Ketegangan Baru Akibat Peluncuran Roket Korut

Pemimpin Korea Utara tampaknya tidak pernah kehabisan ide untuk menimbulkan ketegangan baru di Semenanjung Korea. Rezim Kim Jong-un di Korea Utara (Korut) pada 7 Februari 2016 meluncurkan roket, yang diklaim sebagai roket untuk menempatkan satelit di orbit, namun diyakini banyak pihak sebagai uji coba senjata balistik antar-benua.

Peluncuran roket bernama Kwangmyongsong-4 itu dilakukan dari Pusat Peluncuran Satelit Korea Utara, Tongchang, yang berbatasan dengan China. Juru Bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan (Korsel), Moon Sang-gyun, mengatakan, roket itu diluncurkan sekitar pukul 09.30 waktu setempat dan diperkirakan melintasi Laut Kuning, hingga berada 240 mil di atas perairan barat daya Korsel serta 490 mil dari lokasi peluncuran.

Peluncuran roket ini dikecam banyak pihak, sebelumnya Korut juga sudah melakukan provokasi, lewat uji coba senjata nuklir atau yang diklaimnya sebagai “bom hidrogen” pada 6 Januari 2016. Itu adalah uji coba senjata nuklir keempat yang dilakukan Korut.
Akibat peluncuran roket terakhir ini, maskapai penerbangan Jepang dan Korsel sempat harus mengubah jalur penerbangan untuk menghindari potensi tabrakan di udara. Meski ditentang banyak pihak, Korut tetap bersikukuh meluncurkan roket. Korut beralasan, roket yang diluncurkannya ke orbit bumi tidak berbahaya, karena membawa satelit untuk keperluan observasi.

Tindakan Korut ini melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, yang melarang Pyongyang melakukan peluncuran roket, yang dapat digunakan sebagai rudal balistik pembawa hulu ledak nuklir. Tapi, bukannya menghentikan aktivitas yang menuai kontroversi, Pyongyang malah menyatakan akan tetap melanjutkan proyek peluncuran satelitnya.

Sesudah peluncuran roket itu, Jepang, Amerika Serikat (AS), dan Korsel langsung mengecam keras Korut dan meminta Dewan Keamanan PBB untuk bersidang darurat. Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, mengatakan, "Jepang bekerjasama dengan masyarakat internasional, dan tidak akan ragu untuk mengambil tindakan terhadap Korut. Tokyo juga telah mengirimkan protes keras ke Pyongyang."

Menteri Luar Negeri AS, John Kerry menyatakan, peluncuran roket itu adalah tindakan provokasi yang tidak dapat diterima, dan sangat nyata aksi Korut ini mengancam stabilitas di Semenanjung Korea. "Kami tegaskan bahwa kami akan melindungi kolega kami, Jepang dan Korsel, sebagai komitmen perdamaian dan stabilitas kawasan," ujar Kerry.

Hal senada disampaikan Presiden Korsel Park Geun-hye, yang mengatakan peluncuran roket jarak jauh Korut sebagai bentuk provokasi yang tidak bisa dimaafkan. Sejak perang Korea, Korsel dan Korut secara teknis belum berdamai karena belum ada perjanjian perdamaian, hanya ada gencatan senjata.

Sedangkan Pemerintah Indonesia menyesalkan peluncuran roket jarak jauh itu, dan meminta Korut mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB, agar tidak menimbulkan ketegangan antarnegara. "Indonesia sangat menyayangkan bahwa imbauan masyarakat internasional, agar Korut tidak melaksanakan peluncuran uji coba roket jarak jauh untuk membawa satelit, tidak diindahkan," kata siaran pers Kementerian Luar Negeri RI.

Indonesia mendesak agar pemimpin Korea Utara menghormati dan mematuhi resolusi DK PBB serta menahan diri dari tindakan-tindakan provokasi. Indonesia juga mengimbau semua pihak untuk melakukan langkah-langkah guna menurunkan ketegangan.

Dewan Keamanan PBB bersidang darurat dan mengecam keras peluncuran roket Korea Utara pada 7 Februari 2016. kemarin. Badan dunia beranggotakan 15 negara itu menyatakan akan segera menindaklanjutinya, dengan suatu resolusi mengenai sanksi-sanksi, untuk menanggapi pelanggaran “serius dan berbahaya” yang dilakukan Pyongyang. China, anggota tetap Dewan Keamanan yang juga sekutu Pyongyang, mendukung pernyataan tersebut.

Dubes Venezuela Rafael Ramirez, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB, mengatakan, penggunaan teknologi rudal balistik, meskipun untuk meluncurkan roket pembawa satelit, melanggar beberapa resolusi PBB dan berperan dalam pengembangan sistem senjata nuklir Korea Utara.

Rancangan resolusi mengenai sanksi untuk Korea Utara, yang disiapkan oleh Jepang, Korsel dan Amerika Serikat, sedang dirundingkan dengan China. Tetapi Beijing selama ini enggan mendukung resolusi yang akan merugikan perekonomian Korea Utara yang telah lemah, dan menyatakan dokumen tersebut seharusnya bertujuan untuk mengurangi ketegangan serta mendorong solusi melalui perundingan. Rusia juga memperingatkan tentang keruntuhan ekonomi negara miskin tersebut.

Korsel khawatir mengenai sikap bermusuhan negara tetangganya itu serta menginginkan sanksi-sanksi yang kuat dan segera. Pasukannya, yang didukung oleh Amerika, kini dalam tingkat kesiagaan tinggi.

Dewan Keamanan PBB telah memberlakukan empat perangkat sanksi terhadap Korea Utara sejak negara itu pertama kali menguji coba peralatan nuklirnya pada 2006. China atau Rusia dapat menggunakan hak veto untuk menghalangi resolusi yang dapat memperkuat sanksi-sanksi tersebut, seperti melarang kapal-kapal Korut bersandar di pelabuhan mereka atau membatasi pengiriman minyaknya.

Kita di Indonesia sangat menyayangkan munculnya ketegangan baru di Semenanjung Korea. Ini bisa pecah menjadi konfik militer yang serius. Sikap resmi pemerintah Indonesia, yang disuarakan oleh Kemlu RI sudah tepat. Di tengah ketegangan yang berpotensi pecahnya konflik terbuka --akibat saling klaim di Laut China Selatan, yang melibatkan China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia— kita tidak membutuhkan tambahan ketegangan militer baru. ***

Ditulis untuk Aktual Review, aktual.com
Januari 2016

Pro dan Kontra LGBT di Tingkatan Internasional

Oleh: Satrio Arismunandar

Pro dan kontra tentang LGBT yang marak di Indonesia saat ini sebenarnya juga terjadi di tingkatan internasional, antar-negara, dan di dalam lembaga PBB sendiri. Pertarungan ini masih terus berlangsung.

Polemik tentang hubungan sesama jenis, yang tercakup dalam isu LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) meramaikan media di Indonesia akhir-akhir ini. Sebetulnya secara sosial kehadiran kaum LGBT bukan hal baru di Indonesia. Sampai tahap tertentu, kehadiran kaum LGBT juga disadari dan ditolerir.

LGBT menjadi masalah dan isu yang panas, ketika timbul kesan bahwa gaya hidup LGBT ini seolah-olah akan “dipasarkan” meluas, dan bahkan akan mendapat pengesahan hukum. Antara lain, dalam bentuk pengakuan terhadap pernikahan sesama jenis, yang sudah ada presedennya di sejumlah negara lain. Di Indonesia, undang-undang belum memberi peluang, karena yang disebut “pernikahan” adalah antara laki-laki dan perempuan, bukan antara sesama laki-laki atau sesama perempuan.

Kampanye LGBT mendorong munculnya undang-undang antidiskriminasi, dan mengupayakan perubahan peraturan daerah yang mendiskriminasi LGBT. Undang-undang yang berpotensi menjadi sasaran perubahan dalam kampanye LGBT adalah UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU No.52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, terkait reproduksi. Ini juga terkait UUD 1945 Pasal 29 ayat 1.

Sejumlah komunitas, kelompok, dan individu tertentu dituding sebagai pelaku, penganjur, atau pendukung gaya hidup LGBT. Tuduhan itu umumnya berasal dari kalangan agama. Yang menarik, tudingan “pro-LGBT” itu bukan cuma ditujukan pada komunitas, kelompok, dan individu tertentu di Indonesia, tetapi juga menyasar ke lembaga internasional.

Salah satu lembaga yang jadi “tersangka utama” pendukung LGBT dan punya program untuk “memasarkan LGBT” di Indonesia itu adalah badan PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa), United Nations Development Programme (UNDP). UNDP menjalin kemitraan regional dengan Kedutaan Swedia di Bangkok, Thailand dan USAID (badan bantuan pemerintah Amerika Serikat) untuk mendukung komunitas LGBT.

Memajukan Kesejahteraan LGBTI

Bahkan dana sebesar 8 juta dollar AS (sekitar Rp 108 miliar) dikucurkan dengan fokus ke empat negara: Indonesia, China, Filipina, dan Thailand. "Inisiatif ini dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, dan interseks (LGBTI), dan mengurangi ketimpangan dan marginalisasi atas dasar orientasi seksual dan identitas gender (SOGI)," bunyi pernyataan UNDP di situs resminya, 12 Februari 2016.

Yang dimaksud dengan interseks adalah variasi karakteristik kelamin (termasuk kromosom, gonad, dan alat kelamin), yang membuat seseorang tidak dapat diidentifikasi sebagai laki-laki atau perempuan. Variasi ini meliputi ambiguitas jenis kelamin dan kombinasi genotip kromosom dan fenotip seksual selain XY (laki-laki) dan XX (perempuan).

Prakarsa tersebut, menurut UNDP, merupakan kolaborasi dengan masyarakat sipil, yang melibatkan institusi-institusi nasional dan regional untuk memajukan hukum dan kebijakan protektif, serta memberdayakan masyarakat sipil. Dalam keterangan di situsnya, UNDP menyebutkan, proyek ini dimulai pada Desember 2014 dan berlangsung hingga September 2017.

Sebetulnya soal dana, Kementerian Sosial RI juga mengeluarkan dana Rp 2,5 miliar pada 2015 untuk rehabilitasi LGBT. Menurut data UNDP/Kemensos, sebaran LGBT pada 2015 ada 500 orang, yang berada di Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Namun data ini tampaknya belum menunjukkan angka nyata. Sedangkan sebaran waria di 34 provinsi pada 2012 ada 37.998 orang.

UNDP merinci beberapa tujuan dari proyek kemitraan regional ini. Salah satunya adalah mendukung kaum LGBTI untuk mengetahui hak-hak mereka dan mendapatkan akses ke pengadilan guna melaporkan pelanggaran-pelanggaran HAM. Hasil yang ingin dicapai dari proyek ini antara lain adalah meningkatnya kemampuan organisasi-organisasi LGBTI untuk secara efektif memobilisasi, menyokong, dan berkontribusi dalam dialog-dialog kebijakan dan aktivitas pemberdayaan komunitas.

Pertarungan di Majelis Umum PBB

Berbagai diskusi tentang hak-hak LGBT di PBB umumnya berpusat pada resolusi-resolusi di Majelis Umum PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) tentang topik tersebut. Sejak didirikan pada 1945, PBB belum mendiskusikan hak-hak LGBT (tentang kesetaraan tanpa memandang orientasi seksual ataupun identitas gender) sampai Desember 2008.

Saat itu, dengan diprakarsai Belanda/Perancis, sebuah pernyataan yang didukung Uni Eropa dimunculkan di forum Majelis Umum PBB. Pernyataan itu, yang awalnya dimaksudkan untuk diadopsi sebagai sebuah resolusi, memicu munculnya pernyataan penolakan yang didukung Liga Arab. Hingga saat ini, kedua pernyataan yang pro dan kontra hak-hak LGBT itu tetap terbuka untuk ditandatangani, dan tak satu pun dari dua pernyataan itu yang sudah diadopsi secara resmi oleh Majelis Umum PBB.

Saat ini hubungan seks sesama jenis dinyatakan ilegal di 76 negara dan bisa dihukum mati di tujuh negara. Pada 1980-an, laporan-laporan awal PBB tentang penyebaran HIV/AIDS membuat beberapa acuan ke homoseksualitas. Sedangkan Indeks Kebebasan Manusia (Human Freedom Index) 1986 memasukkan pertanyaan spesifik, dalam menilai catatan hak-hak asasi manusia setiap negara, dalam kaitan keberadaan undang-undang kriminal yang melawan homoseksualitas.

Sejumlah 96 negara anggota PBB telah mensponsori deklarasi yang mendukung hak-hak LGBT di Majelis Umum, di UNHRC, dan di keduanya. Negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat, Kanada, Israel, Jepang, Korea Selatan, umumnya mendukung hak-hak LGBT. Tetangga Indonesia yang mendukung hak LGBT adalah Australia, Filipina, Vietnam, Thailand, dan Timor Leste.

Di antara mereka yang pertama menyuarakan penentangan terhadap deklarasi itu, pada awal Desember 2008, adalah Pengamat Tetap Tahta Suci (Vatikan) di PBB, Uskup Agung Celestino Migliore. Migliore mengklaim, deklarasi itu bisa digunakan untuk memaksa negara-negara untuk mengakui pernikahan sesama jenis.

“Jika diadopsi, deklarasi itu akan menciptakan berbagai diskriminasi baru dan sangat sulit dilawan. Misalnya, negara-negara yang tidak mengakui pengikatan sesama jenis sebagai ‘perkawinan’ akan dikecam dan dijadikan sasaran tekanan,” ujarnya.

Indonesia Konsisten Menolak

Sebanyak 57 negara anggota PBB secara bersama-sama mensponsori pernyataan yang menolak LGBT pada 2008. Tiga dari negara-negara ini kemudian berubah sikap, menjadi mendukung resolusi pertama yang mendukung hak-hak LGBT pada 2011. Maka tersisa 54 negara yang tetap mensponsori pernyataan yang menentang hak-hak LGBT.

Indonesia bersama Malaysia, Brunei, Iran, Pakistan, dan negara-negara Arab termasuk yang konsisten menolak. Selain yang mendukung dan menentang, ada 44 negara yang tidak menyatakan dukungan atau pun penolakan resmi, salah satunya adalah China.

Markas PBB sendiri, dalam pengisian jajaran karyawannya, punya sikap terhadap LGBT. Pada Juli 2014, lembaga ini mengumumkan bahwa PBB (sebagai majikan) akan memberikan tunjangan yang setara kepada para karyawannya, yang telah melakukan pengikatan seks sesama jenis (same-sex unions) dalam yurisdiksi di mana yurisdiksi itu bersifat legal. Di bawah kebijakan baru itu, staf yang sudah menikahi pasangan sesama jenis di dalam yurisdiksi akan menerima tunjangan yang sama, dan pengakuan sebagaimana pernikahan heteroseksual, tanpa mempedulikan apakah pernikahan sesama jenis itu legal di negara tempat asal kewarganegaraannya.

Sekjen PBB Ban Ki-moon mendukung langkah ke arah penghormatan yang lebih besar terhadap hak-hak kaum gay dalam tahun-tahun terakhir. Ia menyatakan, “Hak-hak asasi manusia adalah inti dari misi PBB. Saya bangga untuk mendukung kesetaraan yang lebih besar bagi seluruh staf, dan saya menyerukan pada semua anggota keluarga PBB kita untuk bersatu, dalam menolak homofobia sebagai diskriminasi, yang tak akan pernah ditolerir di tempat kerja kita.”

Jakarta, Februari 2016
Ditulis untuk Majalah AKTUAL

Membujuk “Kawan Lama” yang Kecewa

Oleh: Satrio Arismunandar

Pilihan pemerintah Jokowi, untuk memberikan megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung kepada China, membuat Jepang kecewa berat. Pemerintah Jokowi harus menjaga keseimbangan hubungan dengan China, Jepang, dan Amerika.

Megaproyek kereta cepat (High Speed Train/HST) Jakarta-Bandung akhirnya dimenangkan China, karena proposal China dianggap memenuhi semua syarat yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya adalah tanpa menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan tanpa menuntut jaminan dari pemerintah.

Presiden meminta agar kereta cepat Jakarta-Bandung dibangun dengan skema business to business (B to B), tanpa jaminan dan anggaran pemerintah. Proposal Jepang ditolak karena masih menggunakan jaminan pemerintah Indonesia, sesuatu yang tidak diinginkan pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla. Secara teknis pilihan pemerintah RI yang memenangkan proposal China itu “benar.”

Meski demikian, Jepang tetap kecewa berat. Kekecewaan itu karena pihak Jepang yakin sekali bahwa Indonesia akan memilih dirinya menjadi mitra strategis dalam pembangunan transportasi kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini karena Jepang telah menjadi mitra strategis Indonesia dalam pembangunan Indonesia sejak 1970-an. Dalam hal perkereta-apian, produk teknologi Jepang dengan “kereta api peluru” atau Shinkansen-nya juga sudah terkenal keandalannya.

Ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang pada Maret 2015, ia sempat menaiki Shinkasen dan merasa terkesan. Ia mengekspresikan minat yang kuat terhadap teknologi Jepang. Meski demikian, Indonesia toh memilih China untuk mengembangkan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dilaporkan bahwa Jokowi telah mengadakan diskusi lebih lanjut dengan Presiden China Xi Jinping tentang proyek itu pada 22 April 2015, di sela-sela KTT Asia-Afrika di Jakarta.

Kekalahan dalam proyek kereta cepat ini dipandang sebagai pukulan berat terhadap Perdana Menteri Shinzo Abe, yang ingin menggiatkan pertumbuhan ekonomi Jepang melalui proyek-proyek infrastruktur di luar negeri. Urusan kereta api ini bukan sekadar urusan ekonomi, tetapi juga politis, baik politik dalam negeri Jepang maupun politik luar negeri yang mencakup hubungan Jepang-Indonesia.

“Ini bukan soal hanya persaingan kedua negara, atau persaingan bisnis. Tapi Jepang kan sudah terbukti menjadi mitra strategis kita dalam membangun infrastruktur sejak lama. Bukan ujuk-ujuk datang bawa proposal. Dia yakin kita teman sejatinya,” ujar Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Bahlil Lahadalia, dalam keterangan tertulisnya sesudah berkunjung ke Jepang, 21 Februari 2016.

Harus Menjaga Keseimbangan

Berurusan dengan kekuatan ekonomi, politik, dan militer besar, seperti Jepang, China, Amerika Serikat, Rusia, dan lain-lainnya, Indonesia selalu mengupayakan politik luar negeri yang bebas aktif. Dalam wujud konkret, Indonesia selalu berusaha menjaga keseimbangan relasi dalam hubungannya dengan kekuatan-kekuatan itu.

Belakangan, di bawah pemerintahan Jokowi-JK, ada kesan bahwa Indonesia agak terlalu condong ke China. Ini menimbulkan “ketidaksukaan” di pihak-pihak yang berseberangan dengan China. China yang sedang mengalami perlambatan ekonomi, justru menginvestasikan dananya secara signifikan di Indonesia. Sebaliknya, posisi Jepang menjadi “agak tersisihkan.” Dari sudut pandang Indonesia sendiri, perluasan hubungan dengan China ini mungkin berguna untuk meningkatkan posisi tawarnya terhadap Jepang.

Bukan cuma di proyek kereta cepat, Jepang tersisih. Kemunduran lain adalah terkait proyek pelabuhan Cilamaya, yang merupakan bagian kunci dari prakarsa Kawasan Prioritas Metropolitan (Metropolitan Priority Area). Ini adalah program pengembangan infrastruktur, yang diimplementasikan oleh pemerintah sebelumnya dalam sebuah transaksi dengan konsorsium perusahaan swasta-publik Jepang.

JICA (Japan International Cooperation Agency) dan lain-lain mengadakan studi-studi kelayakan untuk proyek ini, yang bertujuan mengembangkan pelabuhan baru di sebuah kawasan, di mana terdapat konsentrasi tinggi perusahaan-perusahaan manufaktur Jepang, termasuk Toyota Motor. Namun proyek di lokasi Cilamaya itu kini telah dibatalkan, untuk dipindahkan ke lokasi lain.

Alasan resmi pembatalan proyek itu, seperti dikatakan Wapres Jusuf Kalla, adalah “Kita membutuhkan pelabuhan yang lebih aman dan efisien.” Itulah alasan mengapa pemerintah Jokowi-JK tidak mendukung pembangunan pelabuhan baru di dekat Jakarta. Lokasi itu dianggap terlalu dekat dengan anjungan pengeboran minyak lepas pantai, sehingga berpotensi membahayakan pelabuhan dan mengganggu produksi minyak.

Proyek itu masih mungkin untuk diteruskan di lokasi yang berbeda, atau mungkin tetap dilanjutkan sesuai rencana awal di lokasi yang sama dengan dana sektor swasta. Namun, tetap saja bahwa keputusan pemerintah Jokowi-JK merupakan kemunduran besar bagi pihak Jepang.

Pemerintah Jokowi-JK ingin mengarahkan investasi langsung asing lebih banyak ke arah proyek-proyek yang akan memperkuat pengembangan daerah dan industri yang berorientasi ekspor. Kebijakan baru ini membuat pemerintah RI mengurangi dukungan terhadap beberapa proyek infrastruktur yang dipimpin Jepang.

Perlu Merangkul Jepang

Dengan berbagai latar belakang itu, Bahlil Lahadalia sempat melakukan kunjungan selama sepekan di Jepang, dan ia mengaku menangkap kekecewaan berat dari pemerintah Jepang, terkait kegagalan menggarap proyek HST Jakarta-Bandung. “Makanya kita usul agar Bapak Presiden memulihkan kepercayaan Jepang kepada kita, dengan merangkul dalam berbagai proyek pembangunan lainnya,” tegas Bahlil.

Hipmi menilai, proyek HST tersebut memang feasible secara ekonomi-politik, sejauh tidak menggunakan APBN dan tidak merugikan atau menghilangkan aset negara di perusahaan negara, yang menjadi mitra perusahaan China yang menggarap proyek tersebut. Proyek itu diperkirakan menelan biaya Rp 78 triliun atau sekitar 4,3 miliar dollar AS.

Peranan Jepang dalam membangun perekonomian Indonesia selama ini tidak boleh diremehkan. Hipmi Research Center menunjukkan data bahwa Jepang menduduki peringkat ketiga dengan nilai rencana investasi di Indonesia mencapai Rp 100,6 triliun, meski posisinya masih di bawah China dan Singapura. Investasi Jepang pada 2015 tersebut naik 130 persen jika dibandingkan dengan capaian pada 2014 di posisi Rp 43,7 triliun.

Menurut Bahlil, salah satu ciri khas investasi Jepang di Indonesia adalah sifatnya jangka panjang dan masuk ke sektor riil. Jepang berani membangun manufaktur otomotif, dan masuk dalam investasi yang bersifat labour intensive. Investasi Jepang menyerap banyak tenaga kerja. Komitmennya jangka panjang dan memberi nilai tambah pada perekonomian.

Investasi Jepang memang memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi Indonesia. Jepang meraih kembali posisi sebagai investor asing terbesar pada 2013. Namun, sekitar 90 persen dana investasi itu pada 2014 diarahkan ke Jakarta dan wilayah sekitarnya. Sebagian besar difokuskan pada sektor otomotif, pangan, dan industri-industri lain yang melayani pasar domestik (domestic driven). Pendekatan Jepang yang Jakarta-sentris ini kurang sesuai dengan tujuan kebijakan ekonomi pemerintah Jokowi.

Menurut sudut pandang pemerintah Jokowi-JK, konsentrasi pembangunan yang berlebihan di Jakarta memperlambat pengembangan daerah dan memperburuk kemacetan di dan sekitar Jakarta. Pemerintah ingin menyalurkan lebih banyak investasi asing di wilayah luar Jawa. Pemerintah ingin meningkatkan persentase investasi asing di luar Jawa, dari 42 persen pada 2014 menjadi 62 persen pada 2019. Pemerintah juga menginginkan lebih banyak modal bagi industri-industri ekspor, untuk meningkatkan neraca berjalan dan menstabilkan nilai rupiah.

Beberapa pejabat pemerintah juga terganggu dengan pendekatan Jepang dalam berinvestasi di Indonesia. “Jepang menghambat pertumbuhan perusahaan-perusahan lokal dan hanya mendorong impor bahan-bahan mentah, dan sebagai akibatnya memperburuk defisit neraca berjalan,” ujar seorang pejabat Indonesia, seperti dikutip Nikkei. Dalam posisi inilah, China masuk dan menyesuaikan diri dengan keinginan pemerintah Jokowi-JK. ***

Jakarta, Februari 2016

Ditulis untuk Majalah AKTUAL

Rakyat dan Ketimpangan Sosial (Rubrik: OASE)

Oleh Satrio Arismunandar

Politisi, mahasiswa yang berdemonstrasi, aktivis LSM, bahkan media, seringkali mengklaim bahwa aktivitas mereka didasarkan pada niat luhur untuk membela kepentingan rakyat. Tetapi siapakah yang dinamakan “rakyat” itu? Ada beberapa definisi tentang rakyat. Tetapi saya akan memilih definisi dari aktivis pergerakan merangkap politisi budayawan, Erros Djarot, yang saya kutip untuk artikel ini.

Rakyat, menurut Erros, adalah “mereka yang seharusnya bisa berdaya, namun tidak berdaya dikarenakan oleh sistem yang berlaku.” Erros membuat definisi itu ketika ia masih jadi aktivis oposisi pinggiran di zaman otoriter rezim Soeharto. Berdasarkan definisi ini, Jokowi, Jusuf Kalla, Wiranto, Prabowo Subianto, Surya Paloh, Setya Novanto, Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, adalah warga negara Indonesia. Namun, mereka bukan “rakyat” seperti yang kita maksudkan.

Pembangunan Indonesia dengan berbagai programnya ditujukan untuk mengangkat kepentingan rakyat, berdasarkan definisi di atas. Membangun manusia Indonesia bukan sekedar urusan ekonomi. Kita tak cukup sekadar membuat perutnya kenyang, tetapi ia juga harus mampu mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya. Orang yang cukup makan dan sehat, namun tidak berpendidikan dan tidak bisa membaca, dia belum berkembang secara budaya.

Oleh karena itu, di tengah derap pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah di berbagai daerah, kita merasa miris mendengar pengakuan jujur dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Wapres mengatakan, rasio ketimpangan sosial (rasio gini) di Indonesia saat ini sudah masuk kategori lampu kuning. Artinya, jika tak segera diperbaiki, bukan tak mungkin ketimpangan ‎akan berimbas buruk, seperti terjadinya konflik.
‎
Menurut Kalla, rasio gini di Indonesia saat ini sudah mencapai 0,41. "Jika ditafsirkan, 1 persen penduduk Indonesia saat ini menguasai hampir 50 persen aset bangsa," ucap Kalla dalam sambutannya pada acara ulang tahun Universitas Paramadina ke-18 di Jakarta, 13 Januari 2016.

Kalla menyatakan, pemerintah tak tinggal diam menghadapi tingginya rasio gini tersebut. Setidaknya ada dua cara yang sudah dilakukan selama ini. Pertama, adalah mengoptimalkan pajak. Namun, untuk menggenjot penerimaan pajak, sistemnya juga harus berjalan baik. Untuk itu, pada sektor ini perlu teknologi inovasi agar capaian penerimaan pajak bisa ditingkatkan.

Cara kedua, adalah menaikkan golongan menengah. "Masyarakat harus dibiasakan berwiraswasta. Pemerintah juga sudah mengucurkan Kredit Usaha Rakyat sebanyak-banyaknya dengan bunga kecil," ujar Kalla. Dia juga memuji layanan ojek berbasis daring, antara lain Go-Jek. Menurut Kalla, inovasi yang mereka lakukan bisa mengangkat harkat para tukang ojek dalam waktu singkat.

Pembangunan biasanya sangat mementingkan aspek ekonomi, sedangkan aspek ekonomi itu sangat mendewakan pertumbuhan. Dalam proses pertumbuhan itulah banyak rakyat yang tertinggal. Mereka terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan. Pola pembangunan yang tidak seimbang membuat kesenjangan ekonomi dan ketimpangan sosial makin melebar.

Keprihatinan yang sama juga dinyatakan peneliti ekonomi LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Agus Eko Nugroho. Ia mengaku miris dengan pertumbuhan ekonomi nasional, karena indeks pembangunan manusia terus merosot. "Fakta pertama, indeks pembangunan manusia (Human Development Index) belum menunjukkan perkembangan yang meyakinkan. Dari 188 negara, Indonesia menempati urutan 111," kata Agus, pada 29 Desember 2015.

Kedua, ketimpangan ekonomi antara kelompok tajir dengan masyarakat dhuafa di Indonesia, menjulang tinggi. Hal ini ditandai dengan peningkatan rasio gini dari 0,3 pada tahun 2000 menjadi 0,41 di 2014. Hal ini memperlihatkan ketimpangan semakin melebar. Ada pertumbuhan ekonomi, tapi tidak diikuti kualitas pembangunan.

Uraian tersebut menggambarkan, strategi pembangunan selama ini belum optimal dalam memecahkan isu kualitas pertumbuhan. Hal ini juga mencerminkan masih jauh dan berlikunya jalan untuk menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Untuk mengatasinya, perlu pemerataan akses dalam konteks infrastruktur sosial dan ekonomi, sebagai salah satu prasyarat dasar menuju pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial. ***

Depok, 29 Januari 2016
Ditulis untuk Majalah AKTUAL

Raja Minyak yang Terancam Bangkrut

Oleh: Satrio Arismunandar

Anjloknya harga minyak dunia yang berkepanjangan mengancam ekonomi Arab Saudi. Ditambah lagi “petualangan militer” di Suriah dan Yaman, yang menyedot anggaran. Akibatnya, Saudi menderita defisit anggaran yang besar, dan cadangan devisa pun terkuras.

Jika mendengar nama Arab Saudi, yang terbayang adalah kerajaan Arab yang kaya raya berkat minyak bumi. Dari uang minyak, Saudi membangun hotel-hotel megah di sekitar Kabah di Makkah. Para keluarga kerajaan yang berlimpah uang memborong properti mewah, berfoya-foya, dan berbelanja dengan royal di toserba-toserba terkemuka di Eropa dan Amerika.

Tetapi masa kejayaan itu kini terancam berakhir. Penyebabnya, harga minyak bumi yang selama beberapa tahun terakhir menurun, dan terus menurun. Harga minyak bumi anjlok dari tingkat tertinggi selama lima tahun, sebesar 125 dollar AS per barrel pada Maret 2012 dan diprediksi akan turun sangat rendah, menjadi hanya 30 dollar AS per barrel. Dunia mengalami over supply minyak dan harga tidak beranjak naik, karena Arab Saudi dan negara-negara OPEC lain tidak mau mengurangi produksi.

Salah satu penyebab merosotnya harga minyak adalah tingginya pasokan shale oil di Amerika Serikat (AS). Harga shale oil lebih murah dibandingkan dengan minyak mentah konvensional. Faktor penyebab shale oil bisa murah adalah adanya terobosan baru di bidang horizontal drilling dan hidraulic fracturing, yang bisa memproduksi shale oil terutama di Amerika dalam jumlah yang besar. Jadi, biaya produksi per barrelnya menjadi lebih murah.

Shale oil bisa menjadi salah satu sumber energi terpenting pada tahun-tahun mendatang, karena jumlah cadangannya sangat melimpah di bumi ini. Misalnya, Amerika diperkirakan mampu memproduksi shale oil sebesar 1,5 sampai 1,8 triliun barrel. Jumlah ini tiga kali lebih besar daripada cadangan minyak Arab Saudi dan dapat mencukupi kebutuhan minyak Amerika selama 400 tahun.

Arab Saudi Menjaga Gengsi

Namun, melimpahnya produksi shale oil dari AS tidak membuat Arab Saudi, produsen minyak terbesar dunia, mau memangkas produksinya. Seolah-olah “menjaga gengsi,” Saudi enggan menurunkan produksi minyak, yang menyebabkan harga komoditas ini merosot drastis karena pasokan melimpah. Saudi tetap mempertahankan tingkat produksi minyaknya di atas 9,5 juta barrel/hari. Bahkan, Saudi bersedia menurunkan harga jual minyak mereka ke pasar internasional, hanya untuk mempertahankan pangsa pasar yang selama ini dikuasainya.

Anggota OPEC (Organisasi Negara Pengekspor Minyak), seperti Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), Aljazair, dan Libya, semuanya menghadapi penurunan pendapatan yang tajam, akibat penurunan harga minyak. Arab Saudi sangat terpukul, mengingat sekitar 80 persen pendapatan negara berasal dari ekspor minyak bumi. Untuk pertama kalinya sejak 2009, Arab Saudi pun menghadapi defisit anggaran.

Keadaan ini mendorong pemerintah memotong pengeluaran, mengurangi subsidi, menunda proyek-proyek, dan menjual obligasi. Pemerintah menjual obligasi negara setidaknya senilai 15 miliar dollar AS (55 miliar riyal) tahun 2015. Defisit anggaran juga menyebabkan PHK dalam proyek-proyek di Arab Saudi.

Arab Saudi menyatakan memangkas anggaran subsidi dan berbagai layanan umum sebagai bagian dari langkah pengetatan anggaran, menyusul defisit yang terjadi. Harga bahan bakar minyak untuk konsumen dalam negeri meningkat hingga mencapai 50 persen, meski harga tersebut masih di bawah standar internasional. Subsidi listrik, air, dan minyak tanah juga dipotong, sesudah Saudi mengalami rekor terburuk dalam defisit anggaran tahun 2015.

Perusahaan-perusahaan di Saudi yang melaksanakan proyek-proyek infrastruktur tertunda dibayar selama enam bulan atau lebih, tahun 2015. Penundaan pembayaran meningkat pada 2015, karena pemerintah ingin mengurangi pengeluaran dalam rangka mempertahankan keuangan.

Cadangan Devisa Merosot

Cadangan devisa Saudi turun 100 miliar dollar AS, menjadi 650 miliar dollar AS. Karena ekspor minyak adalah penyumbang terbesar bagi penerimaan negara, maka defisit APBN Saudi mencapai sebesar 15 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Bahkan, jika tidak dikendalikan, semula defisit itu bakal melampaui 20 persen terhadap PDB.

Sejak Oktober 2015, Dana Moneter Internasional (IMF) sudah memperingatkan bahwa Arab Saudi mungkin akan kehabisan aset keuangan pada 2020, jika pemerintah terus mempertahankan kebijakan yang ada saat itu. Menurut prediksi IMF, Saudi akan mengalami defisit anggaran sebesar 21,6 persen pada tahun 2015 dan 19,4 persen pada 2016. Maka IMF mendesak Saudi untuk menyesuaikan pengeluaran belanjanya.

Selain itu, ada tuntutan pada OPEC untuk mengurangi produksi dan mendukung harga minyak mentah. Tetapi menurut para pakar, sikap OPEC itu tidak berarti jika tidak ada perubahan kebijakan oleh produsen minyak mentah terbesar, yaitu Arab Saudi.
IMF mengatakan, prospek ekonomi di kawasan Timur Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang paling penting termasuk meruncingnya konflik regional dan harga minyak yang merosot drastis.

Perang saudara yang berkepanjangan di Suriah, yang melibatkan para aktor luar dan militan ekstrem ISIS (Negara Islam di Irak dan Suriah), mempengaruhi keuangan Saudi. Saudi diketahui mendanai kelompok oposisi bersenjata, yang melawan pemerintah Suriah di bawah Presiden Bashar al-Assad. Saudi ingin menggulingkan Assad, yang dianggap sebagai sekutu dekat Iran yang Syiah.

Pesawat-pesawat tempur Saudi juga membombardir warga Houthi di Yaman, yang adalah penganut Muslim Syiah. Pihak Houthi sebelumnya telah menggulingkan pemerintahan Yaman yang pro-Saudi dan tidak populer di mata rakyat. Saudi menuduh Iran, yang mayoritas berpenduduk Syiah, mendukung aksi militer Houthi. Iran telah membantah tuduhan itu.

Tetapi Saudi, yang memandang dirinya sebagai “kekuatan regional Sunni” di Timur Tengah, sudah memandang Iran sebagai musuh bebuyutan dan pesaing utama dalam memperebutkan pengaruh di kawasan itu. Bahkan bagi Saudi, tampaknya lebih mudah berdamai dengan rezim Zionis Israel yang menjajah Palestina, ketimbang berdamai dengan Iran. Semua “petualangan militer” Saudi yang ceroboh ini menyedot anggaran yang besar. Konflik di Timur Tengah telah melahirkan sejumlah besar masalah dan isu pengungsi, pada skala yang belum pernah terjadi sejak awal 1990-an.

Kesinambungan Fiskal

Menurut Direktur IMF Timur Tengah dan Asia Tengah, Masood Ahmed, kepada para wartawan di Dubai, “Mencapai kesinambungan fiskal dalam jangka menengah akan sangat berat, mengingat kebutuhan untuk menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 10 juta orang, yang diperkirakan akan mencari pekerjaan pada tahun 2020 di negara-negara pengekspor minyak di kawasan itu.”

Para pakar memperkirakan, harga minyak yang rendah akan tetap bertahan untuk masa mendatang. “Untuk negara eksportir minyak di kawasan itu, turunnya harga (minyak) telah menyebabkan penurunan pendapatan yang sangat besar, sebesar 360 miliar dollar AS tahun 2015 saja,” kata Masood Ahmed.

Prospek membaiknya harga minyak dalam waktu dekat tampaknya masih suram. Harga minyak jatuh lagi pada 26 Januari 2016, setelah Arab Saudi menyatakan akan tetap mempertahankan belanja modal proyek energi di tengah kelesuan harga. Kontrak di bursa komoditas New York sempat melemah 7,55 persen ke harga 29,76 dollar AS per barel, sedangkan Brent diperdagangkan turun 6,46 persen ke harga 30,10 dollar AS per barel.

Harga minyak terpukul oleh pernyataan Komisaris Saudi Aramco, Khalid Al Falih, setelah reli menembus 32 dollar AS per barel pada akhir pekan sebelumnya. Al Falih mengatakan, rencana investasi BUMN migas Arab Saudi tersebut akan berjalan sesuai rencana, meskipun harga minyak telah merosot tajam sejak pergantian tahun. “Saudi Aramco bisa menanggung beban harga yang rendah untuk waktu yang sangat panjang,” tegas Al Falih.

Tekanan juga muncul dari penurunan konsumsi energi di China. Badan Energi Internasional memproyeksikan konsumsi solar di ekonomi terbesar kedua dunia tersebut akan flat pada 2016, sedangkan konsumsi bensin naik 200.000 barrel per hari. ***

Jakarta, Februari 2016
Ditulis untuk Majalah AKTUAL

Menjaga Keseimbangan di Tali Licin

Oleh: Satrio Arismunandar

Anjloknya harga minyak dunia menjadi berkah sekaligus ancaman pada ekonomi Indonesia. Pemerintah harus cerdas menyikapi turunnya harga minyak ini, jika tidak ingin terperosok.

Harga minyak mentah dunia terus merosot, bahkan diperkirakan akan menembus level paling rendah 20 dollar AS per barrel. Kondisi ini jelas akan berdampak luas bagi Indonesia. Karena Indonesia adalah negara pengekspor minyak, ini akan berdampak pada penurunan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas. Penerimaan migas bagaimanapun masih merupakan salah satu sumber utama penerimaaan negara. Ini sisi negatifnya.

Apabila asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) merosot mengikuti harga minyak dunia, yang sekitar 28-29 dollar AS per barrel, akan terjadi penurunan penerimaan dari sektor minyak sebesar Rp 63 triliun. Jadi memang berpengaruh pada struktur APBN dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor migas, hingga Rp 35 triliun. Pajak minyak juga turun karena pendapatan kontraktor migas jeblok. Ini berdampak juga buat Pertamina dan perusahaan migas non-Pertamina.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan, penerimaan negara tahun 2016 bakal turun drastis akibat penurunan harga minyak dan rendahnya produksi. Bahkan, besaran biaya operasi yang dikembalikan (cost recovery) diprediksi lebih besar daripada penerimaan migas bagian negara.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, penerimaan migas bagian negara diperkirakan antara 6,6-14,9 miliar dollar AS pada 2015. Hitungan tersebut didasarkan pada asumsi harga minyak 40-70 dollar AS per barrel, produksi minyak 849 ribu barrel per hari (bph) dan gas 1,177 juta bph, atau total produksi migas 2,026 juta bph. “Cost recovery diperkirakan 15,8-18,9 miliar dollar AS pada harga minyak yang sama,” kata Amien, 19 Januari 2016.

Beban Subsidi BBM

Sebaliknya, karena Indonesia sudah menjadi net importir minyak dunia, harga minyak dunia yang menurun juga turut menurunkan kebutuhan valuta asing, yang akan digunakan untuk membeli minyak dunia. Subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang selama sekian tahun ini membebani anggaran negara, juga akan jauh berkurang. Ini sisi positifnya.

Jadi, ada “berkah,” tetapi sekaligus juga “ancaman” serius terhadap ekonomi Indonesia, akibat penurunan harga minyak dunia ini. Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla dituntut untuk harus pintar menjaga keseimbangan yang rawan tersebut. Pemerintah seolah-olah harus berakrobat di atas tali licin, untuk terus melangkah maju sekaligus menghindarkan jangan sampai jatuh terjerembab.

Department Head bidang Industry and Regional Research Bank Mandiri, Dendi Ramdani, mengungkapkan, harga minyak dunia ke depan tidak akan terperosok terlalu dalam. Permintaan minyak masih akan tinggi, terutama dari India yang merupakan importir minyak terbesar saat ini. "Kalau harga minyak terus turun, investasi oil and gas akan sulit. Dari sisi domestik, kalau (harga minyak) makin turun akan parah. Dampak jangka panjang, sulit untuk lifting minyak yang ditargetkan pemerintah," ujarnya.

Di sisi lain , pemerintah Jokowi-JK mendapat tekanan untuk menurunkan harga BBM di dalam negeri, sejalan dengan tren penurunan harga minyak dunia. Dengan penurunan harga minyak dunia yang begitu tajam, pemerintah seharusnya bisa mengkaji untuk menurunkan harga BBM. Kalau harga BBM diturunkan di awal tahun, inflasi terkendali, maka BI rate juga ada ruang untuk penurunan.

Menurut Direktur Pusat Studi Kebijakan Indonesia (Puskepi), Sofyano Zakaria, turunnya harga minyak dunia bisa menjadi "ancaman" bagi perekonomian dan perusahaan minyak yang ada di Indonesia. "Turunnya harga minyak dunia pada dasarnya bukanlah berkah bagi bangsa ini, tetapi sekaligus (adalah) ancaman terhadap perekonomian negeri kita," kata Sofyano.

Sofyano khawatir, jika harga minyak terus turun di bawah harga pokok produksi, perusahaan minyak yang ada di Indonesia akan menghentikan produksinya. Ini akan berdampak pada semakin banyaknya PHK (pemutusan hubungan kerja). Harga pokok produksi minyak di Indonesia ada di kisaran 25 - 30 dollar AS/barrel, sehingga turunnya harga minyak dunia di bawah level itu menjadi ancaman bagi perusahaan minyak dalam negeri.

Pemerintah dan Kontraktor

Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengusulkan, sebaiknya pemerintah dan kontraktor berbagi beban atas dampak penurunan harga minyak. “Jadi cost recovery, misalnya, tidak dibayarkan sampai 63 persen, tetapi dibayar sebagian dan sisanya dibayarkan pada tahun berikutnya,” tuturnya.

Kardaya juga mengungkapkan, harga gas untuk pasar domestik diharapkan bisa ditekan, menyusul turunnya harga minyak dunia. Namun, upaya tersebut tetap harus memperhatikan besaran penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi.

Penerimaan negara dari sektor migas harus diperhatikan lantaran menjadi modal dalam pembangunan negara. Namun, dengan harga gas domestik yang rendah, industri dan masyarakat akan memperoleh nilai tambah. “Kami berharap harga gas untuk dalam negeri bisa ditekan serendah mungkin agar added value-nya besar,” katanya.

Deputi Pengendalian Hubungan Bisnis sekaligus Pelaksana Tugas Deputi Pengendalian Komersial SKK Migas Zikrullah menjelaskan, upaya untuk membuat harga gas domestik cukup rendah bisa saja dilakukan. Tetapi upaya ini tidak bisa dilakukan untuk kontrak gas yang telah berlangsung. “Yang ditekan harganya adalah yang untuk kontrak baru. Jadi nanti pengembangan lapangan dilakukan seefisien mungkin dan dipastikan tepat waktu,” jelasnya.

Harga minyak diperkirakan akan terus turun. Apalagi Amerika sudah banjir dengan shale oilnya dan juga shale gas. Biaya produksi shale oil Amerika sangat murah, yakni sekitar 5 - 10 dollar AS/barrel atau jauh lebih murah dari biaya produksi minyak fosil. Sedangkan negara-negara Arab penghasil minyak terbesar di dunia ini juga bersikeras tidak mau mengurangi produksinya.

Apalagi biaya pokok produksi mereka lebih murah ketimbang negara-negara lain, yaitu sekitar 5 – 10 dollar AS/barrel. Murahnya biaya lifting di negara-negara Arab itu disebabkan karena sumur-sumur minyak mereka penuh minyak. Hal itu jauh berbeda dibandingkan dengan sumur minyak di Indonesia, yang sudah nyaris "kering" sehingga perlu biaya tinggi untuk mengeluarkan minyaknya.

Dana Stabilisasi BBM

Sofyano tidak buru-buru mengusulkan agar harga jual BBM di dalam negeri diturunkan. "Pemerintah sebaiknya menyikapi secara cerdas turunnya harga minyak dunia, dengan menahan besaran harga jual yang ada saat ini, dan mengelola keuntungan dari selisih harga tersebut, untuk dipergunakan sebagai dana cadangan untuk dana stabilitasi BBM, yang akan dipergunakan ketika harga minyak dunia naik kembali," ungkapnya.

Menurut dia, pemerintah juga perlu menetapkan formula harga jual BBM dan menjelaskannya ke masyarakat, sehingga mereka paham berapa keuntungan dan kerugian yang dialami Pertamina, ketika harga minyak dunia turun dan ketika harga minyak dunia naik kembali.

Zikrullah mengungkapkan, sebagian besar lapangan dan sumur migas di Indonesia sudah cukup lama diproduksikan (mature). Produksi migas nasional bakal babak belur jika begitu harga minyak turun, lapangan dengan biaya produksi di atas harga langsung dihentikan produksinya. Penghentian produksi merupakan opsi terakhir yang akan diambil pihaknya.

“Kan sumur migas kita sumur tua, begitu di shut in (disetop produksi), maka belum tentu bisa mengalir lagi seperti sebelumnya. Untuk gas justru lebih parah, kalau ditutup bisa jadi nanti tidak keluar (produksi) lagi,” jelasnya.

Secara nasional, Zikrullah menyebutkan, rata-rata produksi migas nasional masih di kisaran 20 dollar AS per barrel. Namun biaya produksi beberapa lapangan migas lebih tinggi dari angka tersebut. Biaya produksi yang cukup besar utamanya untuk lapangan migas lepas pantai, yakni di kisaran 30 dollar AS per barrel.

Persoalan lain adalah bagaimana menjelaskan ini pada masyarakat. Pemerintah juga perlu menjelaskan ke publik apa dampak akibat melemahnya rupiah terhadap harga minyak dunia yang dominan diimpor, sehingga mereka bisa memahami atas sikap dan kebijakan pemerintah terhadap harga BBM. Besarnya keuntungan yang diperoleh pemerintah itu harus secara periodik dipublikasikan ke publik, termasuk juga ketika Pertamina mengalami kerugian akibat naiknya harga minyak dan semakin melemahnya rupiah.

Jakarta, Februari 2016
Ditulis untuk Majalah AKTUAL

Abdus Salam, Fisikawan Muslim Pemenang Nobel

Profesor Abdus Salam adalah fisikawan Muslim pertama asal Pakistan yang memenangkan hadiah Nobel Fisika 1979. Nama Abdus Salam amat dikenal sebagai salah satu fisikawan paling menonjol di dunia. Ia kerap menjadi juru bicara bagi Dunia Ketiga bagi perkembangan sains. Salam meraih hadiah Nobel Fisika bersama Steven Weinberg dan Shaldon Lee Glashow.

Penghargaan Nobel itu diberikan atas jasa Salam dalam mengubah kejumudan konsepsi tentang gaya-gaya. Salam termasuk orang pertama yang mengubah pandangan parsialisme para fisikawan dalam melihat kelima gaya dasar yang berperan dalam alam ini.
Lima gaya itu adalah gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya kuat yang menahan proton dan neutron tetap berdekatan, serta gaya lemah yang bertanggung jawab terhadap lambatnya reaksi peluruhan inti radioaktif. Selama berabad-abad kelima gaya itu dipahami secara terpisah menurut kerangka dalil dan postulatnya yang berbeda-beda.

Adanya kesatuan dalam interaksi gaya-gaya dirumuskan oleh trio Abdus Salam-Sheldon Lee Glashow-Steven Weinberg dalam teori "Unifying the Forces". Menurut teori yang diumumkan 1967 itu, arus lemah dalam inti atom diageni oleh tiga partikel yang masing-masing memancarkan arus atau gaya kuat. Dua belas tahun kemudian hukum itulah yang melahirkan Nobel Fisika 1979.

Eksistensi tiga partikel itu telah dibuktikan secara eksperimen tahun 1983 oleh tim riset yang dipimpin Carlo Rubia direktru CERN (Cetre Europeen de Recherche Nucleaire) di Jenewa, Swiss. Ternyata, rintisan Salam itu kemudian mengilhami para fisikawan lain ketika mengembangkan teori-teori kosmologi mutakhir, seperti Grand Theory (GT) yang dicanangkan ilmuwan AS dan Theory of Everything-nya Stephen Hawking. Melalui dua teori itulah, para fisikawan dan kosmolog dunia kini berambisi untuk menjelaskan rahasia penciptaan alam semesta dalam satu teori tunggal yang utuh.

Dr. Robert Walgate, wartawan senior dari New Scientist, pernah mengatakan, "Abdus Salam adalah fisikawan muslim yang cemerlang dalam mengemban misinya sebagai duta dari tiga dunia: Islam, fisika teori, dan kerja sama internasional."

Abdus Salam tergolong duta Islam yang baik. Dalam pidato penganugerahan Nobel Fisika di Karolinska Institute, Swedia, Abdus Salam mengawalinya dengan ucapan basmallah. Di situ ia mengaku bahwa riset itu didasari oleh keyakinan terhadap kalimah tauhid. "Saya berharap Unifying the Forces dapat memberi landasan ilmiah terhadap keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa," kata penulis 250 makalah ilmiah fisika partikel itu.

Dalam makalah Faith and Science, Salam menegaskan, pemahaman sains masa kini sesungguhnya tidak bertabrakan dengan pemikiran metafisika dalam pemahaman agama. "Masalah itu setidak-tidaknya tidak akan terjadi dalam Islam." Konsep kosmologi modern yang sedang dikembangkan untuk memahami teori penciptaan alam semesta, menurutnya, kini dapat dipahami semakin dekat dengan konsep penciptaan yang diisyaratkan Al-Quran.

"Saya muslim karena saya percaya dengan pesan spiritual Alquran. Al-Quran banyak membantu saya dalam memahami Hukum Alam, dengan contoh-contoh fenomena kosmologi, biologi, dan kedokteran sebagai tanda bagi seluruh manusia," kata Abdus Salam dalam satu sidang UNESCO di Paris, 1984.

Dengan makalah The Holy Quran and Science, saat itu ia banyak mengutip ayat. Antara lain Al-Quran 88:17 dan Al-Quran 3:189-190 yang antara lain mengisahkan soal penciptaan langit, bumi, dan seisinya.

Di dalam negerinya, penghargaan terhadap Abdus Salam juga sangat menonjol. Ia pernah diangkat menjadi ketua penasihat keilmuan bagi Presiden Ayub Khan selama 11 tahun hingga 1974. Peran tersebut ia akhiri dengan mengundurkan diri pada tahun itu semasa pemerintah Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto, karena pemerintah mensahkan undang-undang yang dianggap mendiskriminasi penganut Ahmadiyah.

Reputasi internasionalnya juga segudang. Salam pernah menjadi guru besar fisika teoritis di Imperial College of Science and Technology di London selama 1957-1993. Ia mendirikan International Centre for Theoretical Physics di Trieste, Italia, dan menjadi direktur lembaga tersebut selama 1964-1993. Di tempat ini ia berusaha keras mendidik ilmuwan-ilmuwan muda, terutama dari Dunia Ketiga.

Profesor Salam menjadi anggota kehormatan di puluhan akademi ilmu pengetahuan pelbagai negara. Ilmuwan kelahiran 29 Januari 1929 di Desa Jhang, Lahore, Pakistan, itu menerima 40 anugerah ilmu pengetahuan dari berbagai negara dan lembaga internasional. Dalam usia sangat muda, 22 tahun, Salam meraih doktor fisika teori dengan predikat summa cumlaude di University of Cambridge, sekaligus meraih Profesor fisika di Universitas Punjab, Lahore. Khusus untuk pelajaran matematika ia bahkan meraih nilai rata-rata 10 di St. John's College, Cambridge.

Dan sebagai muslim, Salam sangat gundah terhadap kerangka pemikiran parsial para fisikawan yang bertahan berkembang hingga tahun 1960-an. Melalui serangkaian riset, Salam memadukan gaya-gaya dalam satu formula yang disebut Penyatuan Gaya-gaya. Ia dengan Steven Weinberg -- masing-masng berkerja sendiri-sendiri -- berhasil menemukan formula yang memadukan gaya lemah dan gaya elektromagnetik. Konsep baru ini ia paparkan bersama fisikawan Yahudi kelahiran AS itu dalam forum ilmiah internasional 1967. Dari sinilah ia menyabet Nobel.

Salam memadukan puisi, sastra, fisika, dan matematika dalam hidupnya. Itu karena ia mencintai rasionalitas dan keindahan. Salah satu kegemarannya ialah membaca karya sastrawan Muslim, Omar Khayam.

Ia pun tak merasa ada pertentangan antara sains dengan agama yang ia anut. Baginya, sembari mengutip Carl Jung, "Setiap orang membutuhkan agama." Dan, apa yang ia pelajari memperkuat religiusitasnya.

Salam meninggal dunia di rumahnya di daerah Oxford, Inggris, pada 21 November 1996. Jenazah ilmuwan itu dibawa ke Pakistan untuk dimakamkan di negeri asalnya. Menurut Abdul Wahab, saudara kandung Abdus Salam, fisikawan berusia 70 tahun tersebut meninggal setelah beberapa lama menderita penyakit Parkinson -- sakit sejenis yang dialami petinju legendaris Muhammad Ali. Ia meninggalkan seorang istri, dua anak lelaki, dan empat anak perempuan.

Salam adalah satu dari beberapa tokoh muslim sebelumnya yang pernah meraih Hadiah Nobel. Mereka adalah Presiden Mesir Anwar Sadat (Nobel Perdamaian 1978), Naguib Mahfoud (Nobel Sastra 1988), Presiden Palestina Yasser Arafat (bersama dua rekannya dari Israel, Nobel Perdamaian 1995).

Hingga akhir hayatnya, putra terbaik Pakistan itu mendapat tak kurang dari 39 gelar doktor honoris causa. Antara lain dari Universitas Edinburgh (1971), Universitas Trieste (1979), Universitas Islamabad (1979), dan universitas bergengsi di Peru, India, Polandia, Yordania, Venezuela, Turki, Filipina, Cina, Swedia, Belgia dan Rusia. Ia juga menjadi anggota dan anggota kehormatan Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional 35 negara di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika.

Menjadi anggota kehormatan dari Akademi Ilmu Pengetahuan AS dan Rusia, ternyata tidak menghambatnya untuk berkiprah di sejumlah negara berkembang. Itu juga dilakukannya ketika ia bertugas di Komite Sains PBB dan 35 organisasi profesi ilmiah.

Maka, tak aneh, bila mantan Vice Presiden dari International Union of Pure and Applied Phyusics (IUPAP) 1972-1978 itu pun meraih tujuh penghargaan atas kontribusinya dalam mempromosikan perdamaian dan kerjasama iptek internasional. Antara lain Atoms for Peace Medal and Award dari Atoms for Peace Foundation (1968), First Edinburgh Medal and Prize dari Skotlandia (1988), "Genoa" International Development of Peoples Prize dari Italia (1988) dan Catalunya International Prize dari Spanyol (1990).

Jakarta, 11 Februari 2016

Ditulis untuk sang Penerobos di www.Aktual.com

Wahai Akhi, Haruskah Aku Yang Melamarmu

DETIK ISLAMI DARI INFOBERKAH.COM - RENUNGAN HARIAN
Assalamualaikum sahabat islami , mohon dibaca dengan kesungguhan hati

AKHIY... MAUKAH MENIKAH DENGANKU?

Dulu ana datang ke suami ana, justru ana yang menawarkan diri ke suami.
''Akhiy maukah menikah dengan ana?'', tawarku padanya.


Waktu itu dia masih kuliah smester 8. Dia cuma bengooonggg seribu bahasa, serasa melayang di atas awan, seolah waktu terhenti. Beberapa saat setelah setengah kesadarannya kembali dan setengahnya lagi entah kemana, dia berucap,

'''Afwan ukh... anti pengen mahar apa dari ana?'' "Cukup antum bersedia menikah denganku saja itu sudah lebih dari cukup"

Bak orang awam mendaki gunung yang tinggi lagi extreme, ehhh... dianya langsung lemesss... kayak pingsan. Besoknya datang nazhar, terus khitbah. Lalu untuk ngumpulin uang buat nikah, dia jual sepeda dan jual komputernya... untuk mahar dan biaya nikah. Di awal pernikahan dia gak punya pendapatan apa-apa. Kita usaha bareng dan ana gak pernah nanya seberapa pendapatnya ataupun dia kerja apa. Selama ana nikah dengannya ana belum pernah minta uang. Hingga kinipun kalo gak dikasih ya diam. Saat beras habis... ana gak masak. Saat dia nanya, "koq gak masak beras dek?"

"Habis mas", jawabku
"Koq gak minta uang?", lanjutnya.
Ana gak jawab, takut suami gak punya kalo ana minta. Jadi ana takut menyinggung perasaan kekasih hatiku.. weee.

Kalo kita menghormati suami, maka suami akan menyayangi kita lebih dari rasa sayang kita ke dia. Bahkan usaha sekarang dah maju pesat... alhamdulillah. Ibarat kata uang 50jt dah hal biasa. Lalu suatu hari ana tawarkan dia nikah lagi namun dia gak mau. Katanya ana itu tidak ada duanya... hehehe ngalem dewek. Walaupun ortunya dulu gak ridho dengan ana, karena salafi... sekarang sudah baikan.

Rezeki bisa dicari bersama. Bagi ana usaha yang dicari bersama suami susah-payah bersama, setelah sukses... maka banyak kenangan manis yang tak terlupa. Kita jadi saling memahami dan mengerti karakter masing-masing karena kita sering berinteraksi.

"Suamiku adalah temen curhatku...
suamiku adalah patner bisnisku...
suamiku adalah ustadz tahsinku...
suamiku adalah temen seperjuanganku...
suamiku adalah sahabatku...
suamiku adalah temen mainku...
suamiku adalah temen berantemku...", itulah kiranya yang ana rasakan darinya, setelah 12 tahun menikah dan insya Alloh dikaruniai anak 7 semoga semakin menambah keberkahan dalam rumahh tangga ana...

Dan bukan hal yang hina bagi ana kalo ada seorang akhawat datang menawarkan diri ke ikhwan. Ana dulu hanya melihat dari bacaan al-Qur'annya yang bagus dan dia sangat menjaga sholatnya itu aja gak lebih. Jadi para akhawat yang belum menikah... apa yg menghalangi anda untuk menikah muda? Apa karena melihat pendapatan materi dari ikhwan yang menghalaginya?

*Seorang ibu yang menceritakan kisah cintanya
*Dengan sedikit perubahan 


Demikian Renungan harian "Wahai Akhi , Haruskan Aku Yang Melamarmu" semoga bisa bermanfaat dan mohon untuk sebarkan sobat islami.
wassalam

Jangan Nikahi Perempuan Ini Untuk Sementara

DETIK ISLAMI DARI ISLAMPOS.COM 

MENIKAH memang kewajiban. Namun, tidak bisa kita sembarang memilih orang untuk dinikahi. Termasuk perempuan yang akan dinikahi pun harus kita ketahui pula boleh tidaknya untuk dinikahi. Sebab, dalam Islam, hal ini sudah diatur dengan baik. Nah, untuk sementara waktu, ada perempuan-perempuan yang tidak boleh Anda nikahi. Siapa sajakah mereka?

1. Saudara perempuan istri hingga istri tersebut dicerai dan masa iddahnya habis atau ia meninggal dunia. Karena Allah Ta’ala berfirman, “(Diharamkan atas kalian) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara,” (QS. An-Nisa: 23).

2. Bibi istri, baik bibi dari jalur ayah atau bibi dari jalur ibu. Jadi, ia tidak boleh dinikahi hingga istri tersebut dicerai dan masa iddahnya habis atau meninggal dunia. Karena Abu Hurairah RA berkata, “Rasulullah SAW melarang seorang perempuan dinikahi beserta bibi dari jalur ayahnya atau bibi dari jalur ibunya,” (Muttafaq alaih).

3. Perempuan yang bersuami. Jadi ia tidak boleh dinikahi hingga ia dicerai suaminya, atau menjanda dan masa iddahnya habis. Karena Allah Ta’ala berfirman, “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami,” (QS. An-Nisa: 24).

4. Perempuan yang sedang menjalani masa iddah karena perceraian, atau suaminya meninggal. Jadi, ia haram dinikahi dan dilamar hingga masa iddahnya habis. Tapi, tidak ada salahnya menyindir perempuan tersebut, misalnya dengan berkata kepadanya, “Aku tertarik kepadamu.”

Sebab Allah Ta’ala berfirman, “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun,” (QS. Al-Baqarah: 235).

5. Perempuan yang telah ditalak tiga, hingga ia menikah dengan suami lain dan berpisah dengannya karena perceraian atau suaminya meninngal dunia, dan setelah masa iddahnya habis. Karena Allah Ta’la berfirman, “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia menikah dengan suami yang lain,” (QS. Al-Baqarah: 230).

6. Perempuan yang berzina hingga bertaubat dari zina dan diketahui betul-betul taubat. Karena Allah Ta’ala berfirman, “Dan perempuan yang berzina tidak boleh dinikahi melainkan oleh yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang Mukmin,” (QS. An-nurr: 3).

Dan karena Rasulullah SAW bersabda, “Laki-laki pezina yang telah dicambuk tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan seperti dirinya,” (Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud). []

Referensi: Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim/Karya: Abu Bakr Jabir Al-Jazairi/Penerbit: Darul Falah