Oleh: Satrio Arismunandar
Jumat adalah hari besar bagi umat Islam. Pada hari Jumat malam pula, 3 Juni 2016, telah wafat seorang petinju besar kelas dunia, yang sering dijuluki sebagai “si mulut besar,” dan yang pernah menyebut dirinya sendiri sebagai “yang terbesar” (the Greatest). Dialah Muhammad Ali, yang nama aslinya sebelum masuk Islam adalah Cassius Marcellus Clay, Jr.
Gaya bicara sesumbar, yang sering bikin gemas lawan-lawannya --tetapi sangat disukai oleh wartawan, karena bagus buat kutipan berita-- sudah menjadi ciri khas Ali. Namun, dalam perjalanan hidupnya kemudian, Ali meningkat kesadaran religiusnya. Dan sebagai pemeluk Islam yang taat, Ali akhirnya mengatakan dengan rendah hati, “Saya bukanlah yang terbesar. Yang terbesar hanyalah Allah.”
Petinju yang pukulannya sangat cepat dan menyengat ini lahir pada 17 Januari 1942 di Louisville, Kentucky, AS. Ia wafat pada usia 74 tahun di Rumah Sakit Phoenix, Arizona. Ali diakui sebagai salah satu tokoh olahraga yang paling penting dan terkenal dari abad ke-20. Dari awal kariernya, Ali adalah sosok inspiratif, kontroversial, dan berpengaruh, baik di dalam maupun di luar ring.
Ali mulai berlatih tinju pada usia 12 tahun. Di usia 22, ia mengalahkan Sonny Liston dan meraih juara tinju kelas berat dunia dalam pertarungan pada 1964. Tidak lama setelah itu, ia memeluk Islam dan mengubah nama "budak"nya (Cassius Clay) menjadi Muhammad Ali. Ali memberikan pesan kebanggaan ras untuk warga kulit hitam, serta memberi perlawanan terhadap dominasi warga kulit putih selama Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika tahun 1960-an.
Pada 1966, dua tahun setelah jadi juara tinju, Ali menolak ikut wajib militer dan menentang keterlibatan Amerika dalam Perang Vietnam. Ali kemudian diskors, dan gelar juaranya dicabut oleh Komisi Tinju. Ia berhasil mengajukan banding di Mahkamah Agung, yang membalikkan hukumannya pada 1971. Saat itu, ia tidak bisa bertarung sama sekali selama hampir empat tahun dan kehilangan kinerja puncaknya sebagai atlet tinju. Tindakan Ali sebagai penentang perang membuatnya menjadi ikon besar.
Ali tetap satu-satunya juara dunia tinju kelas berat sebanyak tiga kali. Ia memenangkan gelar tersebut pada 1964, 1974, dan 1978. Ia dijuluki sebagai "The Greatest." Pada tahun 1999, Ali dianugerahi gelar "Sportsman of the Century" oleh Majalah Sports Illustrated.
Ali sudah beberapa kali menikah dan bercerai. Istri pertamanya, Sonji Roi, dinikahi pada 1964, namun lalu bercerai pada 1966. Istri keduanya, Belinda Boyd (menjadi Khalilah Ali setelah menikah), dinikahi pada 1967. Mereka memiliki tiga anak: Jamilah dan Rasheda (putri kembar) dan Muhammad Ali, Jr. Pada 1977, Ali dan Belinda resmi bercerai.
Pada tahun 1977 pula, Ali menikah dengan Veronica Porche Anderson (lebih dikenal sebagai Veronica Ali), dan memiliki dua putri: Hanna dan Laila Ali. Laila Ali sendiri kelak memutuskan jadi petinju wanita, dan menjadi juara dunia tinju wanita. Ali dan Veronica tetap menjadi pasangan suami istri sampai saat wafatnya.
Ali pertama kali berkunjung ke Indonesia pada 1973, setelah tahun sebelumnya 1972, menunaikan ibadah haji bersama beberapa tokoh Muslim-Amerika lainnya. Promotor Raden Sumantri mendatangkan Ali untuk bertarung melawan petinju kelas berat Belanda, Rudi Lubbers. Pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno pada 20 Oktober 1973 itu adalah pertandingan resmi, walau tidak memperebutkan gelar, sehingga disebut pertandingan ekshibisi. Waktu itu lapangan bola dan jalur lari Stadion Utama Senayan disulap jadi ring dan area pinggir ring dengan kapasitas 19 ribu penonton. Karcis yang dijual mulai dari harga Rp 6.000 sampai Rp 27 ribu pun habis ludes. Ali menang angka melawan Lubbers dalam pertandingan 12 ronde itu.
Dalam kesan-kesannya selama berkunjung ke Jakarta pada 1973, Ali memberi pernyataan, “A unique country, where the population is very friendly and always smile to anyone” (sebuah negara yang unik, di mana penduduknya sangat bersahabat, dan selalu tersenyum kepada siapapun).
Ali dikabarkan pernah berkunjung lagi ke Indonesia untuk kedua kalinya pada 1974. Saat itu ia sengaja datang dan melakukan ceramah di hadapan ratusan jamaah Masjid Al Azhar, Jakarta Selatan. Namun, tidak banyak informasi yang dapat diperoleh dari kunjungannya ini. Pihak Al-Azhar masih belum bisa dimintai informasi soal kunjungan ini.
Hanya disebutkan, Ali menyampaikan kebanggaannya akan agama Islam yang dia anut. Ali meminta seluruh jemaah untuk semakin percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ali juga mengingatkan bahwa seluruh umat Muslim itu bersaudara. Usai ceramah, para jemaah menghadiahkannya sebuah kopiah dan baju batik, yang saat itu langsung dipakainya.
Setelah memutuskan pensiun dari dunia tinju pada 1981, Ali memilih berkeliling dunia memberikan bantuan kemanusiaan, menemani korban bencana, hingga membantu membebaskan tawanan. Saat Perang Teluk I meletus pada 1990, misalnya, Ali terbang ke Irak guna membujuk Presiden Saddam Hussein agar membebaskan warga AS yang ditawan Irak.
Ali tercatat telah membagikan 232 juta paket makanan di berbagai lokasi kelaparan dunia. Mulai dari tunawisma di New York, Afrika, sampai Kuba, yang diembargo oleh Amerika. "Kalau ada orang yang mau memberikan uang terakhir yang ada di dompetnya, dia adalah Muhammad Ali," kata Howard Bingham, teman karib sekaligus penulis biografi Ali.
Pada Maret 2012, ia menggalang pemimpin komunitas muslim Amerika dan menyurati pemimpin spiritual Iran, Ayatullah Ali Khamenei, agar membebaskan dua warga Amerika yang ditahan di Iran sejak 2009 karena dituduh sebagai mata-mata. "Tolong tunjukkan kepada dunia welas asih yang ada di hatimu," kata Ali dalam surat itu. Lima bulan kemudian, dua warga AS itu dibebaskan.
University of Louisville juga memberi ruang khusus buat Ali. Universitas ini membuka program beasiswa Ali Scholars Program. Dalam program ini, selama dua tahun mahasiswa mendapat pelatihan tentang pencegahan kekerasan dan bagaimana mewujudkan keadilan sosial di perkotaan.
Sepak terjang Ali mendapat apresiasi dunia. Di antaranya, Duta Perdamaian PBB, yang ia terima dari Sekjen PBB Kofi Annan pada 1998. Lalu, Medal of Freedom, penghargaan sipil tertinggi Amerika Serikat, dari Presiden George W. Bush pada 2005. Ali juga masuk nominasi peraih Nobel Perdamaian 2007. Deretan penghargaan itu tersimpan di Ali Center, gedung seluas hampir 9.000 meter persegi dan setinggi enam lantai di jantung Louisville, Kentucky, kota kelahirannya.
Berdiri sejak 2005, Ali Center adalah hasil impian Ali. Selain menjadi tempat penyimpanan benda-benda kenangan selama karier tinjunya, gedung itu menampilkan 5.000 gambar karya anak dari 141 negara, yang berisi harapan dan mimpi mereka. Ali Center juga berperan sebagai pusat promosi agama. Jangan salah sangka, tempat ini tak hanya mempromosikan Islam, agama yang dianut pemiliknya. "Semua agama kami promosikan di sini," ujar Jeani Kahnke, Wakil Presiden Komunikasi dan Marketing Ali Center.
Pemahaman Ali tentang agama adalah bersifat inklusif, teduh, sejuk, dan moderat. Warna yang menonjol dari pribadi Ali adalah rasa kemanusiaan yang kuat, tidak sempit. Ia membuat perumpamaan, “Kita semua memiliki Tuhan yang sama. Kita hanya melayaniNya secara berbeda. Sungai, danau, telaga, kali, lautan, semua itu memiliki nama yang berbeda. Namun mereka semua mengandung air.”
“Begitu juga agama. (Agama) memiliki nama-nama yang berbeda, dan mereka semua mengandung kebenaran, yang diekspresikan lewat cara, bentuk, dan waktu yang berbeda. Tidak jadi soal apakah Anda seorang Muslim, Kristen, atau Yahudi. Ketika Anda percaya pada Tuhan, Anda harus yakin bahwa semua orang adalah bagian dari satu keluarga. Jika Anda mencintai Tuhan, Anda tidak bisa hanya mencintai sebagian dari anak-anakNya,” tutur Ali. ***
Thursday, June 23, 2016
Friday, June 3, 2016
Hasman Ma’ani: Implementasi Nawacita Lewat Mitigasi di Daerah Rawan Bencana
Jakarta, aktual.com – Tujuan implementasi Nawacita ke-3 melalui Kemendesa antara lain adalah memberikan penanganan terhadap daerah rawan bencana melalui mitigasi dan rehabilitasi, serta penanganan daerah pasca konflik melalui rehabilitasi sosial dan ekonomi.
Hal itu dinyatakan Drs. Hasman Ma’ani, M.Si., Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana kepada wartawan, di kantornya di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), di Jakarta, Senin (9/5). Hasman diwawancarai dalam kaitan penerapan Nawacita dalam masalah daerah rawan bencana di Indonesia.
Ditambahkan oleh Hasman, tujuan lain adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. “Lalu mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota, melalui pembangunan kawasan perdesaan,” tutur Hasman.
Wujud implementasi berikutnya, kata Hasman, adalah meningkatkan percepatan pembangunan di daerah tertinggal, untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju.
Selain itu, juga meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan dasar di perbatasan dan pulau kecil dan terluar. “Serta memberikan penanganan terhadap daerah rawan pangan melalui peningkatan produksi, ditribusi, dan diversifikasi komoditas pangan pokok, yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Ditambah lagi, menyiapkan dan meningkatkan pembangunan serta pengembangan desa di kawasan transmigrasi, utamanya pada daerah perbatasan, daerah tertinggal, dan kawasan perdesaan. Juga, percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru, yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.
“Terakhir, meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi, utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan, yang terkonektifitas dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah,” sambung Hasman. ***
Mei 2016
Satrio Arismunandar
Hal itu dinyatakan Drs. Hasman Ma’ani, M.Si., Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana kepada wartawan, di kantornya di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), di Jakarta, Senin (9/5). Hasman diwawancarai dalam kaitan penerapan Nawacita dalam masalah daerah rawan bencana di Indonesia.
Ditambahkan oleh Hasman, tujuan lain adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. “Lalu mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota, melalui pembangunan kawasan perdesaan,” tutur Hasman.
Wujud implementasi berikutnya, kata Hasman, adalah meningkatkan percepatan pembangunan di daerah tertinggal, untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju.
Selain itu, juga meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan dasar di perbatasan dan pulau kecil dan terluar. “Serta memberikan penanganan terhadap daerah rawan pangan melalui peningkatan produksi, ditribusi, dan diversifikasi komoditas pangan pokok, yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Ditambah lagi, menyiapkan dan meningkatkan pembangunan serta pengembangan desa di kawasan transmigrasi, utamanya pada daerah perbatasan, daerah tertinggal, dan kawasan perdesaan. Juga, percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru, yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.
“Terakhir, meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi, utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan, yang terkonektifitas dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah,” sambung Hasman. ***
Mei 2016
Satrio Arismunandar
Hasman Ma’ani: Indonesia Rawan Bencana Nomor 2 Sesudah Banglades
Jakarta, aktual.com – Indonesia adalah negara yang rawan bencana alam. Salah satu hasil penilaian tentang risiko bencana, telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang berisiko ekstrim peringkat 2 setelah Banglades.
Hal itu diungkapkan , Drs. Hasman Ma’ani, M.Si., Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana kepada wartawan, di kantornya di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), di Jakarta, Kamis (14/4). Hasman diwawancarai dalam kaitan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia.
Menurut Hasman, kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat kondisi geografi dan geologi Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng raksasa Eurasia, Indoaustralia, dan Pasifik, serta berada pada “Ring of Fire”. Wilayah Indonesia merupakan daerah rawan bencana alam.
Indonesia dengan lebih dari 18.000 pulau, terletak pada cincin api Pasifik dengan deretan gunung api yang masih aktif serta patahan tektonik. Maka negeri ini rentan terhadap ancaman bencana alam gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Terdapat 387 kabupaten, kota kabupaten, dan kota, yang merupakan daerah rawan bencana. Terdapat 104 kabupaten tertinggal dari total 122 kabupaten tertinggal, yang merupakan daerah rawan bencana.
“Maka aspek penanggulangan bencana dalam kebijakan perencanaan pembangunan merupakan hal yang penting, sebab pembangunan --jika tidak terencana dan terkendali-- dapat mengakibatkan bencana. Sebaliknya, bencana dapat mempengaruhi pembangunan,” tutur Hasman. “Di sinilah pentingnya pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan, dalam rangka mewujudkan pembangunan.”
April 2016
Satrio Arismunandar
Hal itu diungkapkan , Drs. Hasman Ma’ani, M.Si., Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana kepada wartawan, di kantornya di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), di Jakarta, Kamis (14/4). Hasman diwawancarai dalam kaitan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia.
Menurut Hasman, kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat kondisi geografi dan geologi Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng raksasa Eurasia, Indoaustralia, dan Pasifik, serta berada pada “Ring of Fire”. Wilayah Indonesia merupakan daerah rawan bencana alam.
Indonesia dengan lebih dari 18.000 pulau, terletak pada cincin api Pasifik dengan deretan gunung api yang masih aktif serta patahan tektonik. Maka negeri ini rentan terhadap ancaman bencana alam gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Terdapat 387 kabupaten, kota kabupaten, dan kota, yang merupakan daerah rawan bencana. Terdapat 104 kabupaten tertinggal dari total 122 kabupaten tertinggal, yang merupakan daerah rawan bencana.
“Maka aspek penanggulangan bencana dalam kebijakan perencanaan pembangunan merupakan hal yang penting, sebab pembangunan --jika tidak terencana dan terkendali-- dapat mengakibatkan bencana. Sebaliknya, bencana dapat mempengaruhi pembangunan,” tutur Hasman. “Di sinilah pentingnya pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan, dalam rangka mewujudkan pembangunan.”
April 2016
Satrio Arismunandar
Ferry Syahminan: Humas Harus Jelaskan isu Secara Terbuka
Jakarta, Kemendesa - Pihak Humas harus menjelaskan isu secara terbuka kepada masyarakat. Hal itu juga berlaku untuk hal-hal yang menyangkut kebencanaan. Peran Humas bukan cuma penting ketika sudah terjadi bencana alam, tetapi juga sebelum terjadi bencana.
Hal itu diungkapkan Ferry Syahminan, Kasubdit Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah V kepada wartawan, di kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, di Jakarta, Jumat (8/4).
Hal itu diungkapkan Ferry ketika ditanya wartawan tentang peran Humas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, terkait isu-isu kebencanaan. Sebelum terjadi bencana, justru perlu dilakukan sosialisasi pada masyarakat tentang kesiapan menghadapi bencana tersebut.
Mengutip arahan Presiden Joko Widodo tentang Kehumasan, Ferry yang wewenang tugasnya di Wilayah V mencakup daerah Papua dan Papua Barat, menyatakan, Humas harus aktif berkomunikasi pada rakyat. Jangan menunggu informasi ramai beredar di masyarakat.
“Humas harus mempunyai agenda setting dan narasi tunggal dalam berkomunikasi ke rakyat. Sedangkan pemerintah harus mempunyai framing atas isu,” tutur Ferry.
Sesuai arahan Presiden Jokowi, menurut Ferry, dalam melaksanakan tugasnya Humas jangan mengedepankan ego sektoral, dan jangan bertarung informasi antar instansi pemerintah. “Di sisi lain, Humas harus mendorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan,” sambung Ferry. ***
April 2016
Satrio Arismunandar
Hal itu diungkapkan Ferry Syahminan, Kasubdit Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah V kepada wartawan, di kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, di Jakarta, Jumat (8/4).
Hal itu diungkapkan Ferry ketika ditanya wartawan tentang peran Humas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, terkait isu-isu kebencanaan. Sebelum terjadi bencana, justru perlu dilakukan sosialisasi pada masyarakat tentang kesiapan menghadapi bencana tersebut.
Mengutip arahan Presiden Joko Widodo tentang Kehumasan, Ferry yang wewenang tugasnya di Wilayah V mencakup daerah Papua dan Papua Barat, menyatakan, Humas harus aktif berkomunikasi pada rakyat. Jangan menunggu informasi ramai beredar di masyarakat.
“Humas harus mempunyai agenda setting dan narasi tunggal dalam berkomunikasi ke rakyat. Sedangkan pemerintah harus mempunyai framing atas isu,” tutur Ferry.
Sesuai arahan Presiden Jokowi, menurut Ferry, dalam melaksanakan tugasnya Humas jangan mengedepankan ego sektoral, dan jangan bertarung informasi antar instansi pemerintah. “Di sisi lain, Humas harus mendorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan,” sambung Ferry. ***
April 2016
Satrio Arismunandar
Ferry Syahminan: Papua dan Papua Barat Perlu Perhatian Lebih dalam Kebencanaan
Jakarta, Kemendesa – Papua dan Papua Barat memiliki karakteristik kebencanaan yang perlu mendapat perhatian lebih. Dengan kondisi topografis, daerah dataran tinggi, daerah daratan, dan daerah pantai perlu mendapat penanganan yang serius.
Hal itu diungkapkan Ferry Syahminan, Kasubdit Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah V kepada wartawan, di kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, di Jakarta, Senin (9/5). Hal itu diungkapkan Ferry ketika ditanya wartawan tentang penanganan kebencanaan di daerah Papua dan Papua Barat.
Menurut Ferry, seperti juga di wilayah lain, pembangunan bronjong di Papua dan Papua Barat adalah salah satu upaya pencegahan dan pengurangan risiko pada jenis bencana banjir, tanah longsor, dan abrasi pantai.
“Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat adalah, keberadaan bronjong di pinggiran sungai maupun di pinggiran pantai ternyata membantu masyarakat di kabupaten, yang mendapat fasilitasi mengatasi banjir, yang terjadi hampir setiap tahun,” ujarnya.
Menurut data Kemendesa 2015, kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan bronjong sangat tinggi dan hampir merata di seluruh kabupaten di wilayah Papua dan Papua Barat. Oleh karenanya, beberapa kabupaten daerah rawan bencana masih sangat membutuhkan pembangunan bronjong.
Kebijakan pembangunan bronjong untuk tahun 2016, menurut Ferry, perlu dilanjutkan dan sasaran lokasi juga perlu ditingkatkan. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan penanganan daerah rawan bencana cukup tinggi.
Dalam pembangunan Bronjong, kabupaten di wilayah Papua dan Papua Barat yang sudah mendapatkan bantuan fasilitasi tahun 2015 ada empat kabupaten, yaitu: Keerom, Raja Ampat, Sorong Selatan, dan Fak Fak. ***
Mei 2016
Satrio Arismunandar
Hal itu diungkapkan Ferry Syahminan, Kasubdit Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah V kepada wartawan, di kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, di Jakarta, Senin (9/5). Hal itu diungkapkan Ferry ketika ditanya wartawan tentang penanganan kebencanaan di daerah Papua dan Papua Barat.
Menurut Ferry, seperti juga di wilayah lain, pembangunan bronjong di Papua dan Papua Barat adalah salah satu upaya pencegahan dan pengurangan risiko pada jenis bencana banjir, tanah longsor, dan abrasi pantai.
“Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat adalah, keberadaan bronjong di pinggiran sungai maupun di pinggiran pantai ternyata membantu masyarakat di kabupaten, yang mendapat fasilitasi mengatasi banjir, yang terjadi hampir setiap tahun,” ujarnya.
Menurut data Kemendesa 2015, kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan bronjong sangat tinggi dan hampir merata di seluruh kabupaten di wilayah Papua dan Papua Barat. Oleh karenanya, beberapa kabupaten daerah rawan bencana masih sangat membutuhkan pembangunan bronjong.
Kebijakan pembangunan bronjong untuk tahun 2016, menurut Ferry, perlu dilanjutkan dan sasaran lokasi juga perlu ditingkatkan. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan penanganan daerah rawan bencana cukup tinggi.
Dalam pembangunan Bronjong, kabupaten di wilayah Papua dan Papua Barat yang sudah mendapatkan bantuan fasilitasi tahun 2015 ada empat kabupaten, yaitu: Keerom, Raja Ampat, Sorong Selatan, dan Fak Fak. ***
Mei 2016
Satrio Arismunandar
Kemendesa Adakan Pelatihan Jurnalisme Kebencanaan di Makassar dan Batam
Makassar, Kemendesa
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) akan mengadakan pelatihan jurnalisme kebencanaan. Jurnalisme kebencanaan berperan penting dalam memberikan informasi yang akurat, proporsional, dan bersifat kondusif dalam memberitakan bencana dan mendorong masyarakat untuk siap sebelum terjadinya bencana.
Acara yang diselenggarakan Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Kemendesa PDTT itu akan berlangsung dari Senin (23/5) hingga Rabu (25/5) di Makassar. Acara itu resminya dinamai Bimbingan Teknis Publikasi Penyiapan Media untuk Masyarakat Tangguh Bencana. Pada 1-3 Juni, pelatihan serupa juga akan dilangsungkan di Batam.
Acara di Makassar akan diikuti 60 peserta, yang terdiri dari staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau dinas terkait, internal Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah tertentu (PDTu), dan unsur masyarakat peduli bencana. Dua jurnalis senior akan memberi materi pada acara itu, yaitu mantan jurnalis Tabloid DeTik Dadang Rahmat Hs, dan jurnalis Aktual.com Satrio Arismunandar.
Jurnalistik kebencanaan berperan penting dalam hal memberikan informasi publik perihal kondisi atau peristiwa yang tengah berlangsung di daerah masing-masing. Peran jurnalisme yang dulu formal dan dilakukan oleh insan media, kini bisa digantikan oleh warga lewat jurnalisme warga (citizen journalism).
Dengan semaraknya jurnalisme warga, keluasan jaringan informasi bisa didapatkan, begitu pula kecepatan dan akurasi. Jika peran ideal jurnalisme bencana dapat dijalankan oleh masyarakat, informasi tentang suatu persoalan bisa lebih berimbang. Informasi tidak lagi dimonopoli oleh media yang memiliki beban kepentingan bisnis.
Ferry Syahminan, Kasubdit Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah V, yang juga menjadi panitia pelatihan mengatakan, “Saat ini, peran ideal jurnalisme warga belum dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Etika jurnalistik, kemampuan menulis, serta akurasi informasi, belum banyak didapatkan dari produk-produk jurnalisme warga.”
“Alhasil, sering kali ketika ada suatu peristiwa, informasi yang beredar malah menyebabkan kekisruhan. Dalam kasus berita terorisme atau kriminal, juga banyak beredar foto-foto korban yang mengabaikan etika. Itulah sebabnya, perlu diadakan pelatihan ini, yang dalam salah satu materinya adalah tentang etika jurnalistik,” ujar Ferry Syahminan. ***
Mei 2016
Satrio Arismunandar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) akan mengadakan pelatihan jurnalisme kebencanaan. Jurnalisme kebencanaan berperan penting dalam memberikan informasi yang akurat, proporsional, dan bersifat kondusif dalam memberitakan bencana dan mendorong masyarakat untuk siap sebelum terjadinya bencana.
Acara yang diselenggarakan Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Kemendesa PDTT itu akan berlangsung dari Senin (23/5) hingga Rabu (25/5) di Makassar. Acara itu resminya dinamai Bimbingan Teknis Publikasi Penyiapan Media untuk Masyarakat Tangguh Bencana. Pada 1-3 Juni, pelatihan serupa juga akan dilangsungkan di Batam.
Acara di Makassar akan diikuti 60 peserta, yang terdiri dari staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau dinas terkait, internal Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah tertentu (PDTu), dan unsur masyarakat peduli bencana. Dua jurnalis senior akan memberi materi pada acara itu, yaitu mantan jurnalis Tabloid DeTik Dadang Rahmat Hs, dan jurnalis Aktual.com Satrio Arismunandar.
Jurnalistik kebencanaan berperan penting dalam hal memberikan informasi publik perihal kondisi atau peristiwa yang tengah berlangsung di daerah masing-masing. Peran jurnalisme yang dulu formal dan dilakukan oleh insan media, kini bisa digantikan oleh warga lewat jurnalisme warga (citizen journalism).
Dengan semaraknya jurnalisme warga, keluasan jaringan informasi bisa didapatkan, begitu pula kecepatan dan akurasi. Jika peran ideal jurnalisme bencana dapat dijalankan oleh masyarakat, informasi tentang suatu persoalan bisa lebih berimbang. Informasi tidak lagi dimonopoli oleh media yang memiliki beban kepentingan bisnis.
Ferry Syahminan, Kasubdit Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah V, yang juga menjadi panitia pelatihan mengatakan, “Saat ini, peran ideal jurnalisme warga belum dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Etika jurnalistik, kemampuan menulis, serta akurasi informasi, belum banyak didapatkan dari produk-produk jurnalisme warga.”
“Alhasil, sering kali ketika ada suatu peristiwa, informasi yang beredar malah menyebabkan kekisruhan. Dalam kasus berita terorisme atau kriminal, juga banyak beredar foto-foto korban yang mengabaikan etika. Itulah sebabnya, perlu diadakan pelatihan ini, yang dalam salah satu materinya adalah tentang etika jurnalistik,” ujar Ferry Syahminan. ***
Mei 2016
Satrio Arismunandar
Dadang Rahmat Hs: Setiap Orang Bisa Menjadi Pewarta dalam Jurnalistik Kebencanaan
Makassar, Kemendesa
Berkat adanya jurnalisme warga (citizen journalism), setiap orang sekarang bisa menjadi pewarta dalam jurnalistik kebencanaan. Yakni, memberitakan kondisi pra bencana, ketika sedang terjadi bencana, dan pasca bencana.
Demikian dinyatakan wartawan senior Dadang Rahmat Hs dalam kegiatan Bimbingan Teknis Publikasi Penyiapan Media untuk Masyarakat Tangguh Bencana, yang berlangsung dari Senin (23/5) hingga Rabu (25/5) di Makassar.
Acara yang diselenggarakan Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Kemendesa PDTT itu diikuti 60 peserta dari staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau dinas terkait, internal Direktorat Jenderal PDTu, dan unsur masyarakat peduli bencana. Jurnalisme warga dipandang bisa berkontribusi bagi peliputan bencana yang kondusif.
Mengutip tulisan Mark Glaser, Dadang menyatakan, jurnalisme warga diartikan sebagai “setiap orang tanpa kecakapan dan pelatihan khusus sebagaimana dimiliki jurnalis profesional, dengan teknologi komunikasi yang sederhana yang mereka miliki, dapat melakukan peliputan, pemuatan, sampai pendistribusian berita melalui media online (internet).”
“Secara sederhana, tiap-tiap kita adalah pewarta. Dalam keseharian, langsung atau tidak langsung, kita telah mewartakan sesuatu,” ujar Dadang, yang mantan pemimpin redaksi Nefosnews.com dan mantan Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ini.
Dadang memberi contoh, ketika seseorang melihat demonstrasi buruh yang menimbulkan kemacetan. Ia lalu bertanya ini itu kepada salah satu buruh yang berdemonstrasi. Kemudian ia menuliskan hasil percapapannya dengan buruh di media sosial. Maka pada hakikatnya, ia telah mempraktikkan jurnalisme warga. ***
Mei 2016
Satrio Arismunandar
Berkat adanya jurnalisme warga (citizen journalism), setiap orang sekarang bisa menjadi pewarta dalam jurnalistik kebencanaan. Yakni, memberitakan kondisi pra bencana, ketika sedang terjadi bencana, dan pasca bencana.
Demikian dinyatakan wartawan senior Dadang Rahmat Hs dalam kegiatan Bimbingan Teknis Publikasi Penyiapan Media untuk Masyarakat Tangguh Bencana, yang berlangsung dari Senin (23/5) hingga Rabu (25/5) di Makassar.
Acara yang diselenggarakan Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Kemendesa PDTT itu diikuti 60 peserta dari staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau dinas terkait, internal Direktorat Jenderal PDTu, dan unsur masyarakat peduli bencana. Jurnalisme warga dipandang bisa berkontribusi bagi peliputan bencana yang kondusif.
Mengutip tulisan Mark Glaser, Dadang menyatakan, jurnalisme warga diartikan sebagai “setiap orang tanpa kecakapan dan pelatihan khusus sebagaimana dimiliki jurnalis profesional, dengan teknologi komunikasi yang sederhana yang mereka miliki, dapat melakukan peliputan, pemuatan, sampai pendistribusian berita melalui media online (internet).”
“Secara sederhana, tiap-tiap kita adalah pewarta. Dalam keseharian, langsung atau tidak langsung, kita telah mewartakan sesuatu,” ujar Dadang, yang mantan pemimpin redaksi Nefosnews.com dan mantan Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ini.
Dadang memberi contoh, ketika seseorang melihat demonstrasi buruh yang menimbulkan kemacetan. Ia lalu bertanya ini itu kepada salah satu buruh yang berdemonstrasi. Kemudian ia menuliskan hasil percapapannya dengan buruh di media sosial. Maka pada hakikatnya, ia telah mempraktikkan jurnalisme warga. ***
Mei 2016
Satrio Arismunandar
Jurnalisme Kebencanaan Perlu Tingkatkan Liputan Pra Bencana
Makassar, Kemendesa
Jurnalisme kebencanaan berperan penting dalam memberikan informasi pra bencana, ketika terjadi bencana, dan pasca bencana. Namun liputan media selama ini masih timpang. Media lebih mengutamakan liputan ketika sedang terjadi bencana, dan kurang menganggap penting liputan pra bencana, yakni langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam pengurangan risiko bencana.
Demikian ditegaskan Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP., Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).
Suprayoga mengungkapkan hal itu dalam kegiatan Bimbingan Teknis Publikasi Penyiapan Media untuk Masyarakat Tangguh Bencana, yang berlangsung dari Senin (23/5) hingga Rabu (25/5) di Makassar. Acara yang diselenggarakan Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Kemendesa PDTT itu diikuti 60 peserta dari staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau dinas terkait, internal Direktorat Jenderal PDTu, dan unsur masyarakat peduli bencana.
Tentang liputan pra bencana, Prayoga mengatakan, ia mengangkat hal itu karena ingin mendorong hal yang juga sangat penting, selain liputan ketika sedang terjadi bencana. Yaitu, dalam hal sejauh mana kesadaran dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga masyarakat, dalam konteks pengurangan risiko bencana. Ini bisa menunjukkan adanya perhatian dan apresiasi. Tanpa adanya apresiasi, orang akan tidak peduli.
“Dalam masalah banjir di Jakarta, misalnya, tidak ada yang mengekspos bahwa pemerintah DKI sudah melengkapi pompa air untuk menghindari banjir. Itu tak pernah diekspos secara lebih proporsional. Hal itu tidak pernah dilihat dalam konteks investasi, yang telah kita berikan untuk mengurangi risiko bencana,” tutur Prayoga.
Prayoga memberi contoh lain. Banyak bantuan yang diberikan pemerintah pusat ke daerah-daerah, seperti pengadaan bronjong. Namun media tidak pernah mengekspos hal itu dalam konteks bahwa ini sangat diperlukan untuk mengurangi ancaman longsor. “Pengurangan risiko bencana seperti itu tidak dianggap terlalu prioritas untuk diberitakan media,” lanjut Prayoga.
Menurut Prayoga, yang pernah bertugas di Bappenas, bisa dilihat bahwa yang sering jadi headline di media adalah liputan tentang ketika kejadian bencana. Seperti, ekspos tentang banyaknya korban, jumlah warga yang menjadi pengungsi, besarnya kerusakan yang terjadi, dan sebagainya. “Secara jurnalistik, mungkin ini yang laku untuk dijual. Liputan itu juga bisa membantu, agar ada atensi dari pemangku kepentingan,” ujarnya.***
Mei 2016
Satrio Arismunandar
Jurnalisme kebencanaan berperan penting dalam memberikan informasi pra bencana, ketika terjadi bencana, dan pasca bencana. Namun liputan media selama ini masih timpang. Media lebih mengutamakan liputan ketika sedang terjadi bencana, dan kurang menganggap penting liputan pra bencana, yakni langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam pengurangan risiko bencana.
Demikian ditegaskan Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP., Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).
Suprayoga mengungkapkan hal itu dalam kegiatan Bimbingan Teknis Publikasi Penyiapan Media untuk Masyarakat Tangguh Bencana, yang berlangsung dari Senin (23/5) hingga Rabu (25/5) di Makassar. Acara yang diselenggarakan Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Kemendesa PDTT itu diikuti 60 peserta dari staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau dinas terkait, internal Direktorat Jenderal PDTu, dan unsur masyarakat peduli bencana.
Tentang liputan pra bencana, Prayoga mengatakan, ia mengangkat hal itu karena ingin mendorong hal yang juga sangat penting, selain liputan ketika sedang terjadi bencana. Yaitu, dalam hal sejauh mana kesadaran dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga masyarakat, dalam konteks pengurangan risiko bencana. Ini bisa menunjukkan adanya perhatian dan apresiasi. Tanpa adanya apresiasi, orang akan tidak peduli.
“Dalam masalah banjir di Jakarta, misalnya, tidak ada yang mengekspos bahwa pemerintah DKI sudah melengkapi pompa air untuk menghindari banjir. Itu tak pernah diekspos secara lebih proporsional. Hal itu tidak pernah dilihat dalam konteks investasi, yang telah kita berikan untuk mengurangi risiko bencana,” tutur Prayoga.
Prayoga memberi contoh lain. Banyak bantuan yang diberikan pemerintah pusat ke daerah-daerah, seperti pengadaan bronjong. Namun media tidak pernah mengekspos hal itu dalam konteks bahwa ini sangat diperlukan untuk mengurangi ancaman longsor. “Pengurangan risiko bencana seperti itu tidak dianggap terlalu prioritas untuk diberitakan media,” lanjut Prayoga.
Menurut Prayoga, yang pernah bertugas di Bappenas, bisa dilihat bahwa yang sering jadi headline di media adalah liputan tentang ketika kejadian bencana. Seperti, ekspos tentang banyaknya korban, jumlah warga yang menjadi pengungsi, besarnya kerusakan yang terjadi, dan sebagainya. “Secara jurnalistik, mungkin ini yang laku untuk dijual. Liputan itu juga bisa membantu, agar ada atensi dari pemangku kepentingan,” ujarnya.***
Mei 2016
Satrio Arismunandar
Pemda Perlu Siapkan Media untuk Bangun Daerah Tangguh Bencana
Batam, Kemendesa
Masyarakat dan pemerintah daerah harus mampu menyiapkan media atau jurnalisme kebencanaan, yang dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat pada upaya pengurangan risiko bencana (PRB), dan menjadi instrumen dalam membangun daerah tangguh bencana.
Demikian salah satu rumusan dari kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Publikasi Penyediaan Media Untuk Masyarakat Tangguh Bencana/Jurnalistik Kebencanaan, yang berlangsung di Batam, Rabu (1/6) hingga Jumat (3/6). Acara itu diselenggarakan oleh Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana (PDRB), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).
Acara itu diikuti peserta dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau dinas terkait, internal Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah tertentu (PDTu), jurnalis, dan unsur masyarakat peduli bencana.
Ferry Syahminan, Kasubdit PDRB Wilayah V, yang menjadi panitia kegiatan tersebut mengatakan, “Peran media terkait informasi tentang kejadian bencana sangat penting. Media, khususnya jurnalisme bencana, dapat menyampaikan berita dan informasi soal bencana, baik pada tahap pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana, ke publik secara akurat, terpercaya, cepat, dan tepat.”
Mengutip hasil rumusan panitia, Ferry menambahkan, media menjadi mitra utama dalam sosialisasi pengurangan risiko bencana, program daerah tangguh bencana, penanganan bencana, serta kesadaran masyarakat untuk siaga bencana. Maka BPBD perlu memiliki sistem informasi bencana.
“Kita perlu menjadikan pers, media massa, dan media sosial, sebagai sahabat, kontrol sosial, mitra kerja, dan investasi. Dalam arti bahwa program PDRB harus lebih banyak terekspos, sebagai upaya penguatan daerah tangguh bencana,” ujar Ferry.
“Media lokal dan nasional harus didorong agar mampu memberitakan, tidak hanya informasi bencana yang berskala nasional dan internasional, tetapi juga yang berskala lokal,” lanjutnya.
Ditambahkan oleh Ferry, semua unsur kementerian, lembaga, dan masyarakat perlu proaktif dalam memberikan informasi terkait pengurangan risiko bencana. Sehingga, dalam pemberitaan media tidak menimbulkan masalah baru. Sedangkan informasi yang dimuat media lebih menekankan pada nilai keobyektifan, peningkatan kesadaran, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana. ***
Juni 2016, Satrio Arismunandar
Masyarakat dan pemerintah daerah harus mampu menyiapkan media atau jurnalisme kebencanaan, yang dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat pada upaya pengurangan risiko bencana (PRB), dan menjadi instrumen dalam membangun daerah tangguh bencana.
Demikian salah satu rumusan dari kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Publikasi Penyediaan Media Untuk Masyarakat Tangguh Bencana/Jurnalistik Kebencanaan, yang berlangsung di Batam, Rabu (1/6) hingga Jumat (3/6). Acara itu diselenggarakan oleh Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana (PDRB), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).
Acara itu diikuti peserta dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau dinas terkait, internal Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah tertentu (PDTu), jurnalis, dan unsur masyarakat peduli bencana.
Ferry Syahminan, Kasubdit PDRB Wilayah V, yang menjadi panitia kegiatan tersebut mengatakan, “Peran media terkait informasi tentang kejadian bencana sangat penting. Media, khususnya jurnalisme bencana, dapat menyampaikan berita dan informasi soal bencana, baik pada tahap pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana, ke publik secara akurat, terpercaya, cepat, dan tepat.”
Mengutip hasil rumusan panitia, Ferry menambahkan, media menjadi mitra utama dalam sosialisasi pengurangan risiko bencana, program daerah tangguh bencana, penanganan bencana, serta kesadaran masyarakat untuk siaga bencana. Maka BPBD perlu memiliki sistem informasi bencana.
“Kita perlu menjadikan pers, media massa, dan media sosial, sebagai sahabat, kontrol sosial, mitra kerja, dan investasi. Dalam arti bahwa program PDRB harus lebih banyak terekspos, sebagai upaya penguatan daerah tangguh bencana,” ujar Ferry.
“Media lokal dan nasional harus didorong agar mampu memberitakan, tidak hanya informasi bencana yang berskala nasional dan internasional, tetapi juga yang berskala lokal,” lanjutnya.
Ditambahkan oleh Ferry, semua unsur kementerian, lembaga, dan masyarakat perlu proaktif dalam memberikan informasi terkait pengurangan risiko bencana. Sehingga, dalam pemberitaan media tidak menimbulkan masalah baru. Sedangkan informasi yang dimuat media lebih menekankan pada nilai keobyektifan, peningkatan kesadaran, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana. ***
Juni 2016, Satrio Arismunandar
Subscribe to:
Comments (Atom)






