepentingan bencana alam. Selain itu, menugaskan juga Menteri LHK untuk memeriksa izin lingkungan dan tukar-menukar kawasan hutan guna memastikan adanya partisipasi dan penghormatan hak-hak rakyat.

Presiden perlu menugaskan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR) untuk mengkaji ulang perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Provinsi, yang diduga dilakukan untuk memuluskan proyek-proyek infrastruktur yang tidak mengindahkan prinsip keadilan lingkungan. Selain itu menugaskan juga Menteri ATR untuk mengkaji ulang proses pengadaan tanah di lokasi-lokasi proyek tersebut yang patut diduga berjalan di luar ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Presiden diminta menugaskan Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk mengevaluasi praktik penanganan konflik yang dilakukan oleh Perum Perhutani dan badan-badan usaha milik negara lainnya, terkait keabsahan tukar-menukar dan pinjam pakai kawasan hutan.

Presiden perlu menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri LHK untuk memeriksa kembali kelayakan lingkungan seluruh rencana industri semen, penambangan emas dan pasir besi, waduk dan pembangkit listrik tenaga uap di Pulau Jawa. Serta memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengusut tuntas tindakan-tindakan kekerasan terhadap masyarakat, lebih khusus pada kasus-kasus konflik agraria dan sumberdaya alam yang dilakukan oleh oknum aparat Polri/TNI, dan membawanya ke dalam proses hukum yang terbuka dan independen. ***

Jakarta, 31 Desember 2015.
Ditulis untuk Aktual Review, www.aktual.com

Musibah Jatuhnya Pesawat T-50i TNI AU

Oleh: Satrio Arismunandar

Dunia kedirgantaraan dan kemiliteran Indonesia kembali berduka. Hal ini terasa sesudah kecelakaan jatuhnya pesawat latih tempur T-50i Golden Eagle TNI AU, saat melakukan atraksi terbang pada acara Jogya Air Show, Minggu 20 Desember 2015. Dua pilotnya tewas, yakni Letkol Penerbang Marda Sarjono dan Kapten Penerbang Dwi Cahyadi.

Letkol Penerbang Marda Sarjono adalah juga Komandan Skadron Udara Tempur 15 yang bermarkas di Pangkalan Udara Iswahjudi, Madiun, Jawa Timur. Ia menjabat Danskadron Udara 15 sejak 23 Oktober 2014. Ini adalah skadron yang khusus mengoperasikan pesawat T-50i, hasil pengembangan industri penerbangan Korea Selatan bersama perusahaan AS Lockheed Martin.

Pesawat T-50i itu jatuh saat melakukan atraksi dan manuver di langit Yogyakarta. Mesin pesawat itu, menurut saksi mata, mendadak mati dan kehilangan tenaga. Pesawat dengan cepat menghujam ke tanah. Kedua pilot tidak sempat meloncat ke luar dengan ejection seat (kursi pelontar). Padahal ini adalah salah satu pesawat yang canggih dan belum lama dimiliki TNI AU.

Pesawat ini sudah dikembangkan sejak 1990, dan mulai diproduksi massal oleh Korea Selatan pada 2003. Di Indonesia, T-50i sudah didatangkan sejak akhir 2013 untuk menggantikan pesawat latih jet Hawk MK-53. Total ada 16 pesawat yang dipesan Kementerian Pertahanan dan datang secara bertahap.

T-50i termasuk salah satu pesawat latih tempur canggih. Bobotnya yang ringan dan mesin yang kuat, membuat pesawat ini cocok dijadikan pesawat latih lanjutan bagi pilot pesawat tempur. Pesawat ini memiliki panjang 13 meter dan lebar 9,45 meter, dengan kecepatan maksimum mencapai 1.600 km/jam atau 1,4 Mach. T-50i memiliki persenjataan cukup lengkap. Ada gattling gun tiga laras yang bisa menyemburkan 2.000 peluru setiap menitnya, serta beragam rudal dan roket.

Dengan segala kecanggihannya, toh kecelakaan bisa terjadi. Penyebab jatuhnya pesawat belum diketahui. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan penyelidikan tuntas atas kecelakaan ini. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AU Dwi Badarmanto, pesawat T-50 yang dipakai itu sudah punya jam terbang tinggi dan kerap melakukan manuver di berbagai acara TNI. Dua pilotnya juga sudah berpengalaman. Sebelum terbang, pesawat juga sudah diperiksa secara cermat.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanudin, menyatakan, "Saya minta TNI bekerjasama dengan pihak terkait untuk melakukan investigasi." Purnawirawan Jenderal TNI dan politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, T-50 adalah pesawat baru, yang dibeli untuk kepentingan latihan dan operasi militer. Atas dasar ini perlu dilakukan investigasi menyeluruh.

Banyak faktor yang yang bisa menyebabkan kecelakaan, apakah human eror, pesawat itu sendiri atau faktor lingkungan. Ini harus jelas, kata Hasanudin. Ia meminta jajaran TNI AU, terutama para penerbang, untuk tetap bersemangat mesti ada peristiwa jatuhnya pesawat T-50 ini. "Para penerbang TNI harus senantiasa menjaga kedaulatan udara negara kita," tegas Hasanudin.

Kita patut prihatin, karena kecelakaan pesawat terbang milik TNI AU –baik yang memakan korban tewas atau tidak—tetap suatu kerugian yang besar. Hal ini karena harga alat utama sistem persenjataan (alutsista) itu tidak murah, sementara jumlah alutsista itu sendiri masih belum memadai. Indonesia harus menjaga ruang udara dan kawasan laut yang sangat luas, dan itu membutuhkan banyak pesawat tempur dan kapal perang.

Di sisi lain, ada tantangan dan potensi ancaman yang cukup besar. Potensi konflik militer di Laut China Selatan, akibat tumpang tindih klaim wilayah antara China melawan negara-negara sekitar –termasuk sejumlah anggota ASEAN—membuat Indonesia harus bersiaga. Indonesia memang tidak punya klaim di Laut China Selatan, tetapi Pulau Natuna milik RI berhadapan langsung dengan Laut China Selatan.

Jatuhnya pesawat TNI AU selama ini sering dikaitkan dengan pernyataan bahwa alutsista itu sudah usang atau terlalu tua. Sehingga “wajar” jika jatuh, karena masa pakainya sudah kadaluwarsa. Namun, untuk pesawat T-50i pernyataan itu tidak akurat, karena pesawat ini belum lama bergabung dengan TNI AU. Ini juga pesawat yang dibeli dalam keadaan baru, bukan pesawat bekas pakai.

Oleh karena itu, perlu diperiksa secara mendalam dan mungkin juga perlu dievaluasi, bagaimana proses pengadaan alutsista, manajemen pengelolaan dan operasionalnya. Kita tidak ingin musibah kecelakaan seperti ini berulang lagi.

Untuk jangka panjang, pemerintah dan DPR tetap berkomitmen untuk membantu TNI, dalam melakukan peremajaan dan menambah kekurangan alat utama sistem senjata. Ini tidak bisa ditawar-tawar demi kedaulatan Indonesia. Namun di sisi lain, pihak pengguna –yakni, TNI— dan Kementerian Pertahanan harus terus menyempurnakan proses pengadaan alutsista, manajemen pengelolaan dan operasionalnya. Hal ini penting agar alutsista yang sudah ada dapat dipergunakan seefisien dan seefektif mungkin, dalam menjaga wilayah kedaulatan NKRI. ***

Depok, 21 Desember 2015

Ditulis untuk Tatap Redaksi di www.Aktual.com

Ketika Ribuan Ikan Mati Mengambang di Pantai Ancol

Oleh: Satrio Arismunandar

Kontroversi proyek reklamasi di Teluk Jakarta juga terkait dengan isu lingkungan hidup. Teori penyebab matinya ribuan ikan di Pantai Ancol menjadi bahan tarik-menarik kepentingan berbagai pihak.

Ribuan ekor ikan ditemukan mati mengambang di Pantai Ancol, Jakarta Pusat, pada penghujung November 2015. Kasus matinya ribuan ikan ini kembali mengangkat kontroversi tentang proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta, kali ini dari aspek lingkungan hidup. Berbagai analisis yang bertentangan, tentang penyebab matinya ribuan ikan itu, seolah-olah mewakili konfik antara pihak-pihak yang berbeda pandangan tentang boleh-tidaknya reklamasi Teluk Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan sigap menanggapi kasus ini. Ia menduga matinya ikan-ikan di kawasan Ancol disebabkan oleh pencemaran air yang dibawa oleh aliran sungai, yang bermuara ke Pantai Utara Jakarta. Pencemaran sungai bukan dimulai di kawasan Jakarta, melainkan sudah dari bagian hulunya. "Sedangkan reklamasi terjadi di laut. Jadi kematian ribuan ikan di Ancol tidak ada kaitannya dengan reklamasi Teluk Jakarta," kata Ahok, pada 1 Desember 2015.

Ahok membandingkan peristiwa matinya ikan di Ancol dengan fenomena yang sama, yang terjadi di kolam ikan Epicentrum. Air yang mengisi kolam tersebut berasal dari sungai yang mengalir di sekitarnya, lantaran bentuk kolam memang didesain mirip dengan sungai. Maka, ikan-ikan di kolam tersebut mati saat volume air sungai yang masuk terlalu banyak, apalagi saat musim hujan mulai melanda Jakarta.

Menurut Ahok, seandainya pencemaran air sungai dimulai di bantaran sungai dekat Jakarta, kemungkinan air sungai yang masuk ke kolam Epicentrum tidak memiliki kandungan racun mematikan. Maka Ahok menduga, pencemaran air sungai yang bermuara di Pantai Utara Jakarta disebabkan pencemaran di bagian hulunya.

Ledakan Populasi Fitoplankton

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah meneliti penyebab kematian ikan-ikan di perairan Pantai Ancol. Peneliti LIPI pada 30 November 2015 menyimpulkan, penyebab ikan-ikan tersebut mati adalah kehabisan oksigen untuk bernapas. Pada saat yang sama, LIPI menemukan ledakan populasi fitoplankton di lokasi ditemukannya ikan-ikan mati tersebut.

"Kadar oksigen yang terlarut di air tersebut sangat rendah, hanya 1,094 mg/liter. Padahal pada keadaan normal kadar oksigennya adalah 4-5 mg/liter," ujar peneliti Oseanografi LIPI Indra Bayu Vimono, dalam keterangan persnya. Menurut Indra, kepadatan fitoplankton yang mencapai satu hingga dua juta sel per liter membuat oksigen dengan cepat tersedot.

Indra mengaku sempat mewawancarai sejumlah pekerja di pantai Ancol, untuk mengetahui kondisi air laut saat kejadian itu. Para pekerja mengatakan, mereka melihat ada perubahan warna air menjadi lebih gelap dan banyak bintik hitam. Kondisi tersebut terlihat sejak dua hari sebelum kematian ikan-ikan secara massal.

Menurut peneliti ini, membludaknya jumlah fitoplankton disebabkan oleh meningkatnya kadar fosfat dan nitrat di kolom air. Namun pada lokasi matinya ikan, kadar zat kimia tersebut sangat rendah. Hal itu mengindikasikan, adanya penyerapan dan pemanfaatan fosfat dan nitrat oleh fitoplankton, sebelum jumlahnya bertambah secara drastis.

"Data fosfat dan nitrat di tepi pantai cenderung tinggi. Kemungkinan ini diakibatkan oleh pembusukan bangkai ikan. Kondisi perairan yang stagnan memungkinkan pertumbuhan algae menjadi cepat dan penurunan oksigen terjadi secara cepat," tambahnya.

Mengimbau Warga Tidak Cemas

Pada 2 Desember 2015, Ahok sudah tidak lagi menggunakan “teori limbah dari sungai,” melainkan mengandalkan pada hasil penelitian LIPI. Ahok meminta warga untuk tidak cemas mengenai kematian ikan-ikan di perairan Ancol. Ikan-ikan di wilayah Teluk Jakarta masih tetap bisa dikonsumsi karena matinya ribuan ikan itu tidak disebabkan oleh racun. "Jika mengacu pada LIPI, ya tidak perlu panik karena ikan mati bukan oleh racun, melainkan oleh keberadaan fitoplankton yang menyedot habis kadar oksigen di sana," tegasnya.

Ahok menjelaskan, ikan-ikan yang mati berasal dari perairan di dekat Pantai Ancol. Sementara ikan di Teluk Jakarta, lokasi dekat reklamasi, diklaim tidak ada satupun yang mati. "Ikan di Teluk Jakarta mati, tidak? Tidak. Yang mati itu yang kecil-kecil di pantai," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta.

Jadi, Ahok menegaskan, reklamasi Pantai Utara Jakarta bukanlah penyebab kematian ikan-ikan di Ancol, seperti yang ramai ditudingkan orang. "Kalian percaya atau tidak dengan LIPI? Ini lembaga ilmu pengetahuan. Jika tidak percaya LIPI, kita mau percaya siapa lagi?" kata Ahok.
Sebelumnya, “teori limbah dari sungai” ini sempat dipertimbangkan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jakarta.

BPLHD menyatakan, ada kemungkinan pencemaran limbah industri menjadi penyebab kematian ribuan ikan di kawasan Ancol. "Kami mau cek dulu dari kualitas air sungai. Bukan tidak mungkin limbah industri, karena lokasi itu merupakan muara dari 13 sungai," kata Kepala BPLHD Jakarta, Junaedi, pada 1 Desember 2015.

Tim BPLHD sudah ke lapangan untuk mengambil sampling air di pantai di Taman Impian Jaya Ancol. Sampling air tersebut dibawa ke laboratorium untuk diuji kualitas dan mutu airnya. Selain tim BPLHD Jakarta, terdapat juga tim dari Puslabfor Kepolisian Daerah Metro Jaya serta Dinas Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta, yang akan membantu penyelidikan atas matinya ribuan ikan di Ancol.

Bagi Junaedi, kejadian matinya ribuan ikan di kawasan Ancol bukanlah fenomena baru. Pada 2014, kejadian serupa sempat terjadi dan penyebabnya adalah pergantian musim. "Musim hujan yang baru datang menyebabkan seluruh sampah dan endapan serta kotoran di darat bergerak ke muara," jelasnya.

Arus yang deras dan tinggi itu menyebabkan turbulensi sungai. Sungai pun menjadi dangkal dan banyak kotoran. Ikan-ikan menjadi kekurangan oksigen. "Inilah yang menyebabkan ikan-ikan mati. Namun, untuk kasus ini, kami akan periksa apakah benar limbah industri atau cuaca yang menjadi penyebab kematian ribuan ikan tersebut," ujar Junaedi.

Para Pengusaha Nakal

Namun, “teori peralihan cuaca” sebagai penyebab matinya ribuan ikan di kawasan Ancol itu dipertanyakan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Walhi berpendapat, ribuan ikan itu mati kekurangan oksigen, karena tercemar oleh zat pencemar tertentu dengan kadar yang tinggi.
"Kalau disebutkan, kematian ikan-ikan itu karena peralihan cuaca, kecil kemungkinan. Saya yakin, matinya ikan-ikan itu terjadi karena tercemar atau memang kekurangan oksigen, akibat tingginya zat pencemar tertentu, apalagi di musim hujan ini," kata Manajer Penanganan Bencana Walhi, Mukri Friatna, 1 Desember 2015.

Menurut Mukri, musim hujan sering dijadikan momen bagi para pengusaha nakal untuk membuang limbah mereka ke sungai dan laut. Debit air yang tinggi mudah melarutkan dan mengalirkan zat tercemar, sehingga perusahaan bisa menutupi kenakalan tersebut. "Dari investigasi kami selama ini di hampir seluruh sungai di Indonesia, pengusaha nakal sering membuang limbah berbahaya mereka terutama di musim hujan dan musim tanam sebagai kamuflase," tegasnya.

Menurut Walhi, terdapat sekitar 600 industri di Jakarta yang tidak memiliki analisis dampak lingkungan. Maka, ada kemungkinan kematian ribuan ikan itu disebabkan oleh pencemaran limbah industri. "Terutama ini bulan Desember, di mana aktivitas produksi perusahaan pasti sedang meningkat menjelang Hari Raya Natal," jelas Mukri.

Mukri juga mempertanyakan “teori BPLHD” bahwa kematian ribuan ikan itu adalah kejadian rutin tahunan akibat peralihan cuaca. Sebab, jika memang demikian, mengapa tidak ada perbaikan atau pengawasan yang dilakukan BPLHD Jakarta, untuk mencegah kasus kematian ikan kembali terulang.

Mukri meminta BPLHD Jakarta untuk mengarahkan para pelaku industri, untuk membuang limbah ke dalam satu Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu. Limbah cair bisa dibuang ke perairan selama sesuai dengan baku mutu yang ada. "Sayang, akibat biaya mahal, tidak sedikit perusahaan yang tidak mematuhi peraturan tersebut," tegas Mukri.

Jakarta, 13 Desember 2015

Dirangkum dari berbagai sumber media online, dan dituliskan untuk Majalah AKTUAL

“Berkah” dari Sikap Anti-Islam Donald Trump

Oleh: Satrio Arismunandar

Kampanye Donald Trump yang anti-Muslim awalnya dikhawatirkan akan memperburuk posisi Muslim Amerika pasca aksi teror Paris. Namun, reaksi balik terhadap Trump justru menguntungkan kaum Muslim, yang citranya sempat dirusak oleh ISIS.

Aksi teror kelompok radikal-ekstrem ISIS (Islamic State of Iraq dan Syria) di Paris, Perancis, dan beberapa negara lain di Timur Tengah dan Afrika, bulan November 2015, betul-betul meraih “sukses besar” dalam merusak nama Islam dan memojokkan kaum Muslim. Seperti sudah diduga, mayoritas dari 1,6 miliar kaum Muslim dunia --yang tidak ada hubungannya dengan teror-- justru tercoreng namanya, dan jadi sasaran kebencian di sejumlah negara gara-gara ulah ISIS.

Salah satu negara itu adalah Amerika Serikat. Kebetulan, tak lama setelah aksi teror Paris juga terjadi serangan dengan dengan senjata api di San Bernardino, California, yang dilakukan oleh pasangan Muslim. Momen ini dengan cepat dilahap oleh sejumlah kandidat, yang ingin maju dalam pemilihan presiden (pilpres) AS mendatang. Salah satunya adalah pengusaha Donald Trump.

Sejumlah retorika kasar, personal, diskriminatif, rasis, dan tidak konstitusional dilancarkan oleh Donald Trump, demi memenuhi ambisinya menjadi Presiden AS lewat jalur nominasi Partai Republik. Ia membikin heboh dengan kampanye murahan, namun cukup sukses dalam mengangkat popularitasnya. Trump mengusulkan pelarangan Muslim masuk ke AS dengan dalih menangkal terorisme.

Ucapan itu berdampak secara internasional. Pemerintah AS pun jadi sibuk membantah ucapan Trump, dengan mengatakan bahwa ucapan Trump itu tidak mewakili nilai-nilai Amerika. Komentar Trump, menurut Gedung Putih, bisa membuatnya didiskualifikasi dari ajang pilpres AS.

Mengaku Meniru Roosevelt

Trump membela idenya untuk melarang semua Muslim memasuki AS. Menurutnya, idenya itu tak beda dengan kebijakan Presiden Franklin D. Roosevelt yang mengawasi ketat orang-orang asal Jepang di interniran, usai serangan terhadap Pearl Harbor pada masa Perang Dunia II. ”Kami tidak punya pilihan selain melakukan hal ini,” lanjutnya.

Apapun dalih Trump, api kemarahan sudah terlanjur menjalar. Saingannya kandidat dari kubu Partai Demokrat, Hillary Clinton, menentang keras usulan Trump. Mantan ibu negara itu pada 12 Desember 2015 menyebut, apa yang dilontarkan konglomerat real-estate itu bukan hanya memalukan dan keliru, tapi juga "berbahaya". Kata Hillary Clinton, “Dengan pernyataannya, Trump justru memberikan 'alat propaganda' bagi ISIS, untuk merekrut lebih banyak pengikut dari Eropa dan AS.”

Tokoh-tokoh Muslim Amerika, termasuk legenda tinju Muhammad Ali, mengecam ucapan Trump. Di dunia internasional, Perdana Menteri Inggris, David Cameron, menyatakan komentar Trump sebagai sikap memecah belah. “(Ucapan Trump itu) tidak membantu dan cukup salah,” katanya. Presiden Iran, Hassan Rouhani, juga mengecam komentar Trump dan menilai AS telah menciptakan terorisme.

Di Edinburgh, pemerintah Skotlandia mencoret nama Trump dari daftar duta bisnis mereka. Menteri Utama Skotlandia Nicola Sturgeon pada 11 Desember 2015 secara resmi mencabut gelar Donald Trump sebagai duta bisnis untuk Skotlandia. Sebelum aksi Sturgeon, sekitar 200 ribu orang di Britania Raya telah menandatangani petisi, yang menuntut agar Pemerintah Inggris melarang Trump berkunjung ke negaranya.

Berdampak ke Bisnis Trump

Ucapan Trump bukan cuma berdampak politis, tetapi juga merugikan bisnis Trump sendiri di negara-negara Timur Tengah, yang mayoritas populasinya adalah warga Muslim Arab. Nama dan foto Trump yang terpasang di sejumlah papan reklame di Dubai, Uni Emirat Arab, telah diturunkan pada 11 Desember 2015. Pada papan reklame dekat lokasi proyek pembangunan "Akoya" itu sebelumnya menampilkan foto Trump dan putrinya Ivanka, serta tulisan "Trump International Golf Club."

Di daerah itu memang menjadi lokasi proyek pembangunan dua lapangan golf dan sebuah perumahan, bernilai miliaran dollar AS. Proyek yang menjadi tanggung jawab Damac Properties itu menjalin kerja sama dengan Trump, dengan menggunakan brand sang kandidat capres AS untuk proyek pengembangan tersebut.

Rantai pasar swalayan Lifestyle telah menghentikan penjualan berbagai produk lampu, cermin, dan kotak-kotak perhiasan Trump Home. “Berkaitan dengan pernyataan-pernyataan terakhir yang diucapkan oleh kandidat presiden (Donald Trump) di media AS, kami telah menghentikan penjualan semua produk dari jajaran produk rumah tangga Trump Home,” ujar CEO Landmark, induk rantai Lifestyle, Sachin Mundhwa. Ini adalah salah satu grup retail terbesar di Timur Tengah, dengan 190 pasar swalayan di kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Pakistan.

Miliuner Saudi, Pangeran Alwaleed bin Talal, menyerukan pada Trump agar mundur saja dari pencalonan pilpres. “Anda bukan hanya memalukan buat GOP (Partai Republik), tetapi seluruh Amerika. Mundurlah dari pemilihan presiden AS karena Anda tak akan pernah menang,” tulis Alwaleed di akun Twitternya. Akun Alwaleed memiliki lebih dari empat juta pengikut, atau hampir sama populernya dengan akun Twitter Trump.

Tapi Trump langsung membalas kritik itu lewat akun Twitternya. “Pangeran bebal @Alwaleed_Talal ingin mengontrol para politisi AS dengan uang ayahnya. Dia tak bisa melakukannya jika saya terpilih (jadi presiden),” tulis Trump.

Reaksi dari Kalangan Yahudi

Reaksi negatif terhadap Trump, secara tak terduga bukan hanya berasal dari kalangan Muslim, tetapi juga dari kalangan Yahudi. Tanpa diduga oleh Trump sendiri, kalangan Yahudi dan Muslim Amerika –yang biasanya berselisih paham soal isu Israel-Palestina—kini bersatu pendapat dalam mengecam Trump.

Ini berawal dalam sebuah wawancara. Waktu itu Trump ditanya, apakah dia berpikir bahwa pemerintah AS harus mengeluarkan kartu identitas atau lencana identitas khusus untuk Muslim Amerika, sebagai cara untuk melacak dan memisahkan mereka. Itu tampaknya hanya sebuah pertanyaan pancingan. Namun Trump dengan cepat menelan umpan itu. Trump bahkan setuju untuk melacak tindakan kaum Muslim di database. Tindakan ini jelas-jelas melanggar terlalu banyak aspek dalam konstitusi AS.

Jawaban “ya” dari Trump membuat kalangan Yahudi menganggap, pendekatan Trump terhadap Muslim Amerika sangat mirip dengan pendekatan tokoh Nazi Jerman Adolf Hitler terhadap kaum Yahudi, semasa Perang Dunia II. Hitler memaksa warga Yahudi mengenakan tanda bintang emas untuk menstigmatisasi mereka, dan akhirnya menciptakan jalur untuk berbuat yang jauh lebih buruk terhadap kaum Yahudi. Dari sinilah, kelompok-kelompok Yahudi mulai satu suara dengan kaum Muslim, dan mereka sama-sama mengecam Trump.

Bahkan suara menentang Trump juga muncul dari kalangan Yahudi di Israel. Trump awalnya merencanakan untuk berkunjung ke Israel, namun melihat gelombang penentangan itu ia menunda kunjungannya ke Israel pada 10 Agustus 2015. Ia mengatakan, kunjungan itu akan dilakukan kapan-kapan ketika ia sudah menjadi Presiden AS.

Menghadapi tekanan reaksi negatif, Trump berusaha mengalihkan kesalahan ke pihak media. Lewat akun Twitternya, Trump mengklaim, semua kehebohan itu hanyalah hasil rekayasa media. Tetapi rekaman wawancara dengan Yahoo News jelas menunjukkan bahwa Trump mendukung penuh langkah diskriminatif berupa pemberian tanda identitas khusus untuk Muslim.

Api kemarahan dan reaksi internasional ini tidak mudah dilupakan. Posisi Trump sebagai pengusaha dan selebritas dunia membuat sikapnya yang diskriminatif terhadap Muslim ini jadi catatan dunia, tepat di saat prasangka dan kebencian terhadap Muslim baru saja dimunculkan oleh ulah ISIS. Jadi, kehadiran Trump tanpa disadari telah menjadi “berkah” tersembunyi, untuk menandingi dan meredakan citra negatif terhadap Muslim. Mungkin “tangan Tuhan” telah ikut bermain di sini. ***

Depok, Desember 2015
Ditulis untuk Majalah AKTUAL

Seri Keajaiban Islam: Tanda-tanda KebesaranNya

Islam adalah satu-satunya ad-dien (agama) yang diterima oleh Tuhan Semesta Alam. Berkat RahmatNya, agama yang dulu telah dibawa oleh Rasul-RasulNya yang kemudian diselewengkan oleh pengikutnya, tetap diberi kekuasaan untuk berkembang, karena kehidupan dunia ini adalah ujian bagi manusia untuk memilih jalan yang benar menuju Tuhannya. Atas Kasih Sayang Tuhan pulalah, Dia tidak membiarkan manusia tanpa petunjuk dan hidayah.

Allah swt berfirman, yang artinya:
"Akan Kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Kami di segala penjuru, dan dalam diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka, bahwa itulah yang benar. Tidakkah cukup bahwa Tuhanmu menjadi Saksi atas segalanya? Ketahuilah! Sungguh, mereka masih tetap ragu akan adanya pertemuan dengan Tuhan, dan ketahuilah Ia meliputi segalanya. (41: 52-54).

Allah SWT telah menunjukan jalan kebenaran itu melalu berbagai macam hal-hal menakjubkan yang terjadi baik yang sempat diabadikan oleh manusia dalam bentuk tulisan, gambar atau video, maupun yang tidak. Ini semua menjadi petunjuk kebenaran hanya bagi orang-orang yang tidak buta mata hatinya.

Berikut ini kami sajikan beberapa tanda-tanda kebesaran Allah swt, yang sempat diabadikan dalam bentuk video.

1. Keajaiban Adzan: Angin kencang tiba-tiba berhenti.

Suatu ketika terjadi angin sangat kencang menerpa suatu desa, banyak orang ketakutan. Salah seorang yang tampaknya faqih dalam agama, kemudian mengumandangkan adzan. Berkat kekuasaan Allah swt, angin kencang yang sempat menakutkan penghuni rumah itu berangsur dengan cepat berhenti. Para penghuni rumahpun gembira dan menangagungkan asma Allah.. Allahu Akbar!

2. Keajaiban Shalat Istisqa': Hujan Saat Shalat

Shalat untuk meminta hujan telah dicontohkan oleh Rasulullah saw sendiri, ketika terjadi kemarau panjang di Madinah dan sekitarnya. Setelah Rasulullah dan umat Islam di madinah melaksanakan shalat Istisqa', tiba-tiba datang mendung dan turunlah hujan. Keajaiban seperti ini juga telah banyak dibuktikan oleh umat Islam sendiri. Salah satunya terjadi pada tahun ini ketika terjadi kemarau panjang di Indonesia, dan terjadi pembakaran liar hutan di sumatra yang menyebabkan asap menyelimuti kawasan penduduk. Para ulama pun menyerukan untuk melaksanakan shalat Istisqa', sehingga Allah swt pun meridhai dan menurunkan hujan.

3. Masjid-Masjid Kokoh diterjang Tsunami

24 Desember 2004 silam dunia terhenyak dengan terjadinya gempa dasyat yang menyebakan tsunami besar yang menerpa kawasan pantai-pantai di samudera Hindia. Aceh sebagi wilayah yang paling dekat dengan sumber gempa menjadi wilayah yang paling parah terkena terjangan Tsunami. Ratusan ribu orang meninggal, hampir seluruh bangunan yang ada di dekat pantai rata dengan tanah, Namun ada sesuatu yang mengejutkan, banyak masjid yang masih berdiri. Shubhanallah.

4. Para Ilmuwan Yang Masuk Islam Karena Berfikir

Islam adalah agama yang mengedepankan akal-budi. Hanya dengan akal dan hati yang bersih, seseorang akan menjadi seorang muslim yang sebenarnya.

 “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al Qur’an itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu?“ (QS. Fush Shilat [41]:53 )

“maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.” (QS al Hajj [22] : 46)

Maryam Mirzakhani, Sang Ratu Matematika

Oleh: Satrio Arismunandar

Nama Muslimah ini, Maryam Mirzakhani, mungkin tidak sepopuler penyanyi atau artis di Indonesia. Namun, dalam bidang keilmuannya, dia telah mencapai prestasi yang tidak kalah cemerlang, mungkin bahkan sangat cemerlang. Di banyak bagian dunia Islam, di mana peran kaum perempuan belum betul-betul menonjol, Maryam Mirzakhani adalah kekecualian.

Maryam Mirzakhani adalah matematikawan Iran dan dosen matematika di Universitas Stanford, Amerika Serikat. Bidang penelitiannya meliputi teori Teichmüller, geometri hiperbolik, teori ergodik, dan geometri simplektik. Pada 2014, Mirzakhani menjadi wanita pertama, sekaligus orang Iran pertama, yang memenangkan Medali Fields. Setelah menunggu 78 tahun sejak pertama kali digelar, medali Fields yang dianggap padanan hadiah Nobel untuk matematika, akhirnya diraih seorang perempuan.

Mirzakhani meraih penghargaan ini untuk jasanya dalam studi tentang permukaan Riemann. Ada dua kontribusi terpenting Mirzakhani dalam hal ini. Pertama berhubungan dengan geodesik tertutup, yaitu garis-garis lurus tertutup pada permukaan. Dengan menggunakan geodesik ini, volume ruang pada berbagai jenis permukaan Riemann dapat dihitung. Kedua berhubungan dengan teori sistem dinamik. Mirzakhani merumuskan lintasan pergerakan benda di atas permukaan Riemann, yang ternyata juga menghasilkan sebuah permukaan yang teratur.

Kontribusi Mirzakhani punya implikasi besar pada fisika teoritis dan matematika. Penentuan geodesik berguna pada teori dawai (string theory). Lintasan benda di atas permukaan berguna dalam teori sistem dinamik (Chaos). Penentuan volume dalam permukaan Riemann mungkin bisa dipakai suatu hari nanti untuk menghitung volume jagat raya.

Saat penganugerahan medali Fields untuk Mirzakhani, International Mathematical Union dalam siaran persnya menyatakan, ''Dia (Mirzakhani) adalah perpaduan antara teknik matematika yang andal, ambisi yang besar, visi yang jauh ke depan, dan rasa penasaran yang dalam. Ruang modulus (bagian dari permukaan Riemann) adalah dunia yang masih menunggu untuk dieksplorasi. Mirzakhani telah ditakdirkan untuk menjadi pemimpin dalam eksplorasi ini.'' Presiden Iran Hassan Rouhani telah memberi ucapan selamat atas prestasi Mirzakhani.

Maryam Mirzakhani lahir di Teheran, Iran, pada Mei 1977. Ayahnya bernama Ahmad Mirzakhani. Maryam Mirzakhani mulai dikenal di dunia internasional setelah memenangkan medali emas di Olimpiade Matematika Internasional 1994 (Hong Kong) dan Olimpiade Matematika Internasional 1995 (Toronto). Di Olimpiade Toronto, ia merupakan siswi Iran pertama yang lolos dengan nilai sempurna.

Mirzakhani bersekolah di Farzanegan, National Organization for Development of Exceptional Talents (NODET), di Teheran. Pada 1999, ia mendapat gelar BSc di bidang matematika dari Universitas Teknologi Sharif, Teheran. Tahun 2004, ia mendapat gelar PhD dari Universitas Harvard di bawah bimbingan Curtis McMullen, salah satu pemenang Fields Medal. Pada tahun yang sama, ia menjadi peneliti di Clay Mathematics Institute dan dosen di Universitas Princeton.

Mirzakhani telah memberikan banyak sumbangan untuk teori ruang moduli permukaan Riemann. Pada penelitian awalnya, Mirzakhani menemukan rumus yang menyatakan volume suatu ruang moduli bergenus khas sebagai polinomial dalam jumlah komponen batas.

Temuan ini membuatnya mampu mendapatkan bukti baru untuk konjektur Edward Witten dan Martin Kontsevich mengenai bilangan irisan kelas tautologi di ruang moduli, serta rumus asimtot untuk mencari panjang geodesika tertutup yang sederhana pada permukaan hiperbola padat. Penelitian selanjutnya berfokus pada dinamika Teichmüller di ruang moduli. Ia berhasil membuktikan konjektur lama yang menunjukkan bahwa alur gempa William Thurston di ruang Teichmüller bersifat ergodik.

Mirzakhani menikah dengan Jan Vondrak, seorang Ceko dan ilmuwan komputer teoritis yang bekerja di IBM Almaden Research Center. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Anahita Vondrakova. ***

Jakarta, 10 Desember 2015

Ditulis untuk Rubrik Penerobos, www.Aktual.com

Wawancara tentang Pers Mahasiswa 2015

Wawancara dengan M. Hafizhuddin

Bagaimana pandangan Anda ttg Pers Mahasiswa saat ini?
Saya tidak mengamati secara intens pers mahasiswa saat ini, sehingga jawabannya sangat umum. Sejauh yang saya lihat, pers mahasiswa tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Apalagi dibandingkan dengan maraknya media sosial dan media online saat ini. Pers mahasiswa seperti “tenggelam” dalam hiruk pikuk penyebaran informasi.

Apakah pers mahasiswa saat ini tidak lagi cukup kritis?
Ukuran kritis sangat subyektif. Dibandingkan dengan pers mahasiswa 1998, yang pernah jadi tesis saya, pers Indonesia tetap kritis dalam level yang bervariasi. Butuh penelitian untuk menjawab ini, karena kondisi pers mahasiswa di tiap kampus berbeda-beda.

Benarkah ada perubahan paradigma pers mahasiswa antara pra dan pasca reformasi?
Asumsi saya, pers mahasiswa itu selalu terkait dengan gerakan mahasiswa. Jadi kalau dilihat dari aktivitasnya, tidak ada perubahan paradigma. Tapi seberapa intens “perjuangan” pers mahasiswa, kita lihat saja inntesitas gerakan mahasiswa pra dan pasca reformasi. Jawabannya: Masih ada gregetnya, tetapi menurun karena zamannya sudah berubah, dari rezim otoriter di bawah Soeharto ke rezim demokratis di era Jokowi.

Apa yang membuatnya berubah?
Pers mahasiswa, sebagaimana juga pers mainstream, tidak terlepas dari konteks lingkungan dan zamannya. Zaman reformasi di mana banyhak keterbukaan jelas sangat berbeda dibandingkan zaman otoriter Orde Baru yang tertutup. Contoh konkrit, sidang terbuka Majelis Kehormatan Dewan (DPR) yang memeriksa kasus pelanggaran etik Setya Novanto, itu tak terbayangkan bisa terjadi di zaman Orde Baru.

Menurut Anda, apa kendala yg sering terjadi di tubuh persma? Inkonsistensi penerbitan?
Pers mahasiswa tidak akan pernah jadi profesional, karena mahasiswa itu tugas utamanya menyelesaikan kuliah. Jadi aktivitas pers mahasiswa adalah aktivitas sambilan. Ketidak konsistenan penerbitan hanyalah salah satu dampaknya.

Menurut Anda, apakah pers mahasiswa perlu mengangkat isu nasional, sementara isu2 tersebut sudah diangkat oleh media mainstream?
Tidak harus. Malah menurut saya pers mahasiswa itu sebaiknya fokus membahas masalah di sekitar lingkungan kampusnya. Jika pers mahasiswa di kampus UI, misalnya, maka dia sebaiknya fokus di masalah sekitar kampus UI dan daerah Depok. Dia akan sia-sia dan kalah bersaing jika membahas isu nasional: kalah cepat, kalah skala, kalah lengkap, dst..dsb... Nggak usah dipaksakan. Dulu kan belum ada Internet. Sekarang pers mahasiswa harus melawan detik.com dan kompas.com, ya pasti kalah.

Mengenai kasus pemberedelan yg tak jarang menimpa persma, apakah perlu ada perlindungan yg pasti, misalnya menyertakan persma dalam UU Pers?
Tidak perlu. Pers mahasiswa selama masih mengandalkan anggaran dari Rektorat akan selalu tergantung. Jadi pers mahasiswa harus lebih mandiri. Atau pers mahasiswa tidak harus memakai logo universitas, biar lebih bebas.

Adakah kekurangan persma yg perlu menjadi perhatian dan harus dibenahi?
Pers mahasiswa bagus sebagai wadah pelatihan intelektual mahasiswa. Jadi pers mahasisa itu mendidik kader-kader pemimpin masa depan, termasuk mereka yang mungkin nanti akan berkiprah sebagai profesional di pers nasional, di parpol, dll. Maka aspek peningkatan intelektual ini perlu diperhatikan. Pers mahasiswa beda dengan unit kegiatan semacam unit kegiatan bola voli, karate, dsb.

Bagaimana kondisi persma ke depan? Adakah prediksi?
Pers mahasiswa di masa depan mungkin akan masuk lebih banyak ke media online, karena media cetak makin menurun. Tetapi ini Cuma prediksi kasar saja.

Jakarta, 3 Desember 2015
Satrio Arismunandar

Strategi Baru Militer China yang Lebih Percaya Diri

Oleh: Satrio Arismunandar

Kebangkitan China, sebagai negara adidaya baru yang menandingi Amerika Serikat, membuat segala gerak-geriknya menjadi pusat perhatian. Pertumbuhan ekonomi China membuat negara itu kini memiliki kepentingan-kepentingan yang tak bisa ditinggalkan di setiap benua. Sejalan dengan itu, militer China pun berkembang untuk bisa secara aktif melindungi berbagai kepentingan, yang kini tidak dibatasi pada lingkup sempit kedaulatan teritorialnya.

Dalam kaitan itu, pada pertengahan 2015, Kementerian Pertahanan China telah mengeluarkan Buku Putih pertahanannya. Tidak seperti dokumen-dokumen sebelumnya, inilah pertama kalinya China secara terbuka mengungkapkan bagian-bagian dari strategi militernya. Bahkan judul dokumennya diubah dari “Pertahanan Nasional China” menjadi “Strategi Militer China.” Tidak seperti dokumen pertahanan China sebelumnya, yang berisi hal-hal yang bersifat retrospektif (melihat ke masa lalu) dan samar-samar, Buku Putih baru ini menawarkan rincian tentang niat-niat strategik China dan pengembangan masa depan militernya.

Seorang pejabat militer China menyatakan, transparansi yang lebih besar dalam Buku Putih baru tersebut menandakan hadirnya China yang lebih percaya diri. Bisa dikatakan, banyak pengungkapan yang terpapar di dokumen itu sebenarnya tidaklah baru. Ia menguraikan strategi “pertahanan aktif” (active defense) China yang usianya sudah puluhan tahun, yang menyatakan bahwa China akan selalu defensif secara strategik, walau mungkin tidak demikian perwujudannya di tingkatan operasional atau taktis.

Dokumen ini juga merinci tujuan utama militer China: menyiapkan dirinya untuk menghadapi “perang-perang lokal di bawah kondisi informasionisasi (informationization).” Dengan kata lain, konflik-konflik regional di mana komando, kontrol, komunikasi, intelijen, pengintaian, dan pengawasan (C4ISR) akan memainkan peran utama. Hal itu umumnya juga sudah diketahui oleh para pengamat.

Tetapi berbagai pengungkapan lain di Buku Putih itu lebih memberi kejelasan. Buku Putih itu menunjukkan, China bermaksud memfokuskan pengembangan kekuatannya dalam empat domain: dunia maya (China akan mendorong kapabilitas perang cyber), luar angkasa (China akan mengambil langkah-langkah dalam mempertahankan kepentingannya di sana, walau China menentang militerisasi luar angkasa), kekuatan nuklir (China akan membangun kapabilitas serangan-kedua yang andal), dan terakhir samudera-samudera.

Paling Menimbulkan Kekhawatiran

Domain terakhir itu adalah apa yang saat ini paling menimbulkan kekhawatiran di kalangan tetangga-tetangga China, mengingat sikap China yang semakin asertif di Laut China Timur dan Laut China Selatan. Dan Buku Putih ini memang menggarisbawahi niat Beijing untuk mengembangkan Angkatan Laut China dan memperluas jangkauan operasinya. Yakni, ada pergeseran dari “pertahanan perairan lepas pantai” ke arah “perlindungan lautan terbuka.”

Buku Putih tersebut berargumen bahwa makin meningkatnya kepentingan China di seberang lautan telah mengubah fokus negeri itu, dari kekuatan daratan kontinental menjadi kekuatan maritim. Hal ini mendorong China untuk memprioritaskan angkatan lautnya dalam perencanaan modernisasi militernya. Dalam pernyataan yang dulu bisa dianggap sebagai “penyimpangan” di militer China, dokumen ini menyatakan bahwa “mentalitas tradisional yang mendahulukan daratan daripada lautan harus ditinggalkan.”

Hal ini berarti bahwa di masa depan, China bukan hanya akan mempertahankan garis pantainya dari serangan, tetapi juga jalur-jalur komunikasi laut (sea lanes of communications) melalui rute-rute pelayaran internasional. Ini termasuk pelayaran dari Timur Tengah, di mana lebih dari separuh suplai minyak untuk China dikirimkan.

Hal itu, pada gilirannya, berarti negara-negara seperti India akan harus membiasakan diri melihat lebih banyak kapal-kapal Angkatan Laut China di Samudera Hindia. Dengan pendekatan yang sama, Jepang dan Amerika harus memperkirakan akan lebih banyak patroli laut dan udara China di Lautan Pasifik, dan mungkin juga ada satu atau dua kapal induk China.

Dokumen “Strategi Militer China” itu disiarkan di tengah tindakan reklamasi pulau oleh China dan makin meningkatnya peringatan-peringatan bernada permusuhan, terhadap aset-aset penerbangan Angkatan Laut AS yang beroperasi di Laut China Selatan. Dokumen itu menjabarkan bagaimana Angkatan Bersenjata China diperkirakan akan bersikap, untuk mendukung tujuan-tujuan geopolitik Beijing.

Dalam Buku Putihnya, China berjanji untuk menggunakan angkatan bersenjata untuk menciptakan “postur strategik yang menguntungkan, dengan lebih banyak penekanan pada pengerahan kekuatan militer dan sarana-sarananya,” guna menjamin pembangunan negeri secara damai. Dokumen itu juga menuduh bahwa Amerika Serikat (dan negara-negara tetangga lain) melakukan “langkah-langkah provokatif” terkait pulau-pulau dan gugusan karang China.

Tentara Pembebasan Rakyat

Ada lima unsur utama yang bernilai strategik dari Buku Putih itu, yang layak diperhatikan. Pertama, tugas terpenting dan prioritas pertama dari Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) adalah tetap memelihara kekuasaan dan otoritas Partai Komunis China (PKC). Buku Putih ini secara sangat jelas menyatakan bahwa TPR pertama-tama eksis untuk melindungi PKC dan rezim Presiden China Xi Jinping.

Pernyataan membela tanah air China dan rakyat China dijadikan urutan nomor berikut, dibandingkan urutan pertama memelihara legitimasi dan keampuhan PKC. Bagaimanapun juga, TPR adalah lengan dari PKC –bukan negara China—dan dengan demikian Angkatan Bersenjata China ditugaskan semata-mata untuk mempertahankan Partai ketimbang kesejahteraan 1,3 miliar rakyat China. Jika isu-isu ekonomi, demografi, atau sosial mengancam legitimasi PKC, Presiden Xi Jinping memiliki opsi untuk mendayagunakan kekuatan TPR untuk meredam oposisi politik dan kerusuhan domestik.

Kedua, China membangun militer untuk sanggup bertarung dan memenangkan perang. Militer China difokuskan untuk memastikan, bahwa berbagai investasi baru-baru ini di TPR bisa diterjemahkan ke dalam wujud kapabilitas dalam menjalankan perang yang sebenarnya. Buku Putih secara jelas menyatakan, TPR bermaksud “mengikhtiarkan untuk merebut inisiatif strategik dalam perjuangan militer, secara proaktif merencanakan bagi perjuangan militer di semua arah dan matra, serta meraih peluang untuk mempercepat pembangunan militer, reformasi, dan pengembangan.”

Militer China sangat ingin menjadi militer yang mampu melancarkan ofensif dan menaklukkan setiap penantang. Buku Putih ini memberikan penekanan khusus pada ambisi Angkatan Laut China, untuk menjadi kekuatan laut perairan dalam yang tidak terbatas hanya bagi pertahanan pantainya sendiri (blue water force).

Angkatan Laut perairan dalam itu akan beroperasi secara reguler melalui “rantai pulau pertama” yang memisahkan China Selatan, China Timur, dan Laut-laut Kuning dari Pasifik untuk melindungi kepentingan strategik China. Angkatan Laut perairan dalam China, yang dibangun untuk mampu bertarung dan memenangkan perang, adalah juga militer yang tidak menunjukkan keraguan sedikit pun dalam menggunakan kekuatannya untuk menegakkan kedaulatan.

Bagi para pejabat di Beijing, angkatan laut perairan dalam ini (blue water navy) adalah kekuatan yang modern, yang mampu mempertahankan klaim-klaim teritorial, menyelenggarakan operasi-operasi global, dan mungkin yang paling penting adalah menjadi “tantangan nyata” terhadap Angkatan Laut Amerika.

Hasrat China untuk menjadi kekuatan perairan seperti itu tidaklah mengejutkan, dan hal itu menjadi peringatan terhadap negara-negara lain di kawasan yang berdekatan. Itu adalah sebentuk peringatan, yang tampaknya tidak akan meredakan ketegangan yang sudah ada antara China dengan Jepang, Korea Selatan, dan Filipina yang berbatasan.

Ketiga, TPR tampaknya berfokus pada ancaman-ancaman yang dalam persepsinya berasal dari Amerika Serikat, Jepang, Taiwan, negara-negara sepanjang pesisir Laut China Selatan, dan kedua Korea. Buku Putih dan arahan strategik yang telah dibenahi ulang mencerminkan persepsi tentang isu-isu keamanan nasional yang “baru,” yaitu: penyeimbangan kembali AS terhadap Asia; revisi-revisi Jepang terhadap kebijakan militer dan keamanan; negara-negara luar yang ikut campur dalam perselisihan teritorial China di Laut China Selatan dan kawasan lain mana pun; ketidakstabilan dan ketidakpastian di Semenanjung Korea; serta gerakan-gerakan kemerdekaan yang marak di Taiwan maupun Tibet.

Kepentingan keamanan Beijing kini terletak lebih jauh dari batas wilayahnya sendiri, dan melintasi kawasan-kawasan yang mensyaratkan kehadiran militer yang aktif. Kepemimpinan TPR berusaha memperlengkapi dan melatih kekuatannya untuk memenuhi persepsi-persepsi baru dari lingkungan keamanan China.

Dalam melakukan hal itu, Buku Putih terbaru memastikan bahwa China tidak punya rasa sesal dalam mempertahankan strategi militer active defense, atau apa yang dalam dokumen itu dipecah-pecah dalam kombinasi dari pertahanan strategik (strategic defense), pembelaan diri (self-defense), serangan operasional dan taktis (operational and tactical offense), dan kesediaan untuk melakukan serangan balik (counterattack).

Membenahi Struktur Internal

Keempat, militer China tahu bahwa ia memiliki beberapa hambatan besar yang bersifat keorganisasian dan harus diatasi. Buku Putih itu mengkaji langkah-langkah yang diperlukan untuk membenahi operasi-operasi harian dan struktur internal TPR. Langkah itu termasuk: pemberian prioritas yang berkelanjutan terhadap kerja ideologis dan politik, memodernkan infrastruktur logistik, membentuk sebuah sistem hukum militer, dan pengintegrasian upaya-upaya dukungan militer dan sipil.

Khususnya pada tingkat domestik, Buku Putih itu menekankan perlunya mengembangkan pendidikan pertahanan nasional, meningkatkan kesadaran publik tentang militer China, dan memikirkan kembali proses-proses yang mendorong orang untuk mendaftar menjadi anggota TPR. Inisiatif-inisiatif ini semuanya tampak bertujuan untuk menangani kelemahan-kelemahan dalam sumber daya manusia dan keorganisasian, untuk menghasilkan militer yang lebih kuat.

Kelima, China berminat dalam kontak-kontak dan hubungan militer-ke-militer, dan Buku Putih itu sendiri merupakan pertanda dari transparansi yang meningkat. Kabar baiknya adalah Buku Putih itu menegaskan, “Angkatan Bersenjata China akan terus mengembangkan hubungan militer-ke-militer yang bersifat non-blok, non-konfrontasi, dan tidak diarahkan ke pihak ketiga mana pun.”

Secara lebih spesifik, Buku Putih itu mengekspresikan minat militer China dalam mengukuhkan model baru hubungan militer dengan angkatan bersenjata Amerika Serikat. Model baru hubungan militer ini akan mencakup dialog-dialog pertahanan, pertukaran dan langkah-langkah lain yang bertujuan memperkuat rasa saling percaya, pencegahan eskalasi yang tak disengaja, dan mengurangi krisis-krisis.

Kontak militer-ke-militer dan keterlibatan dengan China memberi manfaat bagi AS, karena inisiatif seperti itu bisa membantu menghindarkan terjadinya salah perhitungan, serta meningkatkan kemampuan AS untuk memahami maksud China. Keterlibatan ini juga memberi landasan bagi negosiasi di masa depan dan de-eskalasi, jika sedang terjadi krisis.

Sisi positif Buku Putih ini adalah aspek transparansinya. Buku Putih ini adalah pernyataan yang jelas tentang niat-niat militer China. Setelah mengkaji Buku Putih ini, komunitas internasional jadi memiliki pemahaman yang lebih baik tentang rencana-rencana China bagi militernya.

Meskipun transparansi yang lebih besar pada Buku Putih itu mungkin adalah produk dari China yang lebih percaya diri, China tetaplah sebuah negeri yang belum bisa lepas dari dilema keamanan klasik. Seperti hasil pengamatan yang dinyatakan di buku itu, tetangga-tetangga China memang sedang mempersenjatai diri kembali dan membantu AS memperkuat aliansi keamanannya.

Jadi, bahkan ketika China sedang berusaha keras mengembangkan keamanannya, langkah China itu mendorong tetangga-tetangganya untuk mencari jalan dalam meningkatkan situasi keamanan mereka. Dengan demikian, hal ini mengurangi keefektifan usaha-usaha China sendiri. Perkembangan seperti ini mungkin justru sesuatu yang tidak diinginkan oleh strategi militer China.

Jangan Terlalu Naif Terhadap China

Dalam upaya membaca Buku Putih China, kita tentu tidak boleh bersikap terlalu naif bahwa Beijing betul-betul ingin menjadi pemangku kepentingan yang damai dan bertanggung jawab dalam tatanan global. Selain minatnya dalam memperdalam hubungan militer-ke-militer, arahan strategik barunya tak diragukan menunjukkan ambisi China untuk mentransformasikan militernya menjadi kekuatan maritim yang modern dan mampu menantang AS di teater Asia-Pasifik dan di tempat mana pun di dunia.

Buku Putih itu mengisyaratkan bahwa militer China bermaksud memproyeksikan kekuatan melampaui wilayah pinggiran langsungnya (periphery) menuju lautan terbuka, dalam mengejar sebuah “peremajaan nasional” atau “reformasi nasional.” Reformasi ini bertujuan menghadapi apa yang oleh para pemimpin China dipandang sebagai usaha-usaha yang dipimpin AS untuk meredam kebangkitan China.

Dokumen itu juga menandai transisi dari fokus China pada pembangunan ekonomi –dan “pendekatan lepas tangan” terhadap urusan-urusan global—ke reorientasi baru. Reorientasi itu bukan cuma berkaitan dengan cakupan kepentingan China, tetapi juga mengisyaratkan keteguhan nasional untuk mempertahankan kepentingan China melalui penggunaan kekuatan.

Dalam konteks kepentingan Indonesia dan kawasan ASEAN, Buku Putih China mengirim beberapa pesan yang terasa mengganggu bahwa China berkomitmen untuk “secara pelan-pelan mencapai hegemoni regional.” Hal ini agak mengganggu karena China kini sedang terlibat dalam perselisihan teritorial dengan sejumlah anggota ASEAN, tentang klaim kedaulatan atas sejumlah pulau dan perairan di Laut China Selatan.

Tampaknya China memiliki visi dan rencana untuk memperluas jangkauan global angkatan bersenjatanya. Kini terserah pada AS, sekutu-sekutu AS di Pasifik, dan ASEAN untuk bagaimana terlibat dengan China, seraya mengupayakan tanggapan yang memadai terhadap berbagai manuver yang dilakukan negara tirai bambu ini.

Jakarta, November 2015
Ditulis untuk Majalah DEFENDER

Freeport, Nasionalisme, dan Nasionalisasi

Oleh: Satrio Arismunandar

Diskusi tentang masa depan PT Freeport Indonesia hampir selalu dikaitkan dengan nasionalisme, yang berujung pada keinginan untuk menasionalisasi perusahaan tambang tersebut. Tetapi kalangan internal istana tidak satu suara soal gagasan nasionalisasi itu.

Para founding fathers Negara Kesatuan Republik Indonesia punya semangat nasionalisme menggebu. Mereka tampaknya lebih suka jika sumber daya alam Indonesia ditenggelamkan saja ke laut daripada dieksploitasi oleh kolonial Belanda. Kalau toh harus menunggu, mereka siap menunggu sekian tahun sampai para insinyur Indonesia sendiri sanggup menggalinya, dan memanfaatkannya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Semangat nasionalisme ini tidak sirna sampai sekarang. Heboh tentang tuduhan permintaan saham oleh Ketua DPR-RI Setya Novanto ke petinggi perusahaan emas PT Freeport Indonesia, telah mengangkat lagi isu nasionalisme tersebut. Isu itu diterjemahkan dalam bentuk nasionalisasi Freeport.

Pada 2013, terjadi kecelakaan kerja berupa robohnya terowongan di lokasi penambangan PT Freeport, yang menewaskan 28 orang pekerja serta 10 pekerja lainnya luka-luka. Sesudah peristiwa itu, sejumlah anggota DPR RI dan DPD RI meminta pemerintah menghentikan sementara kegiatan PT Freeport yang melakukan penambangan di Papua, untuk kemudian diubah menjadi perusahaan nasional.

"Kegiatan PT Freeport ibarat negara dalam negara di Indonesia. Sudah saatnya PT Freeport dievaluasi dan sahamnya dinasionalisasikan," kata anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Subagyo, waktu itu. Saat itu pemerintah masih di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

CNN Indonesia belum lama ini membuat survei di lamannya, dengan menanyakan, bagaimana respons masyarakat Indonesia atas kelanjutan Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia, yang telah beroperasi di Papua selama kurang lebih 48 tahun? Jawabannya signifikan: 90 persen masyarakat menghendaki nasionalisasi Freeport. Survei ini dilakukan di media daring, dan mungkin belum layak disebut survei akademis. Namun, hasil survei ini mungkin cukup untuk menggambarkan sentimen masyarakat Indonesia pengguna Internet, tentang harapan mereka pada masa depan Freeport.

Dari kalangan pelaku usaha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga mendesak Pemerintah Jokowi agar segera menasionalisasi PT Freeport Indonesia, ketimbang memperpanjang kontrak perusahaan tersebut. “Pemerintah jangan hanya puas dengan 1 persen (royalti) itu saja. Harus bisa maksimal sesuai perundang-undangan,” kata Ketua Komite Tetap Bidang UKM Kadin Indonesia, Alawi Mahmud, 19 Oktober 2015.

Alawi mengatakan, pemerintah perlu meninjau ulang keberadaan PT Freeport, yang hingga kini tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Papua dan Indonesia. “Keberadaan Freeport harus di tinjau lagi. Harus dengan catatan, catatan itu yang harus mengakomodir Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Rekomendasi untuk Presiden

Suara pendukung nasionalisasi bahkan santer dari lingkungan dalam istana sendiri. Luhut Binsar Pandjaitan, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, pernah merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo agar PT Freeport Indonesia dinasionalisasi setelah kontraknya habis pada 2021. Luhut menyatakan pandangan pribadinya, bahwa nasionalisasi Freeport sebaiknya dilakukan seperti ketika negara menunjuk PT Pertamina (Persero) mengambil alih wilayah kerja minyak dan gas di Blok Mahakam.

KK PT Freeport Indonesia akan habis pada 2021. Namun manajemen meminta diberikan perpanjangan kontrak dalam bentuk izin usaha pertambangan khusus lebih cepat. Alasannya, Freeport ingin menanamkan investasi 18 miliar dollar AS untuk proyek tambang bawah tanah yang akan digarapnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, menyatakan, manajemen perusahaan asal AS itu harus melakukan divestasi 10,64 persen sahamnya tahun 2015 ini, sehingga menggenapi jumlah saham perusahaan yang dipegang pemerintah menjadi 20 persen. Proses divestasi kemudian berlanjut pada 2019, di mana Freeport harus menawarkan lagi 10 persen sahamnya ke Indonesia.

Namun, belum juga muncul kejelasan tentang nasib divestasi tersebut. Heriyanto, Kepala Bagian Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Minerba di Kementerian ESDM menyatakan, manajemen Freeport meminta divestasi dilakukan melalui penjualan saham ke publik di pasar modal atau penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) sebesar 30 persen.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli pada 18 November 2015 mengancam, jika Freeport tidak memenuhi kewajiban divestasi dan empat syarat lain yang diminta Presiden Jokowi, maka kontraknya tidak akan diperpanjang.

Sesuai komitmen, Freeport harus mematuhi sejumlah persyaratan yang diajukan Presiden Jokowi, jika ingin melanjutkan bisnis tambangnya di Indonesia pasca-kontrak habis pada 2021. Persyaratan itu adalah membayar royalti, membangun pabrik pemurnian (smelter), memanfaatkan sumber daya lokal (local content), melepas sebagian sahamnya (divestasi) ke pemerintah atau badan usaha nasional, serta melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar.

Reaksi Pemerintah AS

Lantas bagaimana dengan kemungkinan reaksi pemerintah AS? Menurut Luhut, kelanjutan kontrak karya Freeport adalah urusan bisnis, yang tidak terkait dengan hubungan bilateral Indonesia-AS. Maka, sikap apapun yang diambil pemerintah adalah hak Indonesia sebagai negara berdaulat.
"Tidak ada urusan dengan AS. This is b to b (business to business). Kalau dia tidak deliver, masak diteruskan," tutur Luhut. Ditambahkannya, masalah bisa muncul jika Indonesia menghambat Freeport. Tapi dalam kasus ini, justru Freeport yang tidak melakukan komitmen.

Menurut “skenario nasionalisasi Luhut,” Freeport mungkin bisa meniru kasus Blok Mahakam. Dalam kasus Blok Mahakam yang habis masa kontraknya pada 2017, Pertamina diinstruksikan oleh pemerintah untuk menguasai sepenuhnya Blok Mahakam. Namun pada pengelolaannya kelak, BUMN Migas itu dimungkinkan memberikan hak partisipasi (participating interest) Blok Mahakam, dengan memprioritaskan (first right of refusal) kepada PT Total E&P Indonesie selaku pemegang hak konsesi saat ini. Langkah itu adalah hak pemerintah.

Dalam kasus PT Freeport, pemerintah juga berhak mengambil alih ketika kontrak karyanya habis pada 2021. Pemerintah dimungkinkan menunjuk PT Antam (Persero) Tbk menjadi pemegang utama tambang mineral Grasberg, untuk kemudian bisa saja first right of refusal diberikan kepada Freeport untuk menjadi mitranya.

Harapan boleh saja membubung tinggi. Tetapi para menteri di kabinet Jokowi ternyata tidak satu suara dalam isu nasionalisasi Freeport ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said pada 2 Juli 2015 mengatakan dengan lugas, upaya nasionalisasi terhadap perusahaan asing sebagai “buah pikiran yang sempit.”

Kata Sudirman, Pemerintah tidak berniat mengambil alih saham PT Freeport Indonesia setelah berakhirnya masa kontrak perusahaan itu pada 2021 nanti. “Pikiran sempit untuk mengambil alih. Itu pikiran yang kurang pas di zaman sekarang,” kata Sudirman. Pandangan Sudirman sangat kontras dengan pandangan Luhut dan Rizal Ramli.

Dalam perspektif Sudirman, untuk bisa bersaing secara global, Indonesia harus bisa berinteraksi dengan komunitas internasional, maka Indonesia masih membutuhkan perusahaan asing. "Yang membuat kita tangguh itu kalau kita bisa bekerja sama dengan bangsa lain dan berprestasi. Kita memilih untuk tetap dengan pemain global sebagai bagian dari benchmark,” tegasnya.

Kunci jawaban atas isu nasionalisasi Freeport ini ada di tangan Presiden Jokowi. Jokowi pastinya sadar, nasionalisasi Freeport adalah isu yang populer, tetapi sekaligus sarat dengan tarik-menarik berbagai kepentingan. Jokowi belum bicara tegas soal nasionalisasi Freeport. Tampaknya ia memilih “menunggu momen yang tepat” untuk mengatakannya. Tetapi permainan tunggu-menunggu ini tak bisa terus diulur-ulur. *

Ditulis untuk Majalah AKTUAL, November 2015

Neraka Perang Suriah dan Jebakan ISIS

Oleh: Satrio Arismunandar

Sejumlah serangan teror terkoordinasi yang terjadi di Paris, Perancis, pada Jumat, 13 November 2015, telah mengejutkan dunia. Sebanyak 132 warga sipil tewas dan 349 orang lain cedera dalam serangan, yang diklaim dilakukan oleh kelompok ekstrem ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) atau Negara Islam di Irak dan Suriah. Namun, serangan ini sebenarnya baru babak pembukaan dari drama yang bisa lebih mengerikan dan berdampak sangat luas.

Serangan teror di Paris tidak akan berhenti dampaknya hanya di negeri Eropa yang jadi pusat mode tersebut. Telah muncul laporan-laporan pada 16 November 2015 bahwa Perancis akan menyerukan penerapan Ayat 5 Perjanjian Pertahanan Bersama (Mutual Defense Treaty) NATO. Pasal pertahanan kolektif NATO itu mewajibkan seluruh anggota NATO, termasuk Amerika Serikat, untuk berperang bersama Perancis melawan musuh: ISIS.

Dalam pernyataan berbahasa Arab dan Perancis di media daring (online), yang oleh otoritas keamanan dianggap asli, ISIS memang mengklaim bertanggung jawab atas serangan-serangan di Paris. Serangan-serangan teror itu disebut sebagai “keajaiban” yang dilakukan oleh “delapan saudara yang mengenakan rompi bahan peledak dan senapan serbu.” Paris yang jadi sasaran serangan disebut sebagai “ibukota kemesuman dan penyimpangan.”

Sehari sebelumnya, ISIS juga mengklaim bertanggung jawab atas dua serangan bom bunuh diri di pinggiran Beirut, Lebanon, yang menewaskan 43 orang dan melukai lebih dari 200 warga lain. Bom diledakkan di depan sebuah masjid Syiah dan di depan sebuah pusat perbelanjaan, di daerah komunitas kelompok Hizbullah. Serangan ISIS terhadap basis Syiah di Yaman dan Lebanon ingin mengirim pesan agar Iran, sebagai sekutu Syiah di Yaman dan Lebanon, tidak ikut menyerang basis ISIS di Irak dan Suriah.

Ketika menanggapi serangan teror di kota Paris, Presiden Perancis Francois Hollande mengumumkan pada 14 November, pihaknya akan menanggapi dengan perang “tanpa ampun” terhadap kelompok yang bertanggung jawab atas serangan itu. Berbicara dari Bataclan, tempat terjadinya salah satu serangan, ia menyatakan: “Kita akan memimpin perang yang akan bersifat tanpa ampun.”

Hollande menilai, serangan ISIS itu adalah “pernyataan perang yang diputuskan dan direncanakan di Suriah, disiapkan dan diorganisasikan di Belgia, serta dilakukan di Perancis dengan keterlibatan warga Perancis.” Maka ISIS harus dilawan oleh kekuatan-kekuatan global agar ISIS bisa hancur.

Serangan Balasan Perancis

Pada hari Minggu, 15 November, tampaknya sebagai “pembalasan terhadap aksi teror,” 10 pesawat jet tempur Perancis menghajar kota Raqqa, Suriah, yang dikuasai dan de facto merupakan ibukota “kekhalifahan ISIS.” Setidaknya 20 bom dijatuhkan di kota itu, kata Kementerian Pertahanan Perancis. Jet-jet itu menghantam sebuah pusat komando dan kontrol, pusat rekrutmen jihad, depot amunisi, dan sebuah kamp pelatihan.

Kapal induk Perancis, Charles de Gaulle, menurut Hollande, akan dikerahkan ke bagian timur Laut Tengah untuk “melipatgandakan kapasitas kita dalam melakukan aksi” melawan ISIS di Suriah. Perancis sebetulnya sudah lama bergabung dengan koalisi AS dan sekutu negara-negara Arab Teluk dalam melakukan serangan-serangan udara ke posisi ISIS di Suriah. AS memulai kampanye udaranya sejak 22 September 2014, sedangkan Rusia memulai serangan udara sejak akhir September 2015.

Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan pada 13 November, aliansi pertahanan Atlantik Utara itu akan mendukung Perancis dan tetap “kuat dan bersatu” melawan terorisme. Walau Perancis belum mengumumkan apakah pihaknya akan menyerukan pemberlakuan Ayat 5, Stoltenberg memberitahu bahwa para anggota NATO bersiap siaga untuk membantu. “Hal yang penting adalah kami mendukung otoritas Perancis dalam tekad mereka untuk menghadapi ancaman teroris,” ujarnya.

Pasal perjanjian NATO itu menyatakan, jika diminta maka setiap anggota lain wajib membantu negara anggota yang diserang. Sumber daya militer NATO, yang bisa dioperasikan untuk perang termasuk lebih dari 3.000.000 tentara, 25.000 pesawat tempur, dan 800 kapal perang yang mampu mengarungi lautan dalam. Secara ekonomi, aliansi pertahanan ini juga memiliki kekuatan yang cukup menggentarkan, karena mereka mewakili lebih dari 50 persen Produk Domestik Bruto global.

Pertama kalinya Ayat 5 diserukan adalah sesudah 11 September 2001, saat serangan-serangan teror terhadap gedung kembar World Trade Center di New York dan Washington, yang lalu memicu partisipasi NATO dalam misi militer di Afganistan. Amerika dengan sejumlah sekutunya kemudian juga menginvasi Irak pada 2003, dengan tuduhan bahwa Presiden Irak Saddam Hussein punya keterlibatan dengan Al-Qaeda, kelompok yang diyakini sebagai pelaku serangan teroris 11 September 2001.

Seandainya Perancis menjadi negara kedua yang akan melakukan hal itu, para duta besar dari 28 negara anggota NATO perlu bertemu untuk berkonsultasi, untuk menentukan rencana-rencana aksi. Negara terakhir yang pernah meminta konsultasi semacam itu adalah Turki, sesudah serangan-serangan oleh ISIS pada 2014.

Jika Perancis menyerukan pemberlakuan Ayat 5, pada esensinya Perancis telah mendeklarasikan perang, bukan sekadar otorisasi bagi penggunaan kekuatan militer. Bagaimanapun, situasi ini menjadi rumit disebabkan fakta bahwa ISIS berbasis di Suriah, yang sedang dilanda perang saudara. Bukan cuma pasukan ISIS yang berada di sana, tetapi juga pasukan militer Suriah yang setia pada Presiden Bashar al-Assad. Pasukan ini berperang melawan ISIS dan melawan pasukan oposisi yang ingin menggulingkan kekuasaan Bashar al-Assad.

Komplikasi Kehadiran Militer Rusia

Situasi juga semakin rumit karena peta konflik di Suriah melibatkan kekuatan besar lain, baik kekuatan regional seperti Arab Saudi, Iran, dan Turki, ditambah Amerika dan Rusia. Militer Rusia saat ini sedang berada di Suriah, untuk membantu posisi Presiden Bashar al-Assad yang terdesak secara militer oleh gerakan pasukan oposisi dan ISIS. Sejumlah kecil pasukan dan penasihat militer Iran, serta pasukan Hizbullah Lebanon, juga sudah hadir di Suriah untuk membantu militer Suriah yang setia pada Assad.

Jika NATO serius ingin menyerang dan menghabisi kekuatan ISIS, itu tidak cukup dilakukan lewat serangan udara yang sporadis. Pasukan darat NATO harus dikirim ke Suriah, di mana militer Rusia dan pasukan sekutu-sekutu yang pro-Assad sudah lebih dulu hadir. Apakah Rusia akan bersikap lemah, mengalah, dan membiarkan saja NATO menyerang?

Atau apakah Rusia akan memutuskan bahwa tindakan NATO ini hanyalah upaya tersamar untuk menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad, dan menyebabkan Rusia harus berperang melawan NATO? Karena sejak awal sudah jelas bahwa Perancis, Inggris, Amerika, Arab Saudi, Turki, dan Qatar, ingin agar Presiden Assad terguling dari kekuasaan. Langkah ini ditentang oleh Rusia, Iran, dan Hizbullah Lebanon. Dengan demikian, banyak dampak lanjutan dari aksi teror di Paris yang rumit dan belum terbayangkan.

Untuk memahami konstelasi konflik di Suriah sekarang, marilah kita mundur sejenak untuk melihat bagaimana awal terjadinya perang saudara di Suriah. Perang terjadi di Suriah sesudah protes-protes anti-pemerintah pada 2011 berkembang menjadi perang saudara. Setelah perang berlangsung selama empat tahun lebih, mereka berada dalam situasi buntu. Tidak ada yang betul-betul menang total. Sekelompok pemberontak Suriah dan suku Kurdi, pasukan militer Suriah pro-Assad, dan pasukan ISIS, masing-masing menguasai wilayah tertentu.

Pasukan pemerintah Suriah yang terkonsentrasi di Damascus dan bagian tengah serta barat Suriah berperang melawan kelompok ISIS dan Front al-Nusra, serta sejumlah kelompok anti-pemerintah yang lebih “moderat” yang berjumlah lebih kecil. Kelompok pemerintah ini terkonsentrasi di utara dan timur Suriah. Masing-masing kelompok ini juga berseteru atau bersaing satu sama lain.

Lebih dari 250.000 warga Suriah tewas dan satu juta lainnya luka-luka dalam konflik berdarah yang berlarut-larut ini. Sekitar 11 juta warga lainnya dipaksa mengungsi dari kampung halamannya. Empat juta dari 11 juta itu mengungsi ke luar negeri, termasuk mereka yang menempuh perjalanan penuh risiko dengan kapal-kapal menyeberang ke Eropa.

Melindungi Posisi Bashar al-Assad

Iran, Rusia, dan Hizbullah Lebanon mendukung pemerintahan Assad yang dipimpin sekte Alawite. Sedangkan Turki, Arab Saudi, dan Qatar mendukung oposisi “moderat” yang didominasi Sunni, bersama dengan Amerika, Inggris, dan Perancis. Hizbullah dan Iran diyakini sudah menempatkan pasukan dengan perwiranya di medan tempur Suriah.

Sedangkan koalisi yang dipimpin Barat dan Rusia melancarkan serangan-serangan udara untuk membela kepentingan sekutunya. Belakangan, Rusia gencar menyerang posisi ISIS demi mendukung pasukan Suriah. Namun Rusia dikritik oleh AS dan sekutu-sekutunya. Mereka berpendapat, Rusia sebenarnya tidak cuma menyerang ISIS, tetapi malah lebih banyak menyerang kubu pasukan oposisi Suriah.

Konflik di Suriah telah menyeret kekuatan-kekuatan besar, yang mendukung maupun yang menentang Presiden Assad, serta sekelompok pemberontak yang bersekutu untuk menggulingkan Assad. Selama puluhan tahun, Rusia adalah salah satu pendukung internasional terpenting bagi Presiden Bashar al-Assad. Kelangsungan rezim Assad sangat kritis bagi pengamanan kepentingan Rusia di Suriah dan kawasan Timur Tengah. Rusia menghambat berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB yang akan memojokkan Assad dan terus memasok senjata untuk pasukan Assad, walaupun dikritik oleh AS dan sekutu-sekutunya.

Moscow ingin melindungi fasilitas kunci angkatan laut, yang disewa Rusia dari Suriah di kota pelabuhan Tartous. Pangkalan ini adalah satu-satunya basis Rusia di Laut Tengah untuk Armada Laut Hitamnya. Rusia juga memiliki kekuatan di pangkalan udara di Latakia, jantung wilayah kaum Alawite yang jadi basis pendukung Assad.

Pada akhir September 2015, Rusia mulai melancarkan serangan udara terhadap kubu-kubu pemberontak, dengan menyatakan bahwa yang dijadikan sasaran adalah ISIS dan “semua teroris.” Namun sejumlah kelompok pemberontak yang didukung Barat mengklaim, mereka telah dihantam oleh serangan Rusia. Walau begitu, Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri menyatakan, hanya solusi politik yang bisa mengakhiri konflik di Suriah, dan Presiden Assad harus menjadi bagian dalam proses politik itu.

Sebaliknya, AS berpendapat, Assad tidak bisa menjadi bagian dari masa depan Suriah. AS menuduh Assad bertanggungjawab atas segala kekacauan yang meluas di Suriah, maka Assad harus menyingkir. Namun AS setuju tentang perlunya penyelesaian lewat negosiasi untuk mengakhiri perang, dan pembentukan pemerintahan transisi.

Mempersenjatai Pemberontak Suriah

AS juga mendukung aliansi oposisi utama Suriah, Koalisi Nasional, dan memberikan bantuan militer terbatas terhadap kaum pemberontak “moderat.” Sejak September 2014, AS telah melancarkan sejumlah serangan udara terhadap ISIS dan kelompok-kelompok jihad di Suriah, sebagai bagian dari sebuah aliansi internasional melawan kelompok jihad.

Namun AS bertindak setengah-setengah. Ia tidak melakukan serangan terhadap ISIS, manakala serangan itu dianggap bisa menguntungkan pasukan Suriah pro-Assad, atau ikut campur tangan dalam pertempuran antara mereka dan kelompok pemberontak. AS menjalankan program untuk melatih dan mempersenjatai 5.000 pemberontak Suriah, agar mereka bisa melawan ISIS di lapangan. Namun program ini gagal total secara memalukan, karena sangat sedikit dari mereka yang bahkan bisa mencapai garis depan pertempuran.

Aktor penting lain dalam perang di Suriah adalah Arab Saudi, yang memberikan bantuan militer dan keuangan yang besar pada beberapa kelompok pemberontak di Suriah, termasuk kelompok yang mengusung bendera “ideologi radikal Islam.” Kerajaan yang didominasi kaum Sunni ini berpendapat, Presiden Assad tidak bisa menjadi bagian dari solusi, dan ia harus menyerahkan kekuasaannya pada pemerintahan transisi atau digulingkan secara paksa.

Pemain penting lain adalah Turki. Sejak mulainya gerakan oposisi anti-pemerintah di Suriah, Turki sudah mengeritik keras Presiden Assad dan memintanya untuk mundur. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, tidak mungkin bagi rakyat Suriah untuk “menerima seorang diktator yang telah menyebabkan tewasnya sampai 350.000 orang.”

Turki adalah pendukung kunci oposisi Suriah dan kini terbebani oleh limpahan dua juta pengungsi dari Suriah, yang menyeberang lewat perbatasan darat. Di sisi lain, kebijakan Turki yang mengizinkan masuknya pejuang jihad, pengiriman senjata dan arus pengungsi melewati perbatasan dan wilayah kedaulatannya, telah dimanfaatkan oleh kelompok jihad asing yang bersemangat untuk bergabung dengan ISIS.

Turki sepakat untuk membiarkan pesawat-pesawat tempur AS menggunakan pangkalan –pangkalan udara di Turki untuk menyerang ke wilayah Suriah, sesudah terjadinya serangan bom oleh ISIS pada Juli 2015. Meski begitu, Turki mengeritik dukungan koalisi AS terhadap Satuan Perlindungan Rakyat Kurdi Suriah (YPG). YPG merupakan afiliasi dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) di Turki, yang dinyatakan terlarang dan dituding sebagai kelompok teroris oleh penguasa Turki, Uni Eropa, dan AS.

Pemain regional yang berlatar belakang Syiah adalah Iran. Negeri para mullah ini secara konkret telah mendukung militer Suriah dengan memberikan bantuan peralatan militer dengan harga disubsidi dan komandan-komandan militer kepada pasukan Suriah. Juga, pinjaman dana dan transfer minyak bumi. Assad adalah sekutu Arab terdekat bagi Iran. Wilayah Suriah juga menjadi titik transit penting bagi pengiriman senjata Iran kepada Hizbullah, kelompok Muslim Syiah yang jadi sekutunya di Lebanon.

Tambahan Kekuatan Bagi Pasukan Suriah

Iran diyakini juga punya pengaruh dalam keputusan Hizbullah untuk mengirim para pejuangnya ke Suriah barat, untuk membantu pasukan pro-Assad. Milisi-milisi Syiah dari Iran dan Irak, yang mengatakan bahwa mereka ingin melindungi tempat-tempat suci Syiah, juga bertempur mendukung pasukan Suriah dan melawan pasukan oposisi.

Serangan udara yang gencar dari Rusia terhadap posisi ISIS dan kelompok oposisi Suriah yang disebut sebagai “teroris” oleh Assad telah memberi kemunduran bagi kepentingan AS, Inggris, Perancis, Arab Saudi, dan Turki, yang ingin menggusur kekuasaan Assad. Pemboman oleh pesawat-pesawat Rusia memberi tambahan kekuatan bagi pasukan Suriah pro-Assad, untuk meraih kembali keunggulan di medan pertempuran darat. Tetapi ISIS pun tidak berdiam diri menghadapi manuver Rusia.

ISIS mengaku melakukan pembalasan pada Rusia, dengan memasang bom rakitan TNT berbobot 1 kilogram di pesawat penumpang Metrojet dari negeri beruang merah itu. Pesawat itu meledak hancur di Sinai, Mesir pada 31 Oktober 2015. Seluruh 224 penumpang dan awak di dalamnya tewas. Mayoritas penumpang adalah warga Rusia, yang baru saja berlibur di kota Sharm el-Sheikh, Mesir. Presiden Rusia Vladimir Putin pun marah dan memerintahkan militer Rusia untuk membalas, dengan melakukan serangan udara secara intensif ke basis ISIS di Suriah.

Rusia juga meluncurkan rudal jelajah jarak jauh dari jet-jet tempur dan rudal dari kapal-kapal perangnya di Laut Tengah, dengan sasaran kota Raqqa. Tembakan rudal dari kapal perang itu adalah yang kedua kali diluncurkan Rusia sejak Oktober lalu. Saat itu mereka meluncurkan rudal dari kapal perang di Laut Kaspia, 1.500 km dari Suriah. Peluncuran rudal jarak jauh ini juga telah menunjukkan kemampuan dan kebangkitan militer Rusia di bawah Presiden Putin, yang sejak runtuhnya Uni Soviet sempat dianggap melemah oleh NATO.

Sementara itu, militer AS pada Minggu, 16 November, juga mengumumkan, serangan udara koalisi pimpinan AS hari itu telah menghancurkan 116 truk pengangkut bahan bakar atau tangki ISIS dalam satu serangan di Albu Kamal, Provinsi Deir Ezzor, Suriah. Inilah pertama kalinya koalisi menyerang banyak target dalam satu gempuran. Serangan ini merupakan bagian dari strategi untuk mulai mengikis kemampuan finansial ISIS.

Koalisi sudah lama mengincar truk tangki pengangkut bahan bakar yang diproduksi di wilayah kontrol ISIS. Pasar gelap minyak merupakan salah satu sumber dana penting bagi ISIS. Menurut laporan BBC, ISIS diyakini meraup 500 juta dollar AS (sekitar Rp 6,8 triliun) tiap tahun dari industri minyak di wilayah yang mereka kuasai.

Skenario Perang Dunia III

Meski terdengar berlebihan dan spekulatif, sejumlah media asing sempat mengulas apa yang mereka sebut “skenario Perang Dunia III.” Yakni, terjadinya perbenturan kepentingan yang keras antara kekuatan-kekuatan besar, yang meminjam tangan aktor-aktor lokal (proxy war) di Suriah, sehingga menjadi “neraka yang meluas dan tak terkontrol.” Aksi militer pesawat tempur Rusia di Suriah juga bisa “bersinggungan” di udara dengan manuver pesawat tempur AS dan sekutu-sekutunya, karena tidak adanya koordinasi di antara mereka. Ketiadaan koordinasi juga disebabkan oleh iklim saling curiga yang belum di-clear-kan di antara mereka.

Namun, aksi teror di Paris mengubah konstelasi itu, sehingga ada semacam kesepakatan bahwa ancaman ISIS harus segera ditangani bersama secara serius. ISIS, seperti juga “kerabat dekatnya” Al-Qaeda dan kelompok Mujahidin di Afganistan, awalnya adalah kelompok yang lahir dan berkembang karena “diberi angin” oleh tindakan-tindakan AS sendiri untuk kepentingan tertentu. Mujahidin didukung secara finansial dan militer karena bermanfaat untuk mengusir pasukan Uni Soviet dari Afganistan.

Sedangkan ISIS bersama kelompok jihad lain awalnya diberi angin untuk menggusur Presiden Bashar al-Assad dari kekuasaan di Suriah. Namun, ISIS kemudian bertransformasi menjadi “anak nakal” yang sulit diatur dan bertindak seenaknya sendiri. ISIS meledakkan bom di masjid Syiah di Arab Saudi. Padahal Saudi semula adalah pendukung dana, ketika ISIS yang baru terbentuk sedang seru-serunya memerangi pasukan Suriah pro-Assad.

Proses munculnya ISIS berkaitan dengan tiga hal. Pertama, invasi militer AS dan sekutunya ke Irak pada 2003, yang menggulingkan rezim Presiden Saddam Hussein yang sekuler. AS menggunakan dalih kepemilikan senjata pemusnah massal oleh Irak dan keterkaitan Saddam dengan kelompok Al-Qaeda, yang dituduh sebagai pelaku serangan teror 11 September 2001. Dalih-dalih ini kemudian tidak pernah terbukti.

Kedua, pemerintahan Irak pasca Saddam yang didominasi Syiah dan didukung AS ternyata melakukan kebijakan diskriminatif terhadap kelompok Sunni. Ini memicu munculnya kelompok Negara Islam di Irak atau ISI (Islamic State in Iraq). Gerakan perlawanan lokal Irak yang anti-Amerika ini dipimpin Abu Mushab Az-Zarqawi. Zarqawi adalah veteran perang Afganistan 1980-an yang pernah berafiliasi dengan Al-Qaeda, yang sangat anti-Syiah.

Upaya AS melakukan “de-Baathisasi,” atau pembersihan militer Irak pasca Saddam dari unsur-unsur lama Partai Baath atau loyalis Saddam, berujung pada banyaknya tentara Irak --yang punya keahlian taktik tempur dan persenjataan-- justru diberhentikan dari dinas aktif. Barisan eks militer yang sakit hati dan menganggur ini lalu bergabung ke dalam ISI dan kelompok perlawanan lain. Ini membuat ISI, yang jadi cikal bakal ISIS, berlipat ganda kekuatannya, karena menggabungkan ideologi militan keagamaan dengan know how (pengetahuan dan keterampilan) persenjataan, termasuk keahlian dalam merakit bom.

Ketiga, ketika pecah konflik bersenjata di Suriah antara rezim Bashar al-Assad melawan kelompok oposisi yang didukung AS dan Saudi, ISI berekspansi ke Suriah dan mengubah nama menjadi ISIS. ISIS lalu mendeklarasikan berdirinya “kekhalifahan Islam” (Islamic State) di wilayah yang sudah ia kuasai pada Juni 2014.

Mewaspadai Jebakan ISIS

Serangan teroris ke Paris telah mengubah dinamika konflik di Suriah. Presiden AS Barack Obama telah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi G-20 si Antalya, Turki, pada 15 November 2015. Kedua pemimpin ini menyepakati langkah-langkah awal untuk perdamaian di Suriah. Keduanya sepakat tentang perlunya transisi politik di Suriah, walau masih ada perbedaan tentang posisi Presiden Bashar al-Assad dalam transisi politik tersebut.

Obama dan Putin secara prinsip sama, tentang tujuan-tujuan strategis terkait perang melawan ISIS. Tetapi ada perbedaan taktik. Militer Rusia secara gencar melancarkan serangan ke target-target di Suriah, yang menurut AS justru pada area pasukan tempur pihak oposisi, yang ingin menggulingkan Assad.

Bersatunya kekuatan Barat, NATO, dan Rusia, atau setidaknya tercapainya koordinasi aksi militer di antara mereka dalam menghantam posisi ISIS di Suriah, terkesan bersifat positif. Namun, tanpa disadari, kekompakan mereka itu justru bisa masuk ke dalam “jebakan ISIS” dan menjadi bahan propaganda empuk yang menguntungkan ISIS.

Meskipun gencar melancarkan propaganda lewat media sosial dan media daring, serta selalu mengibar-ngibarkan bendera “Islam” dalam aksinya, ISIS sebenarnya tidak populer di banyak negara yang mayoritas berpenduduk Muslim. Dengan susah payah, ISIS ingin dianggap sebagai “pejuang jihad yang membela Islam.”

Namun perilaku mereka yang brutal, yang dengan entengnya membunuhi warga sesama Muslim hanya karena berbeda aliran atau pandangan dengan ISIS, tidak mengundang simpati. Tindakan ISIS yang penuh kebencian dan kekerasan malah dipandang sebagai contoh penyimpangan ekstrem terhadap nilai-nilai Islam yang toleran dan damai.

Riset terbaru yang dilakukan Pew Research Center, Amerika, menyatakan, di Indonesia, 79 persen responden berpandangan negatif terhadap ISIS dan 4 persen bersikap sebaliknya. Sedangkan 18 persen mengatakan tidak tahu. Hasil itu dikutip the Huffington Post, 18 November 2015. Bahkan di Palestina, 84 persen warga memiliki pandangan negatif terhadap ISIS.

Sementara itu, Presiden Obama menolak menggambarkan ISIS dan Al-Qaeda sebagai kelompok yang dilandasi paham “Islam radikal,” karena istilah itu bisa berarti memberikan semacam legitimasi religius yang tidak layak diberikan pada mereka. “Mereka bukanlah pemimpin religius. Mereka adalah teroris. Kita tidak berperang melawan Islam. Kita berperang melawan orang yang menyelewengkan Islam,” tegas Obama.

Namun, dengan bersatunya kekuatan Barat, AS, NATO, dan Rusia dalam satu koalisi militer untuk melumat ISIS di Suriah, hal ini bisa menjadi bahan propaganda ISIS bahwa pihaknya sedang “membela Islam melawan komplotan non-Muslim.” Artinya, pihak Barat telah jatuh ke dalam jebakan narasi besar yang ingin dikembangkan ISIS, yaitu: “Koalisi Barat melawan Islam.”

Narasi besar “Barat versus Islam” ini punya daya tarik tertentu pada kaum muda Muslim di seluruh dunia, yang mungkin sedang resah karena kemiskinan, pengangguran, kurangnya pendidikan, ketidakjelasan masa depan, dan rasa ditolak oleh lingkungan. Banyak kaum muda Muslim di Eropa merasa terasing, terkucil, dan tidak menjadi bagian dari lingkungannya. Mereka inilah yang mudah terbujuk untuk mengalami radikalisasi dan lalu direkrut oleh ISIS.

Maka untuk menghadapi dan melumatkan ISIS, tidak cukup dengan kekuatan militer semata-mata. Koalisi anti-ISIS harus merangkul “dunia Islam” untuk menggelorakan pesan damai dan anti-kekerasan. Perlu dilakukan langkah deradikalisasi terhadap para pengikut ISIS dan mereka, khususnya kaum muda, yang punya hasrat bergabung dengan ISIS. Indonesia dapat berperan besar dalam memberi contoh dan berbagi pengalaman dengan negara-negara lain, dalam hal proses deradikalisasi tersebut.

Ditulis untuk Majalah DEFENDER, Desember 2015