MENJAGA KEBERIMBANGAN PEMBERITAAN PEMILU 2009

Oleh Satrio Arismunandar

Ketentuan untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, tentang kampanye partai-partai peserta pemilu legislatif, pertengahan Maret 2009 ini, terkadang menimbulkan kebingungan bagi para pengelola program berita di media TV. Saya sebenarnya lebih senang menggunakan istilah “proporsionalitas” ketimbang “keberimbangan,” karena pengertian keberimbangan itu lebih sulit dijelaskan, dalam kampanye pemilu yang diikuti puluhan partai (tidak seperti di Amerika, yang hanya ada Partai Demokrat vs Partai Republik).

Misalnya, apakah media TV harus memberitakan SEMUA kampanye partai, sekadar untuk dianggap bahwa media TV tidak pilih kasih atau mengistimewakan partai-partai tertentu? Padahal durasi siaran terbatas, dan jumlah tim liputan juga terbatas.

Selain itu, media TV --sebagaimana juga media pemberitaan lain-- punya pertimbangan atau kriteria tentang perbedaan magnitude, bobot, arti penting, atau dampak dari peristiwa-peristiwa tertentu. Peristiwa yang dianggap lebih penting atau lebih menarik punya peluang lebih besar untuk diberitakan.

Contoh praktis, misalnya, di Jakarta hari ini ada empat partai yang berkampanye. Yaitu, Partai Golkar (partai lama dan peraih suara terbanyak pada Pemilu 2004), dan tiga partai lain yang masih baru (partai gurem, dan juga tidak punya tokoh yang dikenal luas). Dari segi arti penting dan dampaknya pada politik nasional, sorotan media jelas lebih ditujukan ke kampanye Partai Golkar. Sedangkan liputan pada partai kecil, kalaupun dilakukan, lebih bersifat ala kadarnya.

Hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan pada partai-partai kecil tertentu, yang merasa diabaikan atau dianaktirikan. Dari persepsi politik, pemberitaan media juga bisa dituding sebagai mendukung kemapanan atau status quo, karena secara tak langsung media “membesarkan partai yang sudah besar” dan “mengabaikan partai-partai yang kecil.” Padahal,. Bukan tidak mungkin, partai-partai kecil punya agenda yang lebih baik bagi perubahan.

Bagi Trans TV, ada sejumlah cara untuk mengatasi persoalan ini. Misalnya, Reportase Malam dan Reportase Pagi sebaiknya tidak mengulang (rerun) paket-paket berita kampanye pemilu yang sudah tayang di Reportase Siang dan Reportase Sore. Ini bisa membantu “pemerataan pemberitaan.” Misalnya, jika Reportase Siang dan Sore sudah memberitakan partai A dan partai B, maka Reportase Malam dan Pagi memilih memberitakan partai C dan partai D.

Kecuali, jika ada kejadian luar biasa pada kampanye suatu partai, yang memerlukan fokus perhatian tertentu. Misalnya, dalam kampanye Partai X terjadi kerusuhan missa dan ada korban jiwa. Tentu, untuk kasus semacam ini, patut diberitakan dengan porsi lebih besar.

Kedua, dalam satu paket berita, sebaiknya tidak eksklusif memberitakan kampanye satu partai tertentu, tetapi merupakan rangkuman (wrap up) dari kampanye sejumlah partai. Dengan demikian, meski pendek-pendek, diharapkan semua partai yang berkampanye hari itu bisa terliput dan tayang. Jadi Trans TV juga bebas dari tudingan pilih kasih.

Meski demikian, harus pula disadari bahwa persepsi pemirsa juga bisa berbeda, karena mereka tidak menonton semua program berita dari pagi, siang, malam, dan pagi lagi. Misalnya, pada pemilu 2004, ada pemirsa yang menuding bahwa Trans TV terlalu banyak memberitakan Partai Keadilan Sejahtera. Padahal, ketika seluruh paket berita dihitung oleh pihak Trans TV, ternyata partai yang paling banyak diberitakan adalah PDI Perjuangan. Jadi, persepsi pemirsa bisa sangat berbeda dengan data faktual.

Jakarta, 18 Maret 2009